Berita Dunia Islam Terdepan

Pengadilan tinggi India 'tantang' dekrit Modi soal status Kashmir

488

Support Us

NEW DELHI (Arrahmah.com) – Pengadilan tinggi India, hari ini (28/8/2019) mengambil tantangan hukum terhadap keputusan pemerintah untuk mencabut status khusus Kashmir yang dikelola India dan telah meminta pemerintah untuk menjelaskan sikapnya kepada pengadilan.

Mahkamah Agung mengadakan sidang pendahuluan atas petisi dan mengatakan lima hakim akan memulai sidang reguler pada bulan Oktober. Mereka memerintahkan pemerintah federal untuk mengirimkan balasannya ke 14 petisi dan memberi tahu pengadilan tentang pembatasan media yang diberlakukan di Kashmir.

Hanya ada sedikit berita dari wilayah tersebut karena jaringan seluler dan internet telah diblokir pemerintah, meskipun pemulihan sebagian konektivitas baru-baru ini telah memungkinkan beberapa sambungan telepon rumah untuk mulai bekerja lagi.

Pengadilan mengamati bahwa jika seseorang ingin melakukan perjalanan ke wilayah tersebut, maka mereka tidak boleh dicegah untuk melakukan hal itu dan mengizinkan salah satu pemohon untuk bepergian ke Anantnag untuk bertemu dengan orang tuanya.

Pemerintah yang dipimpin partai sayap ekstrim kanan Hindu Bharatiya Janata (BJP) telah membenarkan sikapnya, mengatakan pembatasan diperlukan untuk mempertahankan hukum dan ketertiban dan mencegah kekerasan dalam skala besar.

Namun keputusan tersebut memicu protes di Lembah Kashmir yang berpenduduk mayoritas Muslim, beberapa di antaranya telah berubah menjadi kekerasan. Tetapi pemerintah menyatakan bahwa sebagian besar wilayahnya ada dalam kondisi tenang.

Pasal 370, sebagaimana ketentuan konstitusional yang menjamin status khusus yang lazim dalam hukum India, memungkinkan Kashmir memiliki otonomi tertentu, termasuk hak istimewa khusus dalam kepemilikan properti, pendidikan, dan pekerjaan.

Telah terjadi kekerasan di pihak yang dikelola India – negara bagian Jammu dan Kashmir – selama 30 tahun karena pemberontakan separatis terhadap pemerintahan India, dengan puluhan ribu orang terbunuh.

Menjelang pengumuman pemerintah pada 5 Agustus, Kashmir menyaksikan pengerahan pasukan bersenjata besar-besaran, dan para pejabat mengatakan protes sebagian besar telah dibatasi. Ribuan orang, termasuk politisi lokal, aktivis, dan pemimpin bisnis, tetap dalam “penahanan preventif” dengan banyak di antaranya dipindahkan ke penjara di luar negara bagian.

Namun, ada laporan tentang demonstrasi berujung kekerasan dengan pengunjuk rasa yang menuduh mereka terluka oleh kekejaman dari pasukan keamanan pemerintah. Tidak jelas berapa banyak orang yang terluka sejauh ini. (Althaf/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Iklan