Sebut agama musuh terbesar Pancasila, MUI desak Jokowi pecat kepala BPIP

1.042

Support Us

JAKARTA (Arrahmah.com)Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang baru dilantik pekan lalu itu.

Pasalnya, Yudian menyebut agama adalah musuh terbesar Pancasila.

“Kalau benar beliau punya pandangan seperti itu maka tindakan presiden yang paling tepat untuk beliau adalah yang bersangkutan dipecat tidak dengan hormat,” kata Abbas dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2020).

Menurut Abbas, pemikiran dan pemahaman Yudian tentang Pancasila ini bisa mengancam eksistensi negara.

Selain itu, Abbas juga mengaku khawatir pemikiran Yudian tersebut menjadi destruktif terhadap pengakuan agama dalam Pancasila.

“Lalu timbul pertanyaan kalau agama harus diberangus lalu sila pertama dari Pancasila tersebut mau dikemanakan. Dibuang ? Kalau dibuang berarti tidak Pancasila lagi dan berarti negara ini bubar,” tandas Abbas.

Abbas, yang juga menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah itu, mengatakan  pemahaman rakyat Indonesia tentang Pancasila akan sulit terwujud karena pimpinan BPIP memiliki cara pandang yang membahayakan.

Oleh karena itu, kata Abbas, kalau yang bersangkutan benar punya pandangan seperti itu maka pilihan yang tepat untuk kebaikan bangsa dan negara yaitu yang bersangkutan mundur atau dimundurkan.

Berita Terkait

“Sebab kalau yang bersangkutan tidak diberhentikan dan tetap terus duduk di sana maka BPIP ini sudah tentu akan kehilangan trust atau kepercayaan dari rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Pengurus MUI Pusat dan juga Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Tabah menyayangkan sikap Jokowi mengangkat Yudian Wahyudi yang terindikasi liberal sebagai kepala BPIP.

Anton mengungkapkan, Yudian pernah mendapat peringatan keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena sikapnya menyetujui Disertasi hubungan seks di luar nikah.

“Yudian eks Rektor UIN Jogja ini pernah dapat peringatan keras dari MUI karena sikapnya menyetujui disertasi hubungan sex diluar nikah dan melarang mahasiswi UIN bercadar,” kata Anton, sebagaimana dilansir RMOL, Kamis (6/2).

Menurut Anton, sikap Yudian memberi ruang terhadap kajian seks di luar nikah dan pelarangan cadar adalah tindakan yang liberal dan bertentangan dengan Pancasila.

“Mosok orang radikal liberal jelas kontra Pancasila jadi Kepala BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) lalu bagaimana bina ideologi pancasila jika pembinanya berfaham kontra Pancasila?” tambah Anton.

Anton menyebutkan, di Indonesia masih banyak profesor yang sesuai dengan tafsir UUD 1945.

Ia mempertanyakan kenapa Jokowi justru memilih sosok yang terindikasi liberal.

(ameera/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.

Berita Arrahmah Lainnya

ISIS lancarkan serangan besar di Hama

HAMA (Arrahmah.com) - ISIS telah melanjutkan kampanye mereka di pedesaan timur Hama, ketika pejuang mereka menargetkan posisi pasukan rezim Asad di dekat perempatan Ithriya. Menurut laporan, ISIS menyerang unit Angkatan Darat rezim…

Serangan udara "Israel" bunuh 8 militan pro-Iran

DAMASKUS (Arrahmah.com) - Serangan udara "Israel" di Suriah menewaskan sedikitnya delapan pejuang yang beroperasi di milisi pro-Iran, kelompok pemantau mengatakan pada Rabu (25/11/2020). Serangan itu menargetkan depot senjata dan situs…

Turki jatuhi hukuman penjara seumur hidup terhadap pelaku kudeta 2016

ANKARA (Arrahmah.com) - Pengadilan Turki telah menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap 337 mantan pilot dan tersangka lainnya atas rencana untuk menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam upaya kudeta yang gagal empat tahun lalu,…

HNW Sesalkan Sikap Presiden Jokowi Aktifkan Calling Visa Untuk Israel

JAKARTA (Arrahmah.com) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membiarkan pengaktifan calling visa untuk Israel. HNW menilai ini sebagai…

Aramco pastikan pelanggannya tak terpengaruh oleh serangan Houtsi

RIYADH (Arrahmah.com) - Raksasa minyak Saudi Aramco mengatakan pelanggan tidak terpengaruh oleh serangan Houtsi Yaman di pabrik distribusi produk minyak bumi di kota Jeddah, Laut Merah, Arab Saudi. Salah satu tank fasilitas dihantam…

Netanyahu dan Mohammed bin Zayed Masuk Nominasi Nobel Perdamaian

TEL AVIV (Arrahmah.com) – Kantor Perdana Menteri "Israel", Benjamin Netanyahu, mengeluarkan pernyataan pada Selasa (24/11/2020) jika ia telah dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian. Usulan nominasi itu, menyusul kesepakatan normalisasi…

Pompeo siap bertandang ke UAE diskusikan penjualan senjata & normalisasi "Israel"

WASHINGTON (Arrahmah.com) - Menteri Luar Negeri Mike Pompeo akan bertemu dengan putra mahkota Abu Dhabi hari Sabtu (21/11/2020) untuk membahas kesepakatan senjata bernilai miliaran dolar yang direncanakan antara Amerika Serikat dan Uni…

Australia harus miliki sendiri laporan kejahatan pasukannya di Afghanistan

MELBOURNE (Arrahmah.com) - Pejabat tinggi militer Australia pada Minggu (22/11/2020) bahwa departemen pertahanan harus memiliki laporan terbaru mengenai pasukannya yang melakukan kejahatan di Afghanistan dan bersumpah untuk melakukan…

AS tawarkan $10 juta untuk informasi pemimpin HTS

AMERIKA SERIKAT (Arrahmah.com) – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menawarkan hadiah untuk informasi tentang pemimpin kelompok perlawanan Suriah HTS (24/11/2020). Sebagaimana diposting di akun Twitter mereka, Departemen Kehakiman…

Pompeo akan temui negosiator Taliban di Qatar

DOHA (Arrahmah.com) - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo akan bertemu dengan negosiator dari Taliban dan pemerintah Afghanistan di tengah tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan mereka saat Amerika Serikat mempercepat penarikan pasukannya.…

Pemerintah Indonesia buka layanan calling visa bagi warga "Israel" dan 7 negara lainnya

JAKARTA (Arrahmah.com) - Pemerintah Indonesia secara mengejutkan membuka layanan visa elektronik atau e-Visa bagi warga "Israel" dan 7 negara lainnya dengan subyek calling visa atau layanan visa khusus untuk negara dengan tingkat kerawanan…

PBB Desak Irak Batalkan Eksekusi Massal Puluhan Tahanan

BAGHDAD (Arrahmah.com) – PBB mendesak Baghdad untuk menghentikan semua eksekusi massal terhadap tahanan, seperti dilansir Al Jazeera (20/11/2020). Bulan Oktober lalu, Irak telah tercatat melakukan eksekusi yang tidak fair terhadap 40…

Iklan