KSA, UEA, Bahrain dan Mesir konfirmasi boikot pertemuan IPU di Qatar

In this May 5, 2018 photo, a giant image of the Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, adorns a tower in Doha, Qatar. At a time when the U.S. hopes to exert maximum pressure on Iran, a regional bloc created by Gulf Arab countries to counter Tehran looks increasingly more divided ahead of the anniversary of the diplomatic crisis in Qatar. (AP Photo/Kamran Jebreili)
426

ABU DHABI (Arrahmah.com) – Kuartet Anti-Teror – Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir – telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan memboikot sidang umum ke-140 Persatuan Antar-Parlemen (IPU), yang dimulai di Qatar hari ini (6/4/2019).

Sidang umum IPU ke-139 diadakan di Jenewa pada Oktober 2018, di mana keempat negara keberatan dengan keputusan untuk mengadakan pertemuan berikutnya di Doha, karena kekhawatiran tentang hubungan Qatar dengan kelompok-kelompok “teror”.

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (4/4), negara-negara tersebut mengatakan, “Mengacu pada pernyataan bersama yang disampaikan oleh empat negara kepada Sekretariat Jenderal Persatuan Antar-Parlemen selama Sidang Umum ke-139 yang diadakan di Jenewa tentan keberatan dengan penyelenggaraan Qatar di Majelis Umum ke-140 Sidang Umum IPU, yang dijadwalkan akan diadakan di Doha dari 6 hingga 10 April, kami mengumumkan boikot pertemuan majelis jika seandainya diadakan di Doha kecuali Qatar menanggapi permintaan keempat negara untuk menghentikan dukungannya terhadap terorisme dan intervensinya dalam urusan dalam negeri negara-negara di kawasan ini … karena Qatar tidak menunjukkan respons terhadap tuntutan dari empat negara dan bertahan dengan kebijakannya untuk mendukung ekstremisme dan terorisme dan campur tangan dalam urusan negara-negara kawasan, kami menekankan non-partisipasi kami dalam kegiatan-kegiatan Sidang Umum yang disebutkan di atas.”

Keempat negara memutuskan hubungan transportasi, perdagangan, dan diplomatik dengan Qatar pada tahun 2017, menuduh negara itu menjadi tuan rumah dan mendanai kelompok-kelompok “teror” dan mencampuri urusan dalam negeri negara-negara lain. Sejak itu, pesawat Qatar telah dilarang dari wilayah udara dari tiga negara tetangga Teluk, memaksa penerbangan komersial untuk membuat jalan memutar yang panjang.

Menteri Luar Negeri Bahrain, Sheikh Khalid bin Ahmed Al-Khalifa, mengatakan tahun lalu bahwa Qatar telah memperpanjang krisis dengan memohon kasusnya dengan sekutu Barat, alih-alih menanganinya di dalam blok GCC.

“Kami memperkirakan dari awal krisis dengan Qatar adalah saat kami berharap emir Qatar akan selalu merujuk ke Arab Saudi, tetapi ini tidak terjadi,” katanya. (Althaf/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.