Jika Darurat Sipil diterapkan, pemerintah tak tanggung kebutuhan dasar warga

934

Support Us

JAKARTA (Arrahmah.com) – Pada Senin (30/3/2020), Presiden Joko Widodo meminta pembatasan sosial yang lebih ketat dengan sebutan physical distancing untuk menghentikan penyebaran virus corona (Covid-19), dan menurutnya perlu didampingi dengan adanya kebijakan Darurat Sipil.

“Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, lewat video conference dari Istana Bogor.

“Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” tuturnya.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai penerapan darurat sipil di tengah wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Menurut Refly, jika darurat sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya diterapkan, maka pemerintah tidak wajib menanggung kebutuhan dasar warga, seperti dilansir Kompas.com.

Berita Terkait

“Kalau cuma darurat sipil saja, ya hilang kewajiban pemerintah (untuk menanggung kebutuhan dasar warga),” kata Refly kepada Kompas.com, Senin (30/3).

Berbeda halnya apabila pemerintah menerapkan karantina wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Jika pemerintah menerapkan hal tersebut, maka pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah harus menanggung kebutuhan dasar warganya. “Bahkan hewan peliharaan harus ditanggung juga,” ujarnya.

Hal tersebut tepatnya diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Refly pun menilai, alih-alih menerapkan kondisi darurat sipil, akan lebih tepat jika pemerintah menerapkan kondisi darurat kesehatan.

Pemerintah dinilai perlu untuk segera memulihkan kondisi kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 dan bukan memulihkan pemerintahan atau tertib sosial. Menurut Refly, untuk menerapkan kondisi darurat kesehatan pun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup.

“Karena darurat kesehatan ini ya undang-undang kesehatan dan undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan kan sudah bisa memadai,” kata dia. (haninmazaya/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.

Berita Arrahmah Lainnya

Ilmuwan yang terkait dengan program nuklir Iran terbunuh

TEHERAN (Arrahmah.com) - Seorang ilmuwan Iran yang dituduh "Israel" memimpin program nuklir militer Republik Islam sampai pembubarannya di awal tahun 2000-an "dibunuh" pada hari Jumat (27/11/2020), kata televisi pemerintah. "Israel"…

Wagub DKI Diperiksa Hari Ini Terkait Acara Habib Rizieq

JAKARTA (Arrahmah.com) - Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, penyidik Polda Metro Jaya juga akan memanggil Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria untuk dimintai keteranggan pada hari ini, Senin…

Trump soal pembunuhan Fakhrizadeh: Pukulan telak untuk Iran

WASHINGTON (Arrahmah.com) - Presiden AS Donald Trump me-retweet postingan seorang jurnalis "Israel", yang merupakan ahli di dinas intelijen "Israel", Mossad, tentang pembunuhan ilmuwan nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh di Teheran pada hari…

Patriark Serbia Penyangkal Genosida Muslim Bosnia, Meninggal Karena Covid-19

MONTENEGRO (Arrahmah.com) – Pemimpin Gereja Orthodoks Serbia telah meninggal dunia akibat Covid-19 dalam usia 90 tahun. Patriark Irinej dibawa ke rumah sakit pada awal November setelah menghadiri pemakaman kepala Gereja Orthodoks Serbia di…

Pasukan Azerbaijan memasuki distrik baru di Karabakh

KARABAKH (Arrahmah.com) - Pasukan Azerbaijan dilaporkan telah memasuki distrik Kalbajar, Karabakh, setelah penarikan Pasukan Pertahanan Artsakh (ADA). Menurut militer Azerbaijan, masuknya pasukan mereka ke Kalbajar kemarin sore, hanya…

Israel Lancarkan Serangan Artileri ke Gaza

GAZA (Arrahmah.com) - Pasukan pendudukan penjajah Zionis, pada Sabtu malam (21/11/2020), kembali melancarkan serangan artileri ke sebuah pos kendali lapangan di Jalur Gaza utara, tak lama setelah jatuhnya sebuah roket yang ditembakkan dari…

FPI: Pemerintah Tak Usah Repot Tes Swab Habib Rizieq, Ada Tim HILMI dan Mer-C

JAKARTA (Arrahmah.com) -  Polisi beserta TNI dan Satpol PP mendatangi kediaman Habib Rizieq Syihab, di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat. Mereka meminta Habib Rizieq menjalani tes swab karena ada kabar dirinya positif virus Corona.…

Pemboman di Suriah utara tewaskan 29 pejuang pro-Turki

AL BAB (Arrahmah.com) - Dua puluh sembilan orang tewas pada Selasa (24/11/2020) oleh bahan peledak dalam tiga insiden terpisah di beberapa bagian Suriah utara di sepanjang perbatasan dengan Turki, menurut laporan kelompok pemantau. Tidak…

Berdalih dihujani roket Palestina, Zionis lancarkan serangan udara di Gaza

TEL AVIV (Arrahmah.com) - "Israel" telah melancarkan serangan udara di Jalur Gaza sebagai balasan atas roket yang ditembakkan dari Palestina ke dalam wilayahnya, militer Zionis mengklaim pada Minggu (22/11/2020). Tidak dilaporkan adanya…

Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK

JAKARTA (Arrahmah.com) -  Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11/2020) dini hari WIB. Informasi awal Edhy ditangkap di kantornya usai kunjungan kerja ke Amerika…

Pompeo tegaskan negara Arab lain yang 'normalkan' hubungan dengan "Israel"

DUBAI (Arrahmah.com) - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan negara-negara Arab lainnya juga akan menormalisasi hubungan dengan "Israel", TV Al-Arabiya melaporkan pada hari Minggu (22/11/2020). Washington akan terus bekerja untuk…

MUI Keluarkan Fatwa Tentang Pemakaian Masker Bagi Yang Ihram

JAKARTA (Arrahmah.com) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang pemakaian masker bagi orang yang sedang ihram. Dalam fatwa tersebut terdapat empat ketentuan hukum yakni memakai masker bagi perempuan yang sedang ihram…

Iklan