Berita Dunia Islam Terdepan

Ahok sebut kadrun, Fadli Zon: Komunikasinya Rasis dan Memecah Belah

734

Support Us

JAKARTA (Arrahmah.com) – Sosok Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok belakangan kembali disorot publik. Kali ini bukan soal kinerjanya di bawah perusahaan BUMN, tetapi ucapannya yang dinilai rasis.

Baru-baru ini, Ahok mengungkap sistem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai masih bobrok, khususnya Pertamina.

Yang membuat makin ramai, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut ada pihak yang sengaja membuat keributan terkait dengan jabatannya. Pihak tersebut ia istilahkan dengan sebutan kadrun.

“Persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini,” kata Ahok yang dikutip dari channel Youtube POIN, Rabu (16/9/2020).

Sontak, narasi ini menuai pro dan kontra di media sosial. Salah satu yang menyorotinya adalah politisi Fadli Zon.

“Cara komunikasi seperti ini selain rasis juga memecah-belah. Atau mungkin memang sengaja?” kata Fadli Zon di akun Twitter pribadinya.

Berita Terkait

Tak hanya menyebut kadrun atau kadal gurun, dalam pernyataannya, Ahok juga mengusulkan BUMN dibubarkan dan membentuk Indonesia Corporation atau seperti Temasek.

“Persoalannya, presiden tidak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita tidak ada orang,” jelas Ahok

Kemarahan Ahok ke direksi Pertamina dan Kementerian BUMN ini sedang menjadi buah bibir banyak pihak. Ia mengumbar semuanya dengan lugas ke publik.

Sikap Ahok itersebut jadi pertanyaan banyak pihak. Pasalnya, Ahok sebagai komisaris utama sebenarnya memiliki wewenang cukup besar dalam mengawasi manajemen Pertamina, sehingga seluruh persoalan bisa diselesaikan di internal.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal berpendapat kemarahan Ahok terhadap manajemen Pertamina ada motif tertentu. Entah apa, tapi yang pasti Ahok sebenarnya bisa memarahi direksi Pertamina secara langsung atau internal.

“Menurut Undang-Undang (UU) tentang BUMN, direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS di sini pemerintah (menteri) memiliki kewenangan besar. Jadi seharusnya pak Ahok sebagai komisaris utama hampir mustahil tidak dilibatkan,” ungkap Fithra, Kamis (17/9).

(ameera/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Banner Donasi Arrahmah