Berita Dunia Islam Terdepan

Palestina tolak kesepakatan UEA-Zionis

260

Support Us

YERUSALEM (Arrahmah.com) – Rakyat Palestina tak dapat menerima pengumuman Presiden AS Donald Trump yang menguak kesepatan antara Uni Emirat Arab dan ‘Israel’ terkait normalisasi hubungan keduanya.

Kesepakatan itu menjanjikan normalisasi penuh hubungan antara kedua negara di bidang keamanan, pariwisata, teknologi, dan perdagangan sebagai imbalan untuk menangguhkan rencana pencaplokan ‘Israel’ di Tepi Barat.

Baik kepemimpinan Palestina dan publik dikejutkan dengan pengumuman itu pada kemarin (13/8/2020).

“Kami sama sekali tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang perjanjian ini,” kata Ahmed Majdalani, menteri urusan sosial Otoritas Palestina (PA), kepada Al Jazeera. “Waktu dan kecepatan mencapai kesepakatan ini sangat mengejutkan, terutama karena itu terjadi pada saat kritis dalam perjuangan Palestina.”

Mantan menteri PA Munib al-Masri mencatat Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, yang memerintah Abu Dhabi selama lebih dari 30 tahun sebelum kematiannya pada tahun 2004, selalu menjadi pendukung kuat Palestina.

“Almarhum Sheikh Zayed adalah saudara tersayang bagi saya, saya tahu betapa dia bangga atas dukungannya untuk Palestina … Saya tidak pernah membayangkan bahwa dalam hidup saya, saya akan melihat hari di mana UEA hanya akan menjual orang-orang Palestina demi kepentingan normalisasi,” kata al-Masri. “Ini sangat memalukan. Saya masih tidak percaya.”

Pejabat Palestina lainnya mengatakan meskipun datang secara tiba-tiba, kabar itu tidak terlalu mengejutkan.

“Kami tidak terlalu terkejut karena tentara Emirat tidak pernah berada di perbatasan siap untuk memerangi ‘Israel’,” kata Mustafa al-Barghouti, pemimpin Prakarsa Nasional Palestina dan anggota parlemen PA.

“Kami telah melihat gelagat aneh baru-baru ini oleh UEA seperti mengirim penerbangan langsung ke ‘Israel’, dan ada kebocoran kesepakatan rahasia antara keduanya dalam hal kerja sama ilmiah dan ekonomi. Jelas bahwa ini adalah langkah awal untuk meredam guncangan kemarin.”

PA dan semua faksi Palestina, termasuk Hamas dan Jihad Islam, mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam perjanjian UEA-‘Israel’. Para pemimpin Palestina yang berbicara dengan Al Jazeera menyebutnya sebagai “tikaman dari belakang”.

“Kami sudah tahu bahwa telah terjadi normalisasi di bawah meja, tetapi untuk meresmikan dan melegalkannya pada saat kritis ini sungguh mengejutkan. Ini merupakan tusukan di punggung kami dan punggung semua negara Arab,” kata Majida al-Masri, mantan menteri sosial PA.

Al-Barghouti menekankan kesepakatan itu “tidak memperkenalkan perubahan atau kemajuan apa pun, ini jauh dari perdamaian sejati”.

“Ini adalah upaya untuk menegakkan ‘kesepakatan abad ini’ yang bertujuan untuk melikuidasi hak-hak nasional Palestina, merupakan pengingkaran hak-hak Palestina, Arab dan Islam,” katanya.

Para pemimpin Palestina mengatakan kesepakatan itu adalah “hadiah gratis untuk ‘Israel'” dan dibuat untuk membantu terpilihnya kembali Trump dan Benjamin Netanyahu.

“Posisi UEA, dalam hal waktu dan esensinya, hanya dapat dipahami sebagai memberikan pengaruh kepada ‘Israel’ secara gratis,” kata Wasel Abu Yousef, anggota Komite Eksekutif PLO dan pemimpin Front Pembebasan Palestina. “Tidak ada pembenaran yang masuk akal untuk itu kecuali bahwa hal itu memberikan lebih banyak kekuatan untuk pendudukan dan meningkatkan kejahatannya terhadap Palestina.”

Meskipun demikian, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed berkilah dan memberi justifikasi bahwa kesepakatan itu “tercapai untuk menghentikan aneksasi ‘Israel’ lebih lanjut”.

“UEA sedang mencoba untuk menipu dan menyesatkan publik dengan mengemas ulang perjanjian yang memalukan ini sebagai layanan kepada Palestina dan mengklaim bahwa itu menghentikan aneksasi, tapi itu hanya membuang debu di mata,” kata Majdalani.

Al-Masri mengatakan aneksasi “sudah tidak berkembang ke mana-mana karena seluruh dunia menentangnya”.

“Jadi menggunakan aneksasi sebagai dalih adalah eksploitasi rakyat Palestina untuk menutupi apa yang telah dilakukan di sini,” kata al-Masri. “Tapi baik UEA maupun negara lain tidak berhak berbicara atas nama Palestina.

“Format perjanjian secara implisit menyetujui aneksasi ‘Israel’ atas Yerusalem. Itu hanya menentang ‘aneksasi lebih lanjut’ sementara menyetujui apa yang sudah dianeksasi.”

Para pemimpin Palestina berpendapat perjanjian itu tidak akan menghentikan ‘Israel’ untuk memperluas kedaulatan ke Tepi Barat.

“Alih-alih aneksasi de jure, ‘Israel’ melanjutkan aneksasinya perlahan. Ini mempercepat dan meningkatkan agresi di lapangan dalam hal pembangunan permukiman, pembongkaran rumah dan apa yang terjadi di masjid Ibrahimi dan Al-Aqsa, dan di tanah yang termasuk dalam wilayah tersebut. C, “kata al-Masri.

Palestina mencatat bahwa Netanyahu telah membiarkan pintu pencaplokan tetap terbuka dan hanya mengatakan aksi itu untuk sementara ditunda. (Althaf/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Iklan