Berita Dunia Islam Terdepan

Pakistan puji reaksi OKI atas UU residensi Kashmir

115

Support Us

ISLAMABAD (Arrahmah.com) – Pakistan pada hari Rabu (20/5/2020) menyambut penolakan Organisasi Konferensi Islam (OKI) atas undang-undang residensi baru yang diperkenalkan di Jammu dan Kashmir yang dikelola India.

Dalam sebuah posting Twitter, Aisha Farooqui, juru bicara Kementerian Luar Negeri, mengatakan: “Pakistan menyambut baik pernyataan OKI yang sangat mengutuk dan menolak tindakan ilegal pemerintah India untuk mendefinisikan kembali aturan domisili untuk mengubah demografis Jammu dan Kashmir yang diduduki India, dan menyebutnya sebagai kolonialisme yang jelas-jelas menentang OKI, resolusi DK PBB, Konvensi Jenewa ke-4, [dan] hukum humaniter internasional.”

Undang-undang kontroversial itu, yang diberitahukan oleh New Delhi pada hari Senin (18/5), menetapkan prosedur penerbitan sertifikat domisili, yang merupakan persyaratan wajib untuk mencari pekerjaan di wilayah tersebut.

Namun, para kritikus, termasuk Pakistan, mengatakan putusan itu adalah kelanjutan dari langkah India untuk membatalkan status semi-otonomi kawasan itu pada Agustus tahun lalu, dan membuka jalan bagi orang luar untuk menetap di wilayah yang disengketakan tersebut.

Di bawah undang-undang yang baru, orang-orang non-lokal yang memenuhi syarat, bersama dengan orang-orang yang telah tinggal di Kashmir yang dikelola India selama 15 tahun, atau belajar di sana selama tujuh tahun dan muncul di ujian kelas 10 atau 12 di sekolah lokal, dapat mengajukan permohonan sertifikat.

Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan, OKI mengungkapkan keprihatinan yang mendalam tentang penghapusan “unilateral” status khusus lama lembah yang disengketakan pada Agustus lalu, dan langkah-langkah selanjutnya untuk mengubah demografi dan melemahkan hak-hak masyarakat Jammu dan Kashmir.

Sekretariat Jenderal OKI, menurut pernyataan itu, menegaskan kembali pentingnya mematuhi hukum internasional dan resolusi DK PBB, mengingat pemberitahuan baru-baru ini tentang Hibah Sertifikat Domisili (Prosedur) Peraturan 2020 Jammu dan Kashmir sebagai “tidak berdasar, bertentangan dengan hukum internasional, dan PBB Resolusi Dewan Keamanan 122.

Berita Terkait

Mengingat resolusi KTT Islam dan resolusi Dewan Menteri Luar Negeri tentang Jammu dan Kashmir, organisasi menegaskan kembali solidaritasnya dengan orang-orang Jammu dan Kashmir.

Ia juga meminta komunitas internasional untuk mempersiapkan upaya menyelesaikan perselisihan sesuai dengan resolusi DK PBB yang relevan dan sesuai dengan aspirasi rakyat Kashmir.

Wilayah yang disengketakan

Kashmir dipegang oleh India dan Pakistan di beberapa bagian dan keduanya mengklaim penuh kepemilikan mereka. Sepotong kecil Kashmir juga dipegang oleh Cina.

Sejak wilayah ini dipartisi pada tahun 1947, kedua negara telah berperang tiga kali – pada tahun 1948, 1965 dan 1971 – dua di antaranya di Kashmir.

Beberapa kelompok Kashmir di Jammu dan Kashmir telah berperang melawan pemerintahan India untuk kemerdekaan, atau penyatuan dengan negara tetangga Pakistan.

Menurut beberapa organisasi hak asasi manusia, ribuan orang dilaporkan tewas dalam konflik di wilayah tersebut sejak 1989. (Althaf/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Banner Donasi Arrahmah