Muhammadiyah: Jika ada sengketa pemilu selesaikan secara konstitusional, hindari mobilisasi massa

257

JAKARTA (Arrahmah.com) – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pernyataan sikap terkait pelaksanaan Pemilu 2019 yang digelar hari ini, Rabu (17/4/2019).

Ada beberapa poin yang disoroti dalam pernyataan sikap tersebut, salah satunya adalah terkait permasalahan atau sengketa pasca pemilu.

Iklan

“Apabila terdapat masalah atau persengketaan Pemilu maka semua pihak dapat menyelesaikan persoalan secara konstitusional sesuai perundang-undangan yang berlaku. Hendaknya menghindari sejauh mungkin usaha-usaha mobilisasi massa, provokasi, dan aksi-aksi politik yang dapat menimbulkan ketegangan, konflik horizontal maupun vertikal, dan anarki yang merugikan kehidupan bersama,” demikian salah satu poin pernyataan sikap Muhammadiyah, Senin (15/4/2019).

Menurutnya, Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para patriot dan pendiri bangsa dengan segala pengorbanan jiwa-raga harus dijaga bersama dari segala kondisi dan tindakan yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Muhammadiyah juga menyerukan kepada warga Peryarikatan agar menggunakan hak pilihnya serta berpartisipasi aktif dalam proses dan pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 dengan menjadikan diri dan organisasi sebagai teladan terbaik atau uswah hasanah dalam berdemokrasi, memegang teguh Kepribadian dan Khittah, memelihara ukhuwah dan marwah Persyarikatan, serta menjunjung tinggi akhlak mulia.

PP Muhammadiyah, Haedar Nasir dalam jumpa pers mengatakan, diperlukan sikap sabar dan cerdas untuk menjaga kesatuan dan kondusifitas kehidupan berbangsa. Ia berharap sengketa pemilu itu tidak terjadi, sehingga semua orang bisa menerima hasil pemilu dengan baik.

“Segala ikhtiar kita itu kan hasilnya, selalu kita terima bersabar dan sikap yang baik. Saya percaya semua kekuatan bangsa akan menerima hasil pemilu dengan baik, cerdas, dan jiwa kenegarawanan,” ujarnya dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Senin (15/4).

Namun, apabila terjadi sengketa pemilu, Haedarr menekankan sikap Muhammadiyah adalah mengedepankan penyelesaian secara hukum.

Haedar Nasir juga meminta seluruh pihak mulai dari penyelenggara dan pengawas pemilu, partai politik, pasangan calon presiden-wakil presiden, jajaran pemerintah, aparatur keamanan, media massa, dan seluruh masyarakat agar dapat melakukan ikhtiar yang terbaik sesuai peran dan fungsi masing-masing, serta saling bekerjasama untuk menyukseskan pemilu.

“Harus dipastikan pelaksanaan pemilu dari awal sampai akhir berlangsung aman, damai, tertib, lancar, dan terselenggara dengan sebaik-baiknya tanpa kecurangan dan penyimpangan,” tandasnya.

(ameera/arrahmah.com)

Iklan

Baca artikel lainnya...
Komentar
Loading...

Rekomendasi untuk Anda

Berita Arrahmah Lainnya

Banner Donasi Arrahmah