Pandemi coronavirus: Turki bebaskan puluhan ribu tahanan, kecuali "teroris"

397

Support Us

ANKARA (Arrahmah.com) – Parlemen Turki pada hari Selasa (14/4/2020) mengeluarkan undang-undang yang memungkinkan puluhan ribu tahanan dibebaskan untuk mengekang penyebaran coronavirus di penjara-penjara negara yang sesak, kecuali mereka yang dipenjara dengan tuduhan “terorisme” dalam tindakan keras pasca kudeta 2016.

Partai AK Presiden Recep Tayyip Erdogan dan sekutu nasionalis MHP mendukung RUU tersebut, yang disahkan dengan 279 suara untuk dan 51 suara menentang, kata wakil ketua parlemen Sureyya Sadi Bilgic.

Undang-undang itu akan membuka jalan bagi pembebasan sementara sekitar 45.000 tahanan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Mereka yang memenuhi syarat akan dibebaskan di bawah kendali yudisial sampai akhir Mei.

Jumlah yang sama akan dirilis secara permanen di bawah bagian terpisah dari undang-undang yang bertujuan mengurangi kepadatan di penjara.

Menteri Kehakiman Abdulhamit Gul mengatakan pada hari Senin (13/4) ada 17 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di antara para tahanan, termasuk tiga kematian. Dia mengatakan 79 petugas penjara juga dinyatakan positif, bersama dengan total 80 hakim dan jaksa penuntut, serta staf dari peradilan dan petugas sains forensik.

Berita Terkait

Undang-undang tersebut telah dikritik oleh partai-partai oposisi karena mengecualikan mereka yang dipenjara dengan tuduhan “terorisme”, yang termasuk wartawan dan politisi yang diciduk dalam tindakan keras menyusul upaya kudeta pada tahun 2016.

Dalam tindakan keras berikutnya, jumlah tahanan telah meningkat menjadi hampir 300.000 – populasi penjara terbesar kedua di Eropa dan sistem penjara paling padat di benua itu pada Januari 2019, menurut data dari Dewan Eropa.

Sekitar 50.000 orang dinyatakan bersalah atau dipenjara sambil menunggu pengadilan atas tuduhan “terorisme” dikecualikan, menurut anggota parlemen oposisi.

Turan Aydogan, dari oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP), mengatakan undang-undang itu seharusnya dirancang untuk melindungi kebebasan berpikir.

Kemerdekaan peradilan Turki telah diperdebatkan dalam beberapa tahun terakhir dengan kritik yang mengatakan bahwa keputusan pengadilan dipengaruhi oleh para politisi. Sementara Erdogan dan Partai AK berkilah dan mengatakan pengadilan mengambil keputusan secara independen. (Althaf/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.

Berita Arrahmah Lainnya

Obama akui gagal 'tangani' Suriah

WASHINGTON (Arrahmah.com) - Mantan Presiden AS Barack Obama telah mengakui bahwa pemerintahannya gagal menangani "tragedi Suriah" selama masa kepresidenannya. Dalam wawancara dengan saluran Jerman NTV , Obama mengungkapkan: "Di bidang…

Jatuh Bangun Partai Islam

Oleh : War Yati (Arrahmah.com) - Baru-baru ini ada dua partai yang telah mendeklarasikan diri untuk terjun di kancah perpolitikan. Kedua partai tersebut adalah Partai Masyumi Baru dan Partai Umat bentukan Amien Rais. Di masa pemerintahan…

Australia harus miliki sendiri laporan kejahatan pasukannya di Afghanistan

MELBOURNE (Arrahmah.com) - Pejabat tinggi militer Australia pada Minggu (22/11/2020) bahwa departemen pertahanan harus memiliki laporan terbaru mengenai pasukannya yang melakukan kejahatan di Afghanistan dan bersumpah untuk melakukan…

Azerbaijan: Armenia ubah kota Aghdam menjadi puing-puing

AGHDAM (Arrahmah.com) - Penduduk Aghdam, yang diduduki Armenia selama 27 tahun, mengatakan pada Sabtu bahwa kota itu berubah menjadi kota yang hancur. Di Aghdam, tempat tentara Armenia mundur pada 20 November, hampir tidak ada bangunan…

Pompeo akan temui negosiator Taliban di Qatar

DOHA (Arrahmah.com) - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo akan bertemu dengan negosiator dari Taliban dan pemerintah Afghanistan di tengah tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan mereka saat Amerika Serikat mempercepat penarikan pasukannya.…

Turki: Kami beda dalam 2 hal dengan AS

ANKARA (Arrahmah.com) - Juru bicara kepresidenan Turki Ibrahim Kalin kemarin (22/11/2020) mengungkapkan poin ketidaksepakatan yang paling menonjol antara negaranya dan Amerika Serikat. "Apakah Joe Biden tiba di Gedung Putih atau…

Serangkaian roket hantam Kabul, 8 dilaporkan tewas

KABUL (Arrahmah.com) - Beberapa roket menghantam daerah pemukiman pada awal jam sibuk di ibukota Afghanistan Kabul pada Sabtu (21/11/2020), menewaskan sedikitnya delapan warga sipil dan melukai 31 lainnya, kata pejabat polisi setempat.…

HRS Center: Sudah Terjadi 398 Kerumunan, Kenapa Baru Anies Dipanggil?

JAKARTA (Arrahmah.com) - Habib Rizieq Shihab (HRS) Center menanggapi pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh polisi terkait dengan terjadinya kerumunan di Jakarta. Dalam keterangan resminya, Kamis (19/11/2020), HRS Center…

Netanyahu desak agar AS tak kembali ke kesepakatan nuklir Iran

TEL AVIV (Arrahmah.com) - Perdana Menteri "Israel" Benjamin Netanyahu, dalam pesan kepada Presiden terpilih AS Joe Biden, mengatakan pada hari Minggu (22/11/2020) seharusnya tidak ada kembali ke kesepakatan nuklir Iran 2015 yang…

Pompeo tegaskan negara Arab lain yang 'normalkan' hubungan dengan "Israel"

DUBAI (Arrahmah.com) - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan negara-negara Arab lainnya juga akan menormalisasi hubungan dengan "Israel", TV Al-Arabiya melaporkan pada hari Minggu (22/11/2020). Washington akan terus bekerja untuk…

Mabes TNI Tak Pernah Perintahkan Copot Baliho Habib Rizieq

JAKARTA (Arrahmah.com) - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad menegaskan petinggi di jajaran Markas Besar (Mabes) TNI tidak ada yang pernah memberikan perintah untuk menurunkan baliho Imam Besar Front Pembela Islam…

Amnesti Kecam Pelabelan AS Atas Gerakan Boikot Israel Sebagai 'Anti-Semit'

WASHINGTON (Arrahmah.com) - Amnesti Internasional telah mengecam pelabelan yang dilakukan Washington atas gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) yang menyebutnya sebagai antisemit. Amnesti menyebut langkah Washington tersebut…

Iklan