PBB desak internasional putuskan hubungan finansial dengan militer Myanmar

Rohingya refugees waiting to board boats to Bangladesh on the bank of the Naf River in Myanmar last September.CreditCreditAdam Dean for The New York Times
301

JENEWA (Arrahmah.com) – Dunia harus memotong dukungan keuangan dan lainnya untuk angkatan bersenjata Myanmar, sebuah misi pencarian fakta PBB mengatakan pada Selasa (14/5/2019), mengulangi seruan untuk para jenderal tinggi yang akan dituntut atas pelanggaran terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Pasukan keamanan Myanmar dituduh melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran selama penumpasan yang mendorong lebih dari 730.000 orang melarikan diri dari negara bagian Rakhine barat ke negara tetangganya Bangladesh setelah serangan terhadap pos-pos polisi oleh gerilyawan Rohingya pada Agustus 2017.

Myanmar telah menolak sebagian besar tersebut tuduhan dan menolak laporan September lalu oleh panel yang ditunjuk PBB, yang mengatakan perwira militer melakukan kampanye melawan Rohingya dengan “niat genosidal” dan harus diadili.

Pengacara hak asasi manusia Autralian dan anggota panel Christopher Sidoti mengatakan mereka tidak melihat bukti bahwa Myanmar sedang berusaha menyelesaikan krisis atau meredakan kembalinya pengungsi yang aman.

Myanmar melarang para pakar mengunjungi negara itu, tetapi mereka mengunjungi wilayah itu, termasuk kamp-kamp pengungsi di distrik Bazar Cox Bangladesh, mulai awal bulan ini.

“Karena beratnya pelanggaran di masa lalu dan hal itu berkelanjutan, perhatian harus diberikan pada ikatan politik, ekonomi, dan keuangan militer Myanmar, untuk mengidentifikasi siapa dan apa yang harus ditargetkan,” tutur Sidoti.

Itu akan membantu upaya memotong pasokan dana, sebagai cara untuk meningkatkan tekanan dan mengurangi kekerasan, tambahnya.

Pernyataan itu tidak mengidentifikasi negara-negara tertentu. Militer Myanmar membeli senjata dari Cina dan Rusia, antara lain. Banyak negara Barat telah menambahkan program pelatihan tentang pelanggaran hak asasi manusia dan mengenakan embargo senjata.

Myanmar menolak misi pencarian fakta ketika dibentuk di Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa pada Maret 2017, dengan mandat untuk menyelidiki pelanggaran militer terhadap Rohingya dan dalam konflik lain dengan kelompok-kelompok bersenjata etnis di Myanmar.

Juru bicara militer Myanmar, Mayor Jenderal Tun Tun Nyi, mengatakan militer akan menyelidiki tuduhan yang didukung oleh bukti tetapi misi pencari fakta itu telah melontarkan tuduhan palsu pada pasukannya.

“Negara kami adalah negara merdeka, jadi kami tidak menerima jika masalah internal kami direcoki,” ujarnya kepada Reuters melalui telepon.

Militer bekerja sama dengan panel yang ditunjuk pemerintah mengenai dugaan pelanggaran di Rakhine, lanjut Tun Tun Nyi. Para pegiat HAM mengatakan bahwa mereka kurang kredibel.

Panel PBB mengatakan masih menerima laporan pelanggaran hak asasi manusia di negara bagian Rakhine dan Chin, di mana bentrokan antara militer dan gerilyawan dari kelompok etnis Rakhine yang mayoritas beragama Buddha sejak akhir tahun lalu telah mengungsikan lebih dari 30.000 orang. (Althaf/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.