Berita Dunia Islam Terdepan

Support Us

"Israel" hentikan aneksasi Lembah Jordan sebelum penyelidikan ICC

214

TEL AVIV (Arrahmah.com) – Rencana zionis “Israel” untuk mencaplok Lembah Jordan yang diduduki telah dibekukan menyusul keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk meluncurkan penyelidikan penuh terhadap dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina, lapor Ynet News.

Pertemuan tim menteri “Israel” pertama yang membahas rencana untuk mencaplok Lembah Jordan, yang dijadwalkan berlangsung pekan lalu, dibatalkan pada menit-menit terakhir karena kekhawatiran bahwa hal itu dapat mengintensifkan konfrontasi dengan ICC.

“Karena keputusan jaksa penuntut di Den Haag, masalah pencaplokan Lembah Jordan akan berlangsung lama,” kata sumber pemerintah “Israel” kepada Yedioth Ahronoth.

Perdana Menteri “Israel” Benjamin Netanyahu mengatakan ICC tidak memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki di Wilayah Palestina dan kemarin mencapnya anti-Semit.

Pada Jumat, Kepala Kejaksaan ICC Fatou Bensouda mengatakan pemeriksaan pendahuluan atas dugaan kejahatan perang, dibuka pada tahun 2015, telah memberikan informasi yang cukup untuk memenuhi semua kriteria untuk membuka penyelidikan.

Bensouda juga memasukkan dalam rekomendasinya bahwa “Israel” tidak hanya gagal menghentikan pembangunan permukiman di Tepi Barat, namun juga bermaksud untuk mencaplok beberapa bagian wilayah itu.

Sebelum pengumuman ICC, Netanyahu pada Kamis berjanji untuk mendapatkan dukungan dari AS untuk aneksasi Lembah Jordan dan pemukiman ilegal yang dibangun di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur.

Sekitar 70.000 warga Palestina, bersama dengan sekitar 9.500 pemukim Yahudi, saat ini tinggal di Lembah Jordan, sebidang tanah subur dan subur yang menyumbang sekitar seperempat dari keseluruhan wilayah Tepi Barat.

Palestina menyerukan otoritas pendudukan “Israel” untuk sepenuhnya menarik diri dari Tepi Barat yang diduduki, termasuk Lembah Jordan, untuk memberi jalan bagi negara Palestina di masa depan.

“Israel” sedang mempertimbangkan untuk mencegah masuknya pejabat dari ICC ke wilayah Palestina, mirip dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah AS yang menolak untuk memberikan visa masuk bagi karyawan ICC yang menyelidiki tentara Amerika yang ikut serta dalam perang di Afghanistan.

(fath/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Iklan

Banner Donasi Arrahmah