Berita Dunia Islam Terdepan

Jokowi: Yang dilarang itu mudiknya, bukan transportasinya

202

Support Us

JAKARTA (Arrahmah.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pada pekan ini pemerintah berfokus pada pelarangan mudik juga pengendalian arus balik.

“Dalam minggu ini maupun minggu ke depan, ke depannya lagi pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik,”  kata Jokowi dalam rapat terbatas secara virtual dengan topik Percepatan Penanganan Pandemi Covid 19 dari Istana Merdeka,  Jakarta, Senin (18/05/2020), lansir rri.

Ia juga menginstruksikan Kapolri dan Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik efektif berjalan di lapangan.

Meski demikian, ia mengatakan pemerintah hanya melarang aktivitas mudik, bukan melarang operasional dari angkutannya.

“Dan perlu diingat juga, yang kita larang itu mudiknya, bukan transportasinya,” tegasnya.

Presiden mengingatkan bahwa transportasi yang berkaitan dengan sejumlah urusan logistik dan keperluan esensial lainnya harus tetap berjalan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Transportasi untuk urusan logistik, pemerintahan, kesehatan, kepulangan pekerja migran kita, dan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat,” tuturnya.

Untuk pengendalian Covid-19 di tingkat daerah, Presiden Joko Widodo juga meminta menteri terkait dan para kepala daerah untuk memperkuat gugus tugas penanganan di tingkat RT, RW, dan desa.

Bali diketahui menjadi salah satu daerah yang melakukan penanganan optimal di tingkat desa dengan desa adatnya yang memiliki kearifan lokal yang dinilai bisa membuat masyarakat untuk merasa terikat dan membatasi pergerakan di tengah pandemi.

“Laporan yang saya terima dari para gubernur baik yang menerapkan PSBB maupun yang tidak memang kesimpulannya adalah yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran Covid-19 ini adalah unit masyarakat yang paling bawah,” kata Presiden.

Selain itu, Jokowi juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap protokol kesehatan di sektor industri. Hal itu setelah mulai muncul adanya klaster penyebaran Covid-19 dari sektor industri yang belakangan ditemukan.

“Klaster industri perlu dilihat karena ini mulai satu-dua ada yang masuk ke sana,” ujarnya.

(ameera/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Banner Donasi Arrahmah