Berita Dunia Islam Terdepan

Koalisi Saudi tolak deklarasi pemerintahan otonom Yaman selatan

233

Support Us

RIYADH (Arrahmah.com) – Koalisi militer yang dipimpin Saudi pada Senin (27/4/2020) menolak deklarasi separatis Yaman mengenai pemerintahan otonom di selatan negara itu dan menuntut “diakhirinya tindakan eskalasi”.

Langkah separatis mempersulit konflik yang panjang dan terpisah, yang diperjuangkan oleh koalisi dan pemerintah yang diakui secara internasional, melawan pemberontak Houtsi yang menguasai sebagian besar wilayah utara.

Kelompok separatis Yaman menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan di Riyadh November lalu yang menumpas pertempuran – dijuluki “perang saudara di dalam perang saudara” – untuk selatan yang pada bulan Agustus menyaksikan mereka merebut kota Aden untuk kedua kalinya.

“Menyusul pengumuman mengejutkan tentang keadaan darurat oleh Dewan Transisi Selatan, kami menekankan kembali perlunya untuk segera mengimplementasikan Perjanjian Riyadh,” kata koalisi itu sesuai dengan tweet dari kantor resmi Saudi Press Agency.

“Koalisi menuntut diakhirinya tindakan eskalasi dan seruan untuk kembali ke Perjanjian oleh pihak-pihak yang berpartisipasi.”

STC, yang didukung oleh mitra koalisi utama Uni Emirat Arab, pada hari Minggu (26/4) mendeklarasikan pemerintahan otonom di Yaman selatan, menuduh pemerintah gagal melakukan tugasnya dan “berkonspirasi” melawan selatan.

Pemerintah telah mengecam langkah itu dan mengatakan separatis – yang telah lama gelisah untuk kemerdekaan di selatan – akan bertanggung jawab atas hasil “bencana dan bahaya” ini.

Kerusakan antara sekutu satu kali terjadi ketika koalisi telah memperpanjang gencatan senjata sepihak yang bertujuan menangkal pandemi coronavirus.

Kondisi semakin diperparah dengan banjir bandang bulan ini yang menewaskan 21 orang, dengan jalan-jalan Aden terendam dan rumah-rumah hancur.

PBB mengatakan hari Minggu (26/4) bahwa lebih dari 100.000 orang di seluruh Yaman telah dipengaruhi oleh hujan lebat yang telah merusak jalan, jembatan dan jaringan listrik, dan persediaan air yang terkontaminasi.

“Keluarga yang tak terhitung jumlahnya telah kehilangan segalanya,” Lise Grande, Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Yaman, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Berita Terkait

“Tragedi ini datang di atas krisis COVID-19, yang terjadi di atas pra-kelaparan tahun lalu, yang datang di atas wabah kolera terburuk dalam sejarah modern,” tambahnya.

“Solusinya jelas. Para pihak dalam konflik perlu menemukan keberanian untuk berhenti bertempur dan mulai bernegosiasi.”

Kembali ke perjanjian

Pakta Riyadh tentang pembagian kekuasaan untuk selatan dipuji sebagai upaya mencegah perpecahan total negara itu, tetapi dengan kurangnya implementasi, para pengamat mengatakan hal itu secara efektif tidak berfungsi.

Celah muncul segera setelah ditandatangani, dengan keluhan atas kekurangan makanan di selatan, depresiasi tajam mata uang, dan kurangnya dana untuk membayar pegawai sektor publik.

“Kami di (Arab Saudi) dan UEA sangat percaya bahwa perjanjian Riyadh yang didukung secara internasional telah menjamin peluang bagi saudara-saudara Yaman untuk hidup dalam damai,” kata Menteri Negara Luar Negeri Saudi untuk Urusan Luar Negeri Adel al-Jubeir dalam sebuah tweet.

“Kami menolak permusuhan yang akan membahayakan keselamatan dan stabilitas Yaman,” katanya.

Sementara pemerintah dan STC secara teknis bersekutu dalam perang panjang melawan Houthsi, para separatis meyakini selatan harus menjadi negara merdeka – seperti sebelum unifikasi pada 1990.

Pada hari Minggu (26/4), penduduk Aden melaporkan pengerahan pasukan STC di kota itu dan sumber separatis mengatakan kepada AFP bahwa mereka telah mendirikan pos pemeriksaan “di semua fasilitas pemerintah, termasuk bank sentral dan pelabuhan Aden”.

Hussam Radman, seorang peneliti untuk Pusat Studi Strategis Sanaa, mengatakan separatis sudah mengendalikan militer dan keamanan di Aden, di mana mereka mendapat dukungan rakyat.

“Tetapi dengan deklarasi ini, kelompok itu akan bertanggung jawab atas sisi administrasi di ibukota sementara yang telah menyaksikan penurunan yang belum pernah terjadi belakangan ini dalam penyediaan layanan dan kinerja ekonomi,” katanya kepada AFP. (Althaf/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.