Berita Dunia Islam Terdepan

Jepang desak Myanmar untuk mengambil 'upaya lebih keras' pulangkan Rohingya

447

Support Us

DHAKA (Arrahmah.com) – Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono telah mendesak pemerintah Myanmar untuk mengambil “upaya yang lebih keras” untuk membawa Rohingya kembali dari Bangladesh ke tempat asal mereka di Negara Bagian Rakhine, Daily Star melaporkan kemarin (2/8/2019).

Dalam pertemuannya baru-baru ini dengan Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi di Kementerian Luar Negeri di Nay Pyi Taw, Menteri Kono mengatakan pemerintah Jepang akan terus mendorong dan mendesak Myanmar “sebanyak mungkin”, kata seorang pejabat.

Menteri Luar Negeri Jepang, yang mengunjungi Bangladesh sebelum keterlibatannya dengan kepemimpinan Myanmar, mengatakan penting untuk melakukan Komisi Penyelidikan Independen dengan cara yang “transparan dan kredibel” menekankan pemerintah Myanmar untuk bertindak mewujudkan tujuan itu.

Pada 31 Mei tahun lalu, pemerintah Myanmar mengumumkan pembentukan Komisi Penyelidikan Independen, termasuk tokoh internasional, mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan isu-isu terkait di Negara Bagian Rakhine Utara sejak 25 Agustus 2017.

Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi dan Populasi Myanmar, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menyepakati teks-teks Nota Kesepahaman (MoU) untuk pemulangan dan pemukiman kembali dari orang-orang yang dipindahkan ke Negara Bagian Rakhine Utara.

Pemerintah Jepang menyambutnya sebagai “kemajuan kunci penting” menuju perbaikan situasi hak asasi manusia dan kemanusiaan dan pemulangan “Rohingya” secara sukarela, aman, dan bermartabat ke Negara Bagian Rakhine Utara.

Menteri Luar Negeri Jepang, dalam pertemuan terakhirnya dengan Suu Kyi, bersumpah untuk melanjutkan upaya mereka untuk membantu menyelesaikan masalah Rohingya dengan bergandengan tangan dengan pemerintah Myanmar.

Kedua pemimpin saling bertukar pandangan tentang situasi di Negara Bagian Rakhine dan mendiskusikan upaya untuk membawa Rohingya kembali dari Bangladesh.

Dia berharap bahwa pemerintah Myanmar akan “mempercepat” upaya pelaksanaannya, termasuk pekerjaan ICOE – Komisi Penyelidikan Independen.”

Namun Penasihat Negara Myanmar, dalam pertemuan tersebut, menggambarkan masalah Rohingya sebagai “masalah bilateral” antara Bangladesh dan Myanmar dan menghargai tawaran baik dari Jepang untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Menteri Luar Negeri Jepang Kono juga berbagi pengalamannya mengunjungi kamp Rohingya di Cox’s Bazar di mana ia menghabiskan hampir dua jam.

Menteri Kono, selama pertemuan dengan timpalannya dari Bangladesh, Dr AK Abdul Momen di Dhaka, Rabu, berbagi beberapa “gagasan awal” yang dapat membantu mempercepat proses pemulangan Rohingya karena negara itu, yang menjadi teman bersama bagi Bangladesh dan Myanmar, tidak ingin melihat “perpanjangan dari situasi Rohingya”.

“Menteri Kono dengan jelas menyebutkan bahwa kami tidak ingin memperpanjang situasi ini. Kami berharap situasi (proses repatriasi) akan dipercepat,” kata Wakil Sekretaris Pers pemerintah Jepang Jun Saito.

Saat berbicara dengan sekelompok kecil wartawan, termasuk koresponden UNB, juru bicara kunjungan Menteri Luar Negeri Jepang mengatakan dan Menteri Kono ingin memainkan peran tertentu dalam mempercepat “situasi” (proses repatriasi Rohingya).

Menanggapi pertanyaan, pejabat Jepang itu mengatakan Menteri Kono tidak menggunakan kata “mediasi” yang spesifik tetapi menggunakan “dialog” dunia yang dapat dipromosikan Jepang antara Bangladesh dan Myanmar.

Pada tanggal 29 Mei, Perdana Menteri Shinzo Abe mengadakan pertemuan 50 menit dengan mitranya dari Bangladesh, Sheikh Hasina, di Jepang, dan membahas cara-cara untuk menemukan “solusi yang tahan lama dan awal” untuk krisis Rohingya.

Bangladesh sekarang menampung lebih dari 1,1 juta Rohingya dan sebagian besar dari mereka memasuki negara itu sejak 25 Agustus 2017.

Bangladesh dan Myanmar menandatangani perjanjian repatriasi pada 23 November 2017.

Pada 16 Januari 2018, Bangladesh dan Myanmar menandatangani dokumen “Pengaturan Fisik”, yang seharusnya memfasilitasi kembalinya orang-orang Rohingya ke tanah air mereka.

“Pengaturan Fisik” menetapkan bahwa repatriasi akan diselesaikan dalam waktu dua tahun dari awal repatriasi.

Gelombang repatriasi pertama Rohingya dijadwalkan kembali pada 15 November tahun lalu tetapi dihentikan di tengah keengganan para pengungsi Rohingya untuk kembali karena minimnya lingkungan yang menyenangkan di Rakhine. (Althaf/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Iklan