Politisi sayap kanan Austria menargetkan organisasi Muslim dengan undang-undang baru

Siswa sekolah Al-Qur'an Austria. (Foto: Internet)
187

WINA (Arrahmah.com) – Parlemen Austria pada Rabu (25/9/2019) menerima resolusi yang mengusulkan penutupan “asosiasi Islam” jika mereka ditemukan terlibat dalam “praktik melanggar hukum”.

Menariknya, parlemen yang sama sebelumnya menolak resolusi menentang Gerakan Identiterisme neo-Nazi.

Majelis membahas berbagai resolusi untuk memerangi perkumpulan ekstremisme untuk terakhir kalinya sebelum pemilihan pada Ahad mendatang.

Resolusi itu, diajukan oleh partai oposisi kecil Jetzt (Now), didukung oleh Partai Rakyat Austria tengah kanan (OVP) dan Partai Kebebasan populis sayap kanan (FPO).

Parlemen juga membahas resolusi penutupan Gerakan Identitas neo-Nazi, organisasi radikal yang telah melakukan beberapa serangan rasis terhadap lembaga-lembaga Islam dan diketahui memiliki hubungan dengan teroris Australia yang membunuh 51 Muslim di Christchurch, Selandia Baru. Namun, sebagaimana dilansir Daily Sabah, resolusi tersebut ditentang oleh parlemen.

Ini bukan pertama kalinya pemerintah Austria menarik perhatian dengan tindakan anti-Islamnya. Sebelumnya pemerintah telah melarang jilbab di sekolah dasar dan menutup masjid.

Tahun lalu, pemerintah sayap kanan Kanselir Sebastian Kurz menutup tujuh masjid dan mengusir para imam.

Kurz mengatakan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh kementerian dalam negeri dan kebudayaan telah menemukan bahwa kegiatan di tujuh masjid, termasuk yang dikelola oleh Asosiasi Kebudayaan Turki-Islam (ATIB), dianggap melanggar hukum.

Namun, pengadilan membatalkan keputusan pemerintah untuk menutup masjid.

Austria dihuni sekitar 600.000 penduduk Muslim, yang sebagian besar adalah orang Turki atau berasal dari Turki. (rafa/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.