Soal Kashmir, Imran Khan: India tak beda dari Nazi

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan. (Foto: AFP)
555

ISLAMABAD (Arrahmah.com) – Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyamakan pencabutan India atas otonomi Jammu dan Kashmir dengan ideologi Nazi, dan memperingatkan masyarakat internasional bahwa tidak adanya reaksi atas tindakan itu sama dengan menenangkan Hitler.

Kashmir yang dikuasai India, salah satu wilayah paling sensitif di dunia, tetap terkunci di tengah-tengah pemadaman komunikasi, dengan koneksi darat, internet dan jangkauan seluler semuanya diblokir. Puluhan ribu pasukan tambahan India juga telah dikerahkan ke wilayah yang sudah sangat termiliterisasi itu untuk mencegah kerusuhan setelah pemerintah di New Delhi bergerak untuk menghapus status khusus kawasan itu.

Para politisi dilaporkan telah ditahan, wartawan dibatasi dalam pelaporan mereka dan kelompok-kelompok hak asasi manusia telah memperingatkan potensi pelanggaran karena kurangnya pengawasan internasional akibat pemadaman komunikasi.

Dalam serangkaian tweet pada Minggu (11/8), Khan mengatakan tindakan India di Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim merupakan upaya “untuk mengubah demografi Kashmir melalui pembersihan etnis” dan bertanya apakah dunia akan “menonton dan menenangkan seperti yang dilakukan Hitler di Munich?”

Pakta Munich 1938 adalah perjanjian antara Jerman, Inggris, Prancis, dan Italia yang memungkinkan Nazi Jerman untuk mencaplok bagian dari Cekoslowakia.

Khan menggambarkan penghapusan Pasal 370 konstitusi India yang menjamin otonomi Kashmir sebagai “genosida yang akan datang” dan mengatakan ideologi nasionalis Hindu dari pemerintah India – diperintah oleh Perdana Menteri Narendra Modi dari Partai Bharatiya Janata (BJP) – terinspirasi oleh ideologi Nazi.

“Ideologi Supremasi Hindu, seperti Supremasi Arya Nazi, tidak akan berhenti” di Kashmir yang dikuasai India, “sebaliknya tindakan itu akan mengarah pada penindasan umat Islam di India dan akhirnya mengarah pada penargetan Pakistan.”

Kicauan itu mengulangi komentar yang dibuat Khan kepada parlemen hari Rabu (7/8), di mana dia mengatakan “pemerintah saat ini di India bertindak seperti partai Nazi Hitler”.

Kantor Khan mengatakan Perdana Menteri menjangkau para pemimpin dunia atas situasi di Kashmir karena dia yakin langkah India untuk mengubah status kawasan itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dalam sebuah pernyataan hari Sabtu (10/8), Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi mengatakan ia bermaksud untuk membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB.

Kementerian luar negeri India tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Tetapi pemerintah Modi telah berulang kali bersikeras bahwa ketentuan khusus di Jammu dan Kashmir telah membatasi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Mencabut status khusus Kashmir adalah salah satu janji yang dibuat oleh Perdana Menteri India menjelang pemilihan nasional baru-baru ini.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Kamis (8/8), Modi mengatakan keputusan untuk mencabut negara otonominya akan membebaskan Kashmir dari “terorisme” dan mengklaim bahwa Pasal 370 telah menyebabkan “separatisme, terorisme, politik dinasti dan korupsi”. Dia juga mengklaim keputusan itu akan membawa stabilitas ke wilayah bergolak.

“Sebagai bangsa, kami telah mengambil keputusan bersejarah,” kata Modi. “Karena sistem masa lalu, orang-orang Jammu dan Kashmir dan Ladakh kehilangan banyak hak, yang merupakan hambatan utama dalam perkembangan mereka. Itu sudah berakhir.”

Sekretaris Nasional BJP Ram Madhav menanggapi tweet Khan, mengatakan “ancaman terhadap dunia demokrasi adalah dari teror jihad yang disponsori Pakistan, bukan dari India.”

Hari ini (11/8), menteri luar negeri Pakistan dan para pemimpin oposisi utama dijadwalkan untuk menghadiri dan menunaikan shalat Idul Adha di Muzaffarabad, ibukota Kashmir yang dikuasai Pakistan dalam solidaritas dengan orang-orang Kashmir.

Kashmir adalah salah satu titik nyala paling berbahaya di dunia. Diklaim secara keseluruhan baik oleh India dan Pakistan, wilayah ini telah bergejolak selama lebih dari 70 tahun dari perjuangan teritorial yang sering disertai kekerasan antara negara tetangga yang bersenjatakan nuklir.

Pada 6 Agustus, parlemen India memilih untuk mereklasifikasi negara bagian Jammu dan Kashmir sebagai wilayah persatuan, memberikan pemerintah di New Delhi wewenang yang lebih besar atas wilayah mayoritas Muslim yang diperebutkan. Sehari sebelumnya, pemerintah India mengumumkan mencabut Pasal 370, sebuah ketentuan konstitusional yang memberikan otonomi luas kepada negara dalam menetapkan hukumnya sendiri, kecuali dalam serangkaian bidang kebijakan terbatas seperti pertahanan dan urusan luar negeri.

Pakistan menanggapi keputusan New Delhi dengan menurunkan hubungan diplomatik dan menangguhkan perdagangan bilateral. Pekan lalu, kantor Khan mengulangi klaimnya bahwa langkah-langkah India itu ilegal, dan mendesak militer Pakistan untuk tetap waspada.

Penghapusan Pasal 370 konstitusi India akan memungkinkan non-penduduk untuk membeli properti di Jammu dan Kashmir, dan melamar pekerjaan atau beasiswa yang sebelumnya telah disediakan untuk penduduk. Para ahli khawatir langkah itu dapat menyebabkan perubahan demografis di satu-satunya negara berpenduduk mayoritas India yang didominasi Hindu di India.

Wilayah pegunungan terpencil di Ladakh, yang saat ini merupakan bagian dari Jammu dan Kashmir, juga akan dipisahkan dan diubah menjadi wilayah persatuan yang berdiri sendiri, kata pemerintah musyrik India. (Althaf/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.