Berbagai usaha Anies tekan penyebaran Corona dicekal pemerintah pusat

3.959

Support Us

JAKARTA (Arrahmahcom) – Tidak jarang kebijakan pemerintah daerah dalam menekan penyebaran virus Corona berbeda dengan pemerintah pusat.

Misalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat ingin Jakarta menjadi daerah yang menerapkan lockdown atau karantina wilayah. Tapi Anies tak bisa memutuskan itu karena kewenangan ada di pemerintah pusat.

Dengan kondisi penyebaran virus corona yang semakin luas di Jakarta, Anies akhirnya mengirim surat secara resmi kepada Jokowi untuk memutuskan Jakarta lockdown.

Anies mengajukan lockdown Jakarta dengan sejumlah pertimbangan. Ada beberapa sektor yang tetap bisa berjalan selama karantina wilayah agar warga tetap terlayani kebutuhannya.

“Dan di dalam usulan kami, saya mengusulkan ada beberapa sektor yang harus tetap berkegiatan. Pertama adalah energi. Kedua adalah pangan. Ketiga adalah kesehatan. Keempat adalah komunikasi, dan kelima adalah keuangan itu yang kita pandang mendapat perhatian. Tentu akan ada sektor-sektor esensial lain. Jadi ini contoh saja 5 tapi tidak terbatas 5, artinya kebutuhan-kebutuhan pokok tetap harus berkegiatan seperti semula,” terang Anies.

Menkopolhukam Mahfud MD kepada kumparan, pada Senin (30/3) mengatakan telah menerima  surat dari Anies bernomor 143 tertanggal 28 Maret 2020. Surat tersebut diterima tanggal 29 Maret 2020 sore. Isinya minta pertimbangan pemberlakuan karantina wilayah.

Namun, Jokowi menolak Jakarta lockdown dan memilih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk penanganan corona. Kebijakan ini bahkan didampingi dengan darurat sipil bila imbauan itu tak juga digubris warga.

Berita Terkait

“Menetapkan tahapan baru perang melawan COVID-19 yaitu: Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan Kekarantinaan Kesehatan,” ujar Fadjroel, Senin (30/3).

“Hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju Darurat Sipil,” lanjutnya.

Anies melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga memutuskan menyetop semua operasional bus dari dan ke Jakarta. Hal ini dilakukan karena banyaknya warga yang mudik dari Jakarta, tapi justru menularkan ke warga di kampungnya yang menyebabkan angka penularan corona di daerah semakin tinggi.

Hal ini sejalan dengan permintaan Jokowi agar pemerintah daerah lebih tegas untuk mencegah warga pulang kampung alias mudik di saat penyebaran corona belum terkendali. Permintaan itu disampaikan dalam rapat terbatas pembahasan mudik.

“Demi keselamatan bersama, saya minta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah dan sudah ada imbauan-imbauan dari tokoh dan gubernur untuk tidak mudik,” kata Jokowi saat memimpin rapat via video conference, Senin (30/3).

Namun, lagi-lagi kebijakan itu dibatalkan pemerintah pusat. Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Plt Menteri Perhubungan Luhut Panjaitan membatalkan keputusan Pemprov DKI Jakarta.

(ameera/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.

Berita Arrahmah Lainnya

Pihak berwenang India mulai memburu para aktivis dan lembaga pro-kebebasan di Kashmir

SRINAGAR (Arrahmah.com) - Pada 28 Oktober 2020, pihak berwenang India di Kashmir menggerebek rumah dan kantor Parveena Ahangar, seorang wanita pembela hak asasi manusia. Atas tuduhan "pendanaan teroris", pihak berwenang secara mengejutkan…

Cendekiawan Muslim kecam fatwa anti-Ikhwanul Muslimin oleh Saudi

RIYADH (Arrahmah.com) - Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (IUMS) pada Sabtu (28/11/2020) mengutuk fatwa Saudi yang memfitnah Ikhwanul Muslimin, yang menggambarkan kelompok tersebut sebagai organisasi tersesat dan teroris, Quds…

Surya Paloh Positif Covid-19

JAKARTA (Arrahmah.com) - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh positif terinfeksi virus corona (Covid-19). Surya saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta. "Betul, setelah…

Pasukan Azerbaijan Dituduh Memenggal Kepala Tentara Armenia

KARABAKH (Arrahmah.com) – Tentara Azerbaijan dituduh memenggal kepala seorang tentara Armenia dan mengejek keluarga korban dengan memposting foto kepalanya yang dipenggal di media sosial, kata pembela hak asasi manusia, Selasa (24/11/2020).…

Empat warga sipil Azerbaijan tewas akibat ranjau yang ditanam militer Armenia

FUZULI (Arrahmah.com) - Empat warga sipil Azerbaijan kehilangan nyawa mereka setelah bom ranjau yang diletakkan oleh militer Armenia meledak, kata otoritas negara pada Sabtu (28/11/2020). Ledakan tersebut terjadi ketika kendaraan yang…

Turki jatuhi hukuman penjara seumur hidup terhadap pelaku kudeta 2016

ANKARA (Arrahmah.com) - Pengadilan Turki telah menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap 337 mantan pilot dan tersangka lainnya atas rencana untuk menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam upaya kudeta yang gagal empat tahun lalu,…

Milisi pro Suriah rampok panen Zaitun warga Suriah Utara

IDLIB (Arrahmah.com) – Milisi pro rezim Assad merampok semua tanaman zaitun di daerah pedesaan selatan dan timur Idlib, Hama utara, dan Aleppo barat milik warga sipil yang mengungsi. Saat ini, hasil panan zaitun di pedesaan Idlib…

Militer Turki hujani Raqqa dengan serangan mematikan

RAQQA (Arrahmah.com) - Tentara Turki dan kelompok militan sekutunya meningkatkan serangan mereka di provinsi Al-Raqqa pada Ahad malam (29/11/2020), di tengah laporan bahwa Ankara berusaha meluncurkan operasi baru melawan Pasukan Demokrat…

Iran siap balas dendam atas pembunuhan Fakhrizadeh

TEHERAN (Arrahmah.com) - Pembunuhan ilmuwan nuklir ternama Iran oleh penyerang tak dikenal dikaitkan dengan "Israel" oleh pejabat senior politik dan militer di Teheran, Anadolu Agency melaporkan, Sabtu (28/11/2020). Mohsen Fakhrizadeh,…

Anggota DPR: Layanan calling visa bagi "Israel" merupakan pengkhianatan UUD '45

JAKARTA (Arrahmah.com) - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menilai segala bentuk kerjasama antara Indonesia dengan "Israel" merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebab menurut Sukamta, menghapuskan…

HNW Sesalkan Sikap Presiden Jokowi Aktifkan Calling Visa Untuk Israel

JAKARTA (Arrahmah.com) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membiarkan pengaktifan calling visa untuk Israel. HNW menilai ini sebagai…

Analis: Pertemuan rahasia "Israel"-Saudi mengirim pesan kuat kepada Biden soal Iran

RIYADH / JERUSALEM (Arrahmah.com) - Pertemuan bersejarah antara perdana menteri "Israel" dan putra mahkota Arab Saudi telah mengirimkan sinyal kuat kepada sekutu dan musuh bahwa kedua negara tetap berkomitmen kuat untuk menahan musuh…

Iklan