Taliban tolak negosiasi dengan tim yang ditunjuk pemerintah Afghanistan

764

Support Us

KABUL (Arrahmah.com) – Taliban telah menolak untuk bernegosiasi dengan tim yang diumumkan oleh pemerintah Afghanistan, menurut jurubicara kelompok tersebut.

Juru bicara Taliban (Imarah Islam Afghanistan), Zabihullah Mujahid mengatakan pada Sabtu (28/3/2020) bahwa kelompok itu tidak akan bernegosiasi dengan tim beranggotakan 21 orang karena tidak dipilih dengan cara yang memasukkan “semua faksi Afghanistan”, lansir Al Jazeera.

Pada Kamis (26/3), Kementerian Urusan Perdamaian pemerintah Afghanistan mengumumkan tim tersebut, dengan utusan khusus AS Zalmay Khalilzad memuji langkah tersebut.

Tim yang dipimpin oleh Masoom Stanekzai, mantan kepala Direktorat Keamanan Nasional dan pendukung Presiden Ashraf Ghani, termasuk politisi, mantan pejabat, perwakilan masyarakat sipil -di antara mereka terdapat lima orang wanita.

AS menandatangani perjanjian penarikan pasukan dengan Taliban pada Februari. Tetapi kemajuan untuk negosiasi antara Imarah Islam Afghanistan (IIA) dan pemerintah Afghanistan telah tertunda oleh perselisihan di antara para politisi Afghanistan.

Negosiasi juga telah tertunda karena ketidaksepakatan antara IIA dan pemerintah atas pembebasan tahanan dan kemungkinan gencatan senjata sebagai prasyarat untuk pembicaraan lebih lanjut.

Mujahid mengatakan fakta bahwa tim diumumkan oleh pemerintah Afghanistan telah “melanggar” perjanjiannya dengan AS dan bahwa tidak semua pihak setuju dengan tim tersebut.

“Untuk mencapai perdamaian sejati dan abadi, tim tersebut harus disetujui oleh semua pihak Afghanistan yang efektif sehingga dapat mewakili semua pihak,” katanya.

Sebagai tanggapan, Najia Anwari, juru bicara Kementerian Perdamaian, mengklaim: “Tim ini dibuat setelah berkonsultasi luas dengan berbagai lapisan masyarakat Afghanistan.”

Saingan politik Ghani, Abdullah Abdullah belum mengonfirmasi apakah ia akan mendukung delegasi itu, langkah yang menurut para diplomat penting karena pengaruh kuat Abdullah di utara dan barat negara itu.

Juru bicara Abdullah pada Jumat (27/3) menolak untuk mengonfirmasi atau menyangkal apakah dia akan mendukung tim. Baik juru bicara dan kedutaan AS tidak segera menanggapi permintaan komentar oleh media.

Ghani dan Abdullah mengklaim sebagai pemimpin sah Afghanistan setelah sengketa pemilihan bulan September.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo gagal menengahi antara kedua pemimpin untuk menciptakan pemerintahan “inklusif” selama kunjungan satu hari ke Kabul pada hari Senin.

Menyusul kegagalannya untuk memecahkan kebuntuan politik, Pompeo mengumumkan pemotongan bantuan senilai 1 miliar USD ke Afghanistan, yang katanya dapat dibatalkan. (haninmazaya/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.

Berita Arrahmah Lainnya

Tidak ada penghormatan bagi tahanan Palestina yang meninggal di penjara "Israel"

JALUR GAZA (Arrahmah.com) - Pintu rumah keluarga Baroud telah ditutup untuk selamanya. Penghuninya, Raya Baroud dan putra satu-satunya, Fares, tewas di bawah tekanan pendudukan "Israel". Keluarga tersebut telah menanggung rasa sakit dan…

Menteri Denmark: Ummat Islam Denmark Harus Dukung Seks Pra Nikah

KOPENHAGEN (Arrahmah.com) – Mattias Tesfaye, Menteri Luar Negeri dan Integrasi Denmark, mengatakan pernyataan kontroversial dalam sebuah unggahannya di sosial media usai pertemuan dengan beberapa ulama Muslim. Ia mengatakan bahwa perempuan…

Anies Baswedan Positif Covid-19

JAKARTA (Arrahmah.com) - Pemprov DKI Jakarta mengabarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan positif Covid-19. "Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkonfirmasi bahwa dirinya dinyatakan positif terpapar virus COVID-19," demikian kabar…

Sekjen Liga Muslim Dunia: Muslim Prancis harus menghormati hukum Prancis atau pergi!

ARAB SAUDI (Arrahmah.com) – Pernyataan Sekretaris Jenderal Liga Dunia Muslim, Muhammad bin Abdul Karim Al Issa, memicu kontroversi dan kecaman di media sosial beberapa hari terakhir ini. Kecaman muncul pasca Al Issa mengatakan, dalam…

Pihak berwenang India mulai memburu para aktivis dan lembaga pro-kebebasan di Kashmir

SRINAGAR (Arrahmah.com) - Pada 28 Oktober 2020, pihak berwenang India di Kashmir menggerebek rumah dan kantor Parveena Ahangar, seorang wanita pembela hak asasi manusia. Atas tuduhan "pendanaan teroris", pihak berwenang secara mengejutkan…

Demi keamanan nasional, pemerintah Selandia Baru akan sembunyikan bukti serangan terorisme di…

CHRISTCHURCH (Arrahmah.com) - Bukti-bukti yang diberikan oleh para menteri dan kepala eksekutif sektor publik dalam penyelidikan serangan terorisme di Christchurch tidak akan dipublikasikan hingga 30 tahun ke depan, ujar pihak berwenang…

Pejabat AS: "Israel" dalang dalam pembunuhan Fakhrizadeh

WASHINGTON (Arrahmah.com) - "Israel" mengatur dan mengeksekusi pembunuhan ilmuwan nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh pada 27 November, CNN melaporkan pada Rabu (2/12/2020) mengutip seorang pejabat pemerintah AS yang tidak disebutkan namanya.…

Iran tuduh "Israel" sebagai dalang pembunuhan Fakhrizadeh

TEHERAN (Arrahmah.com) - "Israel" membunuh seorang ilmuwan nuklir Iran dengan menggunakan teknologi yang dikendalikan dari jarak jauh, seorang pejabat keamanan senior Iran menuduh pada Senin (30/11/2020). "Sayangnya, operasi itu sangat…

Gaza mengekspor minyak zaitun ke negara-negara Teluk untuk pertama kalinya

GAZA (Arrahmah.com) - Kementerian Pertanian Palestina di Gaza mengumumkan bahwa mereka akan mengimpor minyak zaitun Palestina untuk pertama kalinya dari kantong yang terkepung, ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Berbicara kepada…

Polda Metro Resmi Panggil Habib Rizieq Shihab Selasa

JAKARTA (Arrahmah.com) - Polda Metro Jaya memanggil Habib Muhammad Rizieq Shihab pada Selasa (1/12/2020). Pemanggilan Habib Rizieq terkait dengan kerumunan massa dan simpatisan FPI dalam acara pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab di…

Setelah Watad, HTS Buka Perusahaan Minyak Baru Bernama Kaf

IDLIB (Arrahmah.com) – Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) melaporkan bahwa kelompok pembebasan Suriah HTS membuka perusahaan minyak baru di daerah yang ada di bawah kendalinya di Idlib dan sebagian Aleppo. Sebagaimana…

Organisasi advokasi Inggris kecam pemerintah Prancis yang membubarkan organisasi anti-Islamofobia

LONDON (Arrahmah.com) - Kelompok advokasi Inggris mengutuk keputusan Prancis yang membubarkan kelompok anti-rasisme Collective Against Islamophobia di Prancis (CCIF). Saat mengumumkan langkah tersebut pada Rabu (2/12/2020), Gerald…

Iklan

Banner Donasi Arrahmah