Berita Dunia Islam Terdepan

Support Us

Rizal Ramli: BuzzerRP sampah demokrasi

324

JAKARTA (Arrahmah.com) – Serangan buzzer pendukung pemerintah atau Presiden Joko Widodo dinilai meresahkan dan merusak demokrasi.  Dalam menggiring opini publik, buzzer tersebut kerap membuat narasi yang tak beretika dan mengarah pada body shaming terhadap masyarakat yang kritis, serta memuat content yang berisi kebohongan.

Demikian yang diungkap tokoh nasional dan ekonom senior Rizal Ramli dalam akun Twitternya. Rizal menyebut buzzer pemerintah dengan sebutan BuzzerRP.

“BuzzerRP menghadirkan ilusi, mempabrikasi kebohongan demi kebohongan, memecah belah anak bangsa, dan akhirnya merusak fondasi demokrasi. Mereka dipelihara oleh kekuasaan. Cc @jokowi Mas @Dr_Moeldoko,” tulis Rizal Ramli dalam akun Twitternya, Jumat (5/6/2020).

Rizal menyebut jika keberadaan buzzer justru merusak citra pemerintah.

“@jokowi tidak mentertibkan buzzerRP dan influenser2 nora sehingga rusak citra Jokowi. YLBHI menyayangkan @jokowi tak mau tertibkan para buzzerRP padahal sangat merusak dan menodai citra istana Jokowi sendiri,” lanjut Rizal.

“Saya mau tanya apakah jika BuzzerRP dan influenser2 nora, yg merupakan sampah demokrasi, yg terus memecah bangsa dihapuskan /tidak dibiayai lagi oleh financier2 @jokowi akan lebih baik untuk image @jokowi dan kesatuan bangsa?” tanyanya.

Rizal Ramli mengaku mendapat serangan dari pendukung Joko Widodo di media sosial denga tiga kata.

“Ketika buzzerRP hanya punya 3 kata untuk menyerang RR: nyinyir, pecatan, tua — susah untk tidak menduga IQ mereka <60. Klo soal pecatan, yg minta2 RR jadi Menko itu sampai 3X itu @jokowi. Ternyata Jkw mudah dipengaruhi oleh PengPeng & Pegusaha Reklamasi. Gitu aja repot,” pungkasnya.

Beberapa waktu lalu, dalam satu kesempatan diskusi bertema “Teror dalam Ruang Demokrasi”,  Ketua YLBHI, Asfinawati, meminta Presiden Joko Widodo turun tangan langsung untuk menertibkan komunitas buzzer politik yang berada di lingkaran kekuasaan.

Ia menilai, Buzzer pendukung Jokowi sudah melampaui batas.

“Harus dikasih tahu. Kalau enggak dikasih tahu, enggak mungkin buzzer atau influencer akan bergerak kalau dihambat,” ungkapnya.

Asfinawati menyebut Jokowi tidak sudi atau tidak mau menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk menertibkan komunitas buzzer politik di sekitar kekuasaan.

(ameera/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Iklan