Seolah hindari tuduhan ICC, Myanmar kebat-kebit selenggarakan pengadilan militer soal kekejaman Rohingya

Hundreds of thousands of Rohingya fled to neighbouring Bangladesh to escape a Myanmar military offensive launched in August 2017 [File: Ye Aung Thu/AFP]
222

YANGON (Arrahmah.com) – Militer Myanmar memulai pengadilan militer yang jarang dilakukan pada Selasa (26/11/2019) setelah penyelidikan atas dugaan kekejaman selama penumpasan terhadap Muslim Rohingya, kata seorang juru bicara, ketika negara itu bersiap menghadapi tuduhan genosida di pengadilan internasional di Den Haag.

Ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangganya Bangladesh dari serangan militer Myanmar yang diluncurkan pada Agustus 2017 yang digambarkan oleh penyelidik PBB telah dieksekusi dengan niat genosidal.

Tentara, polisi, dan penduduk desa Buddha dituduh telah menghancurkan ratusan desa di negara bagian Rakhine barat yang terpencil, menyiksa Rohingya ketika mereka melarikan diri, melakukan pembunuhan massal, dan pemerkosaan geng.

Myanmar mengatakan tentara sedang memerangi kampanye kontra-pemberontakan yang sah terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang menyerang pos-pos keamanan.

Juru bicara Zaw Min Tun mengatakan kepada kantor berita Reuters melalui telepon bahwa tentara dan petugas dari resimen yang dikerahkan ke desa Gu Dar Pyin, tempat dugaan pembantaian Rohingya, “lalai mengikuti aturan”.

Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di situsnya, militer mengatakan tentara yang disidangkan di pengadilan terlibat dalam “kecelakaan” di Gu Dar Pyin.

Associated Press (AP) melaporkan keberadaan setidaknya lima kuburan massal di desa itu melalui wawancara dengan para penyintas di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh dan video telepon seluler.

Myanmar membantah tuduhan yang dibuat dalam laporan kantor berita AP.

Negara ini menghadapi gelombang tekanan internasional atas perlakuannya terhadap Rohingya, dimana sejumlah kasus yang diajukan terhadapnya di pengadilan di seluruh dunia.

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, pemenang hadiah perdamaian Nobel atas pembelaannya di masa lalu terhadap pemerintah militer militer yang memerintah negara itu selama puluhan tahun, akan melakukan perjalanan ke Den Haag untuk audiensi yang dimulai pada bulan Desember di Mahkamah Internasional.

Gambia, negara kecil di Afrika Barat, yang sebagian besar Muslim, mengajukan gugatan yang menuduh negara genosida setelah memenangkan dukungan dari 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Myanmar mengatakan upaya internasional itu melanggar kedaulatannya dan telah berjanji untuk melakukan penyelidikan sendiri atas tuduhan itu.

Tetapi hanya sedikit yang dihukum sejauh ini. Tujuh tentara dipenjara selama 10 tahun karena membunuh 10 pria dan anak laki-laki Rohingya di desa Inn Din diberikan pembebasan awal November lalu, setelah menjalani hukuman kurang dari setahun di penjara.

Dua wartawan kantor berita Reuters yang mengungkap pembunuhan menghabiskan lebih dari 16 bulan di balik jeruji besi dengan tuduhan mencuri rahasia negara, sebelum dibebaskan dalam amnesti presiden pada bulan Mei. (Althaf/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.