Berita Dunia Islam Terdepan

Menteri Libanon ramai-ramai mengundurkan diri, pemerintahan diambang kehancuran

737

Support Us

BEIRUT (Arrahmah.com) – Pemerintah Libanon di ambang kehancuran karena jumlah menteri dari pemerintahan Perdana Menteri Hassan Diab yang mengundurkan diri meningkat, dan beberapa anggota parlemen serta seorang duta besar telah mengundurkan diri.

Pemerintahan Diab, yang dibentuk oleh “Hizbullah” dan sekutunya, sejak awal dijuluki sebagai pemerintahan yang sepihak.

Setelah ledakan Beirut Selasa lalu, ribuan warga Libanon turun ke jalan menuntut jatuhnya seluruh elit penguasa, termasuk parlemen dan pemerintah.

Menteri Luar Negeri Diab, Nassif Hitti, mengajukan pengunduran dirinya sebelum ledakan mematikan tersebut, dan tak lama setelah ledakan tersebut, duta besar Libanon untuk Yordania mengundurkan diri bersama dengan beberapa anggota parlemen, lansir Al Arabiya (9/8/2020).

Pada Ahad (9/8), Diab memohon kepada para menteri untuk tidak mengundurkan diri tetapi tampaknya seruannya diabaikan.

Menteri InformasiManal Abdel Samad dan Menteri Lingkungan Hidup Demianos Kattar mengundurkan diri dan akan lebih banyak lagi yang akan mengundurkan diri selama minggu ini.

Pengunduran diri Kattar terjadi Ahad malam dan ia mengatakan sistem politik sudah “tua dan telah kehilangan banyak kesempatan” untuk reformasi.

Jika lebih dari sepertiga menteri mengundurkan diri, pemerintah akan runtuh. Ada 20 menteri dalam pemerintahan Diab.

Namun demikian, seorang menteri “Hizbullah” mengatakan bahwa pemerintah “diam saja”.

“Kami tidak akan mengundurkan diri,” kata Menteri Perindustrian Imad Hoballah kepada wartawan, pada Ahad (9/8).

Tetapi Menteri Tenaga Kerja Lamia Yammine lebih skeptis dan mengatakan bahwa belum ada keputusan yang dibuat tentang pengunduran diri.

Jika upaya Diab berhasil menyelamatkan pemerintahannya, anggota parlemen secara luas diharapkan untuk menarik kembali mosi percaya mereka kepada pemerintah.

Delapan anggota parlemen sejauh ini telah mengumumkan atau mengajukan pengunduran diri mereka. Ini termasuk dua dari Partai Sosialis Progresif Walid Joumblatt, tiga anggota parlemen Partai Kataeb, dua dari Gerakan Patriotik Bebas Presiden Michel Aoun, dan anggota parlemen independen lainnya. (haninmazaya/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Iklan