Berita Dunia Islam Terdepan

Pakistan kecam pembebasan 32 terdakwa kasus perusakan Masjid Babri

54

Support Us

ISLAMABAD (Arrahmah.com) – Pakistan pada Rabu (30/9/2020), mengecam dengan keras keputusan pengadilan India yang membebaskan semua terdakwa dalam kasus Masjid Babri dan menyebut putusan tersebut sebagai hal yang ‘memalukan’.

“Pakistan mengutuk keras pembebasan yang memalukan hari ini atas para penjahat yang bertanggung jawab atas penghancuran Masjid Babri di Ayodhya pada tahun 1992,” kata Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam sebuah pernyataan.

Pengadilan khusus di India pada Rabu (30/9) membebaskan seluruh terdakwa, yang berjumlah 32 orang, dalam kasus penghancuran Masjid Babri. Putusan mengejutkan tersebut keluar setelah 28 tahun umat Islam India menunggu para terdakwa penghancuran Masjid Babri diadili atas perbuatan mereka.

“Butuh waktu hampir tiga dekade untuk memutuskan sebuah tindak kriminal yang disiarkan secara langsung di televisi dan terjadi akibat dari Rath Yatra yang terencana dengan baik dan atas dorongan massa dari para terdakwa dari BJP, VHP dan para pemimpin Sang Parivar lainnya,” kata Kementerian Luar Negeri Pakistan lebih lanjut.

“Putusan ini menunjukkan kepada dunia bahwa Peradilan India yang diilhami oleh Hindutva secara menyedihkan gagal untuk menegakkan keadilan bagi rakyatnya,” imbuh pernyataan tersebut, sebagaimana dilansir Anadolu Agency.

“Ini adalah manifestasi lain dari pengadilan yang mudah dipengaruhi di bawah rezim ekstremis BJP-RSS, di mana ideologi ‘Hindutva’ lebih didahulukan dari pada semua prinsip keadilan dan norma internasional,” kata pernyataan tersebut.

Lebih lanjut, pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Pakistan menjelaskan bahwa Pembebasan hari ini bahkan bertentangan dengan putusan yang telah mencatat bahwa pembongkaran itu adalah ‘pelanggaran aturan hukum yang mengerikan’.

“Perkembangan tercela dengan keterlibatan negara ini, ditambah dengan kebencian mendalam RSS-BJP terhadap minoritas, khususnya Muslim, menunjukkan penurunan cepat India ke dalam Hindu Rashtra [pemerintahan Hindu], di mana minoritas telah diturunkan sebagai warga negara kelas dua,” kata Pakistan .

“Penargetan yang disengaja terhadap Muslim merajalela di India saat ini, mulai dari upaya untuk mencabut hak Muslim di bawah Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan anti-Muslim (CAA) dan National Register of Citizens (NRC) yang menjulang, dan pogram Muslim yang terorganisir dan diatur dengan baik di New Delhi dengan keterlibatan negara pada Februari tahun ini, untuk tindakan anti-Muslim lainnya seperti menjelekkan, merampas, meminggirkan, dan menjadikan Muslim sebagai sasaran kekerasan,” tulis pernyataan itu.

“Agenda anti-Muslim BJP-RSS paling terlihat di Jammu dan Kashmir yang Diduduki Secara Ilegal (IIOJK) India yang tetap berada di bawah pengepungan militer yang berkelanjutan dan BJP terus menerapkan kebijakan jahatnya untuk mengubah struktur demografis wilayah pendudukan,” pernyataan itu mengungkapkan.

Pakistan mendesak pemerintah India untuk memastikan keselamatan, keamanan dan perlindungan minoritas, terutama Muslim, dan tempat ibadah mereka serta situs Islam lainnya yang diklaim oleh ekstremis Hindu dan fanatik.

“Komunitas dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional terkait diharapkan memainkan peran mereka dalam menjaga situs warisan Islam di India dari rezim Hindutva ekstremis dan memastikan perlindungan hak-hak agama minoritas di India,” pernyataan itu menyimpulkan. (rafa/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Banner Donasi Arrahmah