Berita Dunia Islam Terdepan

PM Irak: Aksi protes rugikan negara miliaran dolar

137

Support Us

BAGHDAD (Arrahmah.com) – Perdana Menteri Irak, Adel Abdul Mahdi, telah meminta para pemrotes untuk menghentikan aksi mereka dan membantu memulihkan kondisi di seluruh negara di tengah demonstrasi massa yang sedang berlangsung menuntut reformasi ekonomi dan politik.

Protes yang dimulai pada awal Oktober dan “mengguncang sistem politik” telah mencapai tujuan mereka dan harus berhenti mempengaruhi perdagangan dan kegiatan ekonomi negara itu, kata Abdul Mahdi dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu malam (3/11/2019).

“Mengancam kepentingan minyak dan memblokir jalan menuju pelabuhan Irak menyebabkan kerugian besar melebihi miliaran dolar,” cibirnya, memperingatkan bahwa kerusuhan akan mendorong tingginya harga barang-barang kebutuhan.

Abdul-Mahdi menyerukan agar pasar, pabrik, sekolah, dan universitas dibuka kembali setelah protes berlanjut di ibukota dan di seluruh provinsi mayoritas Syi’ah di selatan pada 25 Oktober setelah jeda singkat.

Sebelumnya pada Minggu (3/11), pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan di sekitar lokasi protes utama mereka di Baghdad dengan membakar ban dan kawat berduri, membentangkan spanduk di salah satu pemblokiran jalan berbunyi: “Jalan ditutup atas perintah rakyat.”

Di selatan Basra, mereka memblokir jalan raya menuju pelabuhan Umm Qasr, yang menerima sebagian besar impor gandum, minyak sayur, dan gula.

Terlepas dari kekayaan minyak negara itu, banyak orang hidup dalam kemiskinan dengan akses terbatas untuk memperoleh air bersih, listrik, perawatan kesehatan, atau pendidikan.

Pada Minggu malam (3/11), puluhan pengunjuk rasa menyerang konsulat Iran di kota suci Syi’ah Karbala, menaiki penghalang beton di sekitar gedung, menurunkan bendera Iran, dan menggantinya dengan bendera Irak.

Setidaknya tiga pemrotes tewas dalam serangan itu ketika pasukan keamanan melepaskan tembakan, kata sumber keamanan dan medis, Senin (4/11).

Para pengunjuk rasa juga melampiaskan amarah mereka pada elite yang berkuasa, yang mereka tuduh menjarah kekayaan negara, serta tetangga Iran dan milisi Syiah Irak yang kuat yang didukung oleh Teheran.

Dalam pernyataannya, Abdul-Mahdi membedakan antara pengunjuk rasa damai, yang katanya telah mengubah demonstrasi menjadi “festival rakyat” yang menyatukan negara, dan “penjahat” yang katanya menggunakan demonstran sebagai “perisai manusia” ketika menyerang pasukan keamanan.

Pada Kamis (31/10), Presiden Barham Salih mengatakan Abdul-Mahdi bersedia mengundurkan diri begitu para pemimpin politik menyetujui penggantian. Dia juga menyerukan undang-undang pemilu yang baru dan mengatakan dia akan menyetujui pemilihan awal setelah diberlakukan.

Dalam pertemuan dengan para kepala serikat pekerja pada Minggu (3/11), Salih mengatakan undang-undang pemilu yang baru akan diajukan ke parlemen minggu ini.

Sementara itu, Abdul-Mahdi menepis pernyataan tersebut. Ia mengatakan dirinya tidak menyebutkan pengunduran diri, dan bahkan jika undang-undang pemilihan yang baru dengan cepat disetujui, proses penyelenggaraan pemilihan dan pembentukan pemerintahan baru bisa memakan waktu beberapa bulan.

Protes di Karbala, Baghdad dan kota-kota di seluruh Irak selatan sering berubah menjadi kekerasan, dimana pasukan keamanan melepaskan tembakan dan pengunjuk rasa membakar gedung-gedung pemerintah dan markas besar milisi yang didukung Iran.

Lebih dari 250 orang telah tewas dalam penumpasan keamanan.

Sejak demonstrasi dimulai kembali akhir bulan lalu, telah terjadi bentrokan hampir terus-menerus pada dua jembatan yang mengarah ke Zona Hijau yang dijaga ketat, markas besar pemerintah dan rumah bagi beberapa kedutaan asing.

Kelompok hak asasi Amnesti Internasional pekan lalu mengkritik pasukan keamanan karena menggunakan “jenis granat gas air mata yang sebelumnya tidak terlihat untuk membunuh daripada membubarkan pengunjuk rasa”, yang katanya menyebabkan setidaknya lima kematian demonstran.

“Semua bukti menunjuk ke pasukan keamanan Irak yang mengerahkan granat tingkat militer ini terhadap para pemrotes di Baghdad, tampaknya ditargetkan pada kepala atau tubuh mereka pada jarak dekat,” kata Lynn Maalouf, direktur riset Timur Tengah di Amnesti Internasional.

“Kurangnya pertanggungjawaban atas pembunuhan dan cedera yang melanggar hukum oleh pasukan keamanan, yang bertanggung jawab atas sebagian besar korban bulan lalu, mengirim pesan bahwa mereka dapat membunuh dan melukai dengan bebas dari hukuman. Pihak berwenang harus mengendalikan polisi, memastikan segera, tidak memihak, investigasi yang efektif, dan menuntut mereka yang bertanggung jawab,” lanjutnya.

Abdel-Mahdi mengatakan bahwa pasukan keamanan berada di bawah perintah tegas untuk tidak menggunakan amunisi hidup, atau senjata mematikan lainnya terhadap pengunjuk rasa.

Pada Sabtu (2/11), polisi menggunakan tembakan langsung dan gas air mata untuk mencoba membubarkan pengunjuk rasa dan membuka jalan menuju pelabuhan Umm Qasr tetapi mereka gagal memaksa mereka untuk pergi. (Althaf/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Iklan