Berita Dunia Islam Terdepan

Support Us

Irak hadapi krisis politik baru

409

BAGHDAD (Arrahmah.com) – Tanda-tanda krisis politik baru telah muncul di Irak ketika blok Saairun, yang terbesar di parlemen dengan 54 kursi dan didukung oleh pemimpin Syiah Muqtada Al-Sadr, telah bergabung dengan partai-partai politik lainnya untuk menuntut pemberhentian Ketua Parlemen Muhammad Al-Halbousi.

Pembicara telah dituduh “bias terhadap partai-partai tertentu dan mengganggu sesi parlemen.”

Masalah ini berubah menjadi serius ketika blok Saairun mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan 130 tanda tangan pada sebuah petisi yang menuntut pemecatan Al-Halbousi. Persetujuan akan meminta 165 wakil untuk menandatangani petisi, yang Aliansi Pasukan Irak – sebuah blok Sunni – gambarkan sebagai “penargetan politik”.

Blok Saairun meningkatkan situasi dengan mengeluarkan pernyataan tegas yang mengancam Kepresidenan Parlemen dengan apa yang digambarkan sebagai “metode lain untuk menangani situasi” jika tidak menerapkan permintaan yang diajukan oleh blok setelah Idul Fitri, lapor Al Jazeera Net.

“Blok Saairun akan menyajikan daftar tuntutan kepada Ketua Parlemen, yang bertujuan untuk memperbaiki strateginya dalam menjalankan Dewan Perwakilan Rakyat, mengevaluasi pekerjaan legislatif dan pengawasannya, dan memantau kinerja komite parlementernya setelah liburan,” kata pernyataan kelompok.

“Tuntutan ini akan diajukan dengan batas waktu bagi Kepresidenan Parlemen untuk mengimplementasikan rekomendasinya, jika tidak kita akan menggunakan metode lain untuk menangani situasi.”

Anggota blok Saairun Jawad Al-Mousawi menuduh bahwa, “Al-Halbousi telah sangat merusak pekerjaan Parlemen dalam hal mengganggu sesi untuk waktu yang lama dan mengganggu pekerjaan beberapa komite penting, yang membahayakan status lembaga legislatif di depan otoritas pemerintah lainnya. ”

Dalam pernyataan eksklusif kepada Al Jazeera Net, Al-Mousawi menekankan bahwa ada banyak “pemimpin Sunni yang dewasa dan moderat yang layak berada di posisi Al-Halbousi.” Dia percaya bahwa banyak anggota parlemen dan kekuatan parlemen dapat mencapai konsensus cepat tentang data ini.

(fath/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Banner Donasi Arrahmah