Dua bulan isolasi, India akan cabut 'travel advisory' di Kashmir

An Indian security personnel stands guard on a deserted road during restrictions after scrapping of the special constitutional status for Kashmir by the Indian government, in Srinagar, August 23, 2019 Reuters
120

SRINAGAR (Arrahmah.com) – India akan mencabut status ‘travel advisory’ di wilayah Kashmir yang disengketakan pada Kamis mendatang, kata pihak berwenang, dua bulan setelah pemerintah melancarkan tindakan keras keamanan sebelum menghapus status khusus negara.

Ribuan turis, peziarah, dan pekerja India meninggalkan negara bagian yang dihuni mayoritas Muslim itu pada awal Agustus setelah pihak berwenang mengeluarkan peringatan keamanan atas kemungkinan serangan ‘militan’ oleh kelompok-kelompok yang didukung Pakistan, pernyataan yang ditolak oleh Islamabad.

Layanan telepon dan internet ditangguhkan dan gerakan publik dibatasi di beberapa daerah untuk mencegah protes beberapa jam sebelum India mengumumkan pihaknya telah mencabut status khusus kawasan itu.

Beberapa penghalang jalan telah dipindahkan. Media melaporkan pada Senin (7/10/2019) bahwa anggota partai Konferensi Nasional utama diizinkan untuk bertemu dua pemimpin senior yang ditahan dalam tindakan keras tersebut.

Namun, layanan seluler dan internet sebagian besar masih diblokir di lembah Kashmir.

‘Travel advisory’ yang dikeluarkan pada 2 Agustus akan dicabut mulai Kamis, kata pemerintah Jammu dan Kashmir dalam sebuah pernyataan, Senin (7/10).

Kashmir merupakan “Surga Bumi” dan dikenal karena pegunungan, gletser, dan Danau Dal, tujuan favorit berabad-abad yang lalu bagi para kaisar Mughal yang melarikan diri dari panasnya musim panas di dataran India.

Kashmir dibagi antara India dan Pakistan, dan keduanya mengklaim wilayah itu sepenuhnya. Lebih dari 40.000 orang telah tewas dalam pemberontakan di Kashmir yang diduduki India sejak 1989.

Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan penghapusan status khusus negara bagian diperlukan untuk mengintegrasikan Kashmir sepenuhnya ke seluruh India dan memacu pembangunan. Para kritikus mengatakan keputusan itu akan memicu alienasi lebih lanjut dan perlawanan bersenjata. (Althaf/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.