Berita Dunia Islam Terdepan

No Plan, Wrong Plan, and 'Plin Plan'

686

Support Us

Oleh: Chusnatul Jannah *

(Arrahmah.com) – Penanganan covid-19 bakal memasuki episode baru. Bermula dari wacana ‘new normal’ hingga kunjungan Presiden ke Summarecon Mall kota Bekasi menunjukkan bahwa kebijakan new normal akan benar-benar direalisasikan. Bahkan Menteri Kesehatan, Terawan Agus sudah mempublikasikan panduan new normal untuk ritel-ritel yang rencananya dibuka kembali pada Juni 2020.

Hidup damai dengan corona bukan lemparan isu semata. Konsep kebijakan itu tercetus lantaran pernyataan WHO yang pernah menyebut virus corona tak akan hilang. Perkiraan tersebut disampikan oleh direktur kedaruratan Badan Kesehatan Dunia (WHO) Dr. Mike Ryan untuk merespons sejumlah prediksi tentang kapan virus corona hilang dari muka bumi.

Menurut Ryan, meskipun vaksin Covid-19 pada akhirnya ditemukan, upaya serius untuk mencegah penularan virus corona tetap dibutuhkan.

“Virus ini mungkin menjadi penyakit endemik lain pada komunitas manusia dan tidak akan pernah hilang begitu saja. Sebagai contoh, HIV tidak pernah hilang,” kata Ryan pada 14 Mei lalu, dikutip dari CNN.

Pernyataan WHO inilah yang menjadi landasan mengapa pemerintah bersikukuh akan menerapkan new normal sebagai kebijakan baru menghadapi pandemi. Masyarakat dituntut mengubah pola dan gaya hidup baru.

Hidup normal yang dulu tidak akan kembali, maka masyarakat diminta hidup normal baru ala pandemi. Artinya, kehidupan berjalan tapi harus meningkatkan kedisplinan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang selama ini dilakukan selama masa pandemi.

Mari kita mengingat kembali perjalanan Indonesia saat berjumpa pertama kali dengan corona. Hal ini penting agar kebijakan yang diputuskan tak lagi menimbulkan wrong plan yang berujung pada sikap plin plan.

Sejak wabah corona muncul di penghujung tahun 2019, Indonesia tak bereaksi apa-apa. Tetap easy going dan santuy. Tidak ada kekhawatiran dan keresahan. Padahal negara lain saat itu meningkatkan kewaspadaannya. No plan, no anticipation.

Akibat no plan, no anticipation itulah pemerintah tergagap menghadapi corona. Tanggal 2 Maret 2020, kasus corona pertama di Indonesia pecah telur. Tak ayal, sikap santai dan lengah itu harus dibayar mahal dengan peningkatan kasus corona yang cukup signifikan.

Dalam rentang waktu hampir 4 bulan, kasus corona di Indonesia sudah mencapai 23.851 kasus per 27 Mei 2020. Saat itu pemerintah tidak memilih opsi ‘no pain no gain’. Semestinya bersusah-susah dahulu dengan kebijakan antisipatif. Namun, Indonesia lebih memilih bersenang-senang dahulu dengan meremehkannya.

Karena kasus positif corona yang makin tinggi, pemerintah dituntut mengambil kebijakan untuk menekan penyebaran virus. Opsi PSBB pun diambil. Sebagai jalan tengah karena tidak mau terlalu ‘radikal’ dengan kebijakan karantina wilayah atau lockdown.

Takut memicu resesi ekonomi sekaligus tetap ingin ekonomi produktif meski wabah melanda. Ya begitulah, watak kapitalis terlalu mengakar kuat dalam pikiran penguasa. Alhasil, alasan ekonomi lebih diperhatikan ketimbang sisi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

PSBB adalah produk Wrong Plan. Mengapa ‘Wrong Plan’? Sebab, penerapan PSBB sendiri multitafsir. Tidak jelas arahnya.

Masyarakat disuruh diam di rumah, tapi bantuan sosial tak kunjung datang. Indikasi lain akibat Wrong Plan ini adalah banyaknya pelanggaran selama diterapkan PSBB. Dan lagi, ada PSBB atau tidak ternyata hasilnya nihil.

Di beberapa daerah penerapan PSBB, kasus corona malah melonjak. Artinya, kebijakan PSBB terbukti salah dan tidak efektif. Akibat No Plan di awal, Wrong Plan di tengah, lalu ditambah sikap plin plan pemerintah. Jadilah kasus corona Indonesia menjadi tertinggi di Asia Tenggara.

Kebijakan baru berupa new normal life perlu dikritisi sebelum benar-benar diterapkan Indonesia. Pertama, new normal adalah skema grusa grusu pemerintah. Kebijakan ini sangat tidak tepat dan salah tempat bila diterapkan saat kasus corona di Indonesia belum menunjukkan penurunan.

Kurva kasus positif corona belum mencapai klimaksnya. Artinya, kebijakan new normal ini berbahaya bila diterapkan pada saat kasus corona masih terbilang tinggi. Bisa-bisa bukan new normal yang ada, tapi new disaster alias gelombang kedua corona. Apa itu yang diinginkan? Tentu tidak.

Jadi, menurut penulis, terlalu terburu-buru bila Indonesia menerapkan new normal. Dengan alasan pemulihan ekonomi lalu buru-buru terapkan new normal. Latah dengan kebijakan negara lain.

Belajarlah dari PSBB. Edukasi minim, penerapannya multitafsir. Sudahkah mengedukasi masyarakat dengan apa yang disebut dengan ‘new normal’? Jangan-jangan masyarakat tidak paham apa itu new normal. Gonta ganti istilah membuat bimbang masyarakat. Setelah relaksasi, pelonggaran, adaptasi, lalu apalagi?

Kedua, mengukur kesiapan menuju new normal. Sejauh mana kesiapan Indonesia? Sudah matangkah atau baru rencana? Ingat, PSBB itu produk kebijakan dari rencana yang tidak matang. Alhasil, pelaksanaannya ambyar. Sebagaimana program jaring pengaman sosial yang pelaksanaannya juga berantakan di lapangan. Apakah pemerintah sudah menyiapkan instrumen tentang new normal life?

Jangan hanya diberi panduan, tapi di lapangan petugas kebingungan. Atau masyarakat malah tidak paham. Ini yang membuat penulis ragu. Karena pola pemerintah menetaokan kebijakan itu sama. Bikin kebijakan, kasih panduan, tapi pelaksanannya ujung-ujungnya dikembalikan ke masing-masing daerah. Akhirnya terjemahan kebijakan antara pusat dan daerah tidak sama. Pusing kepala.

Satu fakta yang tidak bisa dibantah yaitu kebijakan penanganan wabah ala kapitalisme sejatinya hanya peduli dengan ekonomi. Para pengemban ideologi kapitalisme takut ekonominya hancur dilanda virus. Untuk itulah, mereka membuat skenario penanganan corona sekaligus meminimalisir kejatuhan ekonomi kapitalis. Yaitu, dengan konsep new normal.

New normal ala kapitalis, meski kesehatan yang utama, tapi ekonomi juga tak kalah penting bagi mereka. Dari awal, kebijakan ala kapitalis sudah salah. Sejak kasus pertama di Wuhan, banyak negara yang masih abai, tak terkecuali Indonesia. Akibatnya, wabah menjangkiti lebih dari 200 negara. Karena apa karantina tak segera diterapkan? Pertimbangan ekonomi. Itulah alasan utamanya.

Andaikata konsep new normal mau diterapkan, maka semestinya new normal itu memakai konsep Islam. Dalam Islam, new normal bukan berdamai dengan corona. Tapi bagaimana negara meneliti hingga menemukan vaksin dan obat dalam menekan corona.

Masyarakat pun terlebih dulu diedukasi dengan pemahman yang sama tentang new normal life. Edukasi lalu tumbuhkan kesadaran diri pada setiap individu. Serta ada kepastian jaminan ekonomi dari negara.

Andaikata corona menjadi penyakit endemik yang tak bisa dihilangkan, setidaknya para ilmuan itu akan diberdayakan total agar kesehatan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga. Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan akan terwujud manakala kehidupan ekonomi mereka terjamin. Negaralah yang bertugas dalam menjamin kebutuhan itu.

Sudah saatnya dunia melakukan escape plan terhadap kapitalisme. Escape berarti keluar dari ideologi kapitalisme sebagai biang kerusakan kehidupan. Dan merancang master plan masa depan dunia yang baru. Yaitu, tegaknya kehidupan yang penuh rahmat dengan penerapan syariat secara kaffah. Master plan untuk dunia adalah lahirnya peradaban Islam bagi umat semesta alam.

*) Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

(ameera/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Banner Donasi Arrahmah