Macron tidak akan meminta maaf atas kolonialisme di Aljazair

0 264

PARIS (Arrahmah.com) – Presiden Prancis Emmanuel Macron mengesampingkan permintaan maaf resmi atas pelanggaran kolonial di Aljazair, ujar pernyataan dari kantornya pada Rabu (20/1/2021).

Tidak akan ada “penyesalan atau permintaan maaf” untuk pendudukan Aljazair atau perang berdarah delapan tahun yang mengakhiri pemerintahan Prancis, kata kantor Macron, menambahkan bahwa presiden akan mengambil bagian dalam “tindakan simbolis” yang bertujuan untuk mempromosikan rekonsiliasi, lansir Al Jazeera.

Iklan

Perang kemerdekaan Aljazair 1954-1962 terus merenggangkan hubungan antara kedua negara hampir 60 tahun kemudian.

Macron, presiden Prancis pertama yang lahir setelah masa kolonial, telah melangkah lebih jauh daripada pendahulunya dalam mengakui kejahatan Prancis di Aljazair.

Sebelum pemilihannya, pada Februari 2017, Macron mengakui kolonisasi Prancis atas Aljazair sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan”, dalam sebuah wawancara dengan saluran TV Aljazair – sebuah komentar yang menimbulkan sensasi dan dikritik oleh kelompok sayap kanan.

Meskipun tidak termasuk permintaan maaf, komentar tersebut pada tahun 2017 merupakan pengakuan yang mengejutkan di negara di mana penjajahan Aljazair telah lama dianggap tidak berbahaya dan banyak yang menentang gagasan permintaan maaf.

Setahun kemudian, dia mengakui bahwa Prancis telah memulai sistem yang memfasilitasi penyiksaan selama perang Aljazair, yang mengakhiri 132 tahun pemerintahan Prancis.

Kepresidenan mengatakan Macron akan mengambil bagian dalam tiga hari peringatan tahun depan yang menandai peringatan 60 tahun berakhirnya perang Aljazair.

Setiap hari akan didedikasikan untuk kelompok berbeda yang menderita dalam konflik tersebut, para pembantu presiden menambahkan.

Juga pada Rabu, seorang sejarawan yang ditugaskan oleh presiden dengan menilai “kemajuan yang dibuat oleh Prancis dalam memori penjajahan Aljazair dan perang Aljazair”, menyerahkan temuannya.

Laporan oleh Benjamin Stora merekomendasikan pembentukan komisi “ingatan dan kebenaran” untuk menangani pelanggaran yang dilakukan di negara Afrika utara itu.

Stora merekomendasikan kepada Macron bahwa komisi campuran Prancis-Aljazair dapat mendengar kesaksian dari orang-orang yang menderita selama perang kemerdekaan Aljazair dan bekerja menuju rekonsiliasi. (haninmazaya/arrahmah.com)

Iklan

Baca artikel lainnya...
Komentar
Loading...

Rekomendasi untuk Anda

Berita Arrahmah Lainnya

Banner Donasi Arrahmah