MUI sarankan kata "Kekerasan" dalam RUU P-KS diganti

207

Support Us

JAKARTA (Arrahmah.com) – Menanggapi polemik terkait RUU Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk suatu tim untuk mengkaji rancangan tersebut.

Salah satu saran yang diajukan tim itu adalah terkait dengan redaksi. Menurut Neng Djubaedah selaku juru bicara Tim Pengkajian RUU P-KS, istilah “kekerasan” sebaiknya diganti.

“Karena kalau kekerasan seksual itu kan definisinya tidak melarang orang yang melakukan hubungan seksual antara lawan jenis atau sesama jenis, baik di luar atau di dalam perkawinan, sedangkan dalam Islam itu termasuk zina, dan zina itu dilarang,” jelas Neng Djubaedah, setelah rapat rutin MUI di Jakarta, Selasa (12/2), lansir Republika.co.id.

“Maka kami putuskan untuk menyarankan agar mengganti kata kekerasanmenjadi kejahatan seksual. Karena sebetulnya kalaupun nanti dengan nama kejahatan seksual, apa masalahnya? Justru itu menurut kami lebih tepat,” sambung dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu.

Selain pengubahan kata “kekerasan”, lanjut dia, ada beberapa rekomendasi lain yang disepakati MUI. Di antaranya adalah DPR dan pemerintah perlu merumuskan definisi yang jelas dan tegas tentang kekerasan seksual, terutama agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pihaknya juga menyarankan, pemerintah dan DPR sebaiknya mengutamakan aspek preventif dalam soal ini.

Ia mencontohkan, dalam ajaran Islam, cara berbusana yang menutup aurat dapat mencegah peluang terjadinya tindak kekerasan seksual.

Rencananya, MUI akan secara resmi menyampaikan berbagai masukan tentang RUU P-KS ke DPR dalam waktu dekat.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Prof Yunahar Ilyas juga meminta supaya RUU P-KS ditunda pengesahannya. Setidak-tidaknya, dia mengimbau pemerintah dan DPR menunggu terlebih dahulu hingga RUU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) rampung.

Selain itu, lanjut Yunahar, pihaknya juga menilai materi RUU P-KS masih mengandung cukup banyak permasalahan. Misalnya, soal pendataan filosofis, paradigma, dan sejumlah pasal yang justru berbenturan dengan undang-undang lain.

“Jadi MUI minta supaya ditunda saja (pengesahan RUU P-KS), tidak usah buru-buru,” kata Yunahar di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Selasa (12/2), lansir Republika.co.id.

(ameera/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.

Berita Arrahmah Lainnya

110 Petani Dibantai di Nigeria Akhir Pekan Ini

NIGERIA (Arrahmah.com) – Sedikitnya 110 orang tewas dalam serangan akhir pekan terhadap para petani di bagian timur laut Nigeria. Banyak pihak menuduh kelompok militan Islam yang aktif di daerah tersebut sebagai pelaku, meskipun belum ada…

2.783 tentara Azeri tewas selama konflik Karabakh

BAKU (Arrahmah.com) - Azerbaijan mengatakan pada Kamis (3/12/2020) bahwa 2.783 tentaranya tewas selama konflik dengan pasukan etnis Armenia di daerah kantong Nagorno-Karabakh, dan lebih dari 100 tentaranya masih dalam pencarian.…

Mesir: Qatar rusak pembicaraan damai melalui dukungan untuk pemerintah Libya

KAIRO (Arrahmah.com) - Qatar merusak pembicaraan damai melalui dukungannya untuk Pemerintah Nasional Libya (GNA) yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata para pejabat Mesir, yang dilansir Al-Monitor. Oktober lalu, Qatar…

Menteri Denmark: Ummat Islam Denmark Harus Dukung Seks Pra Nikah

KOPENHAGEN (Arrahmah.com) – Mattias Tesfaye, Menteri Luar Negeri dan Integrasi Denmark, mengatakan pernyataan kontroversial dalam sebuah unggahannya di sosial media usai pertemuan dengan beberapa ulama Muslim. Ia mengatakan bahwa perempuan…

FPI: Habib Rizieq Diizinkan Pulang Dari RS Ummi Bogor Karena Sehat Wal Afiat

JAKARTA (Arrahmah.com) - Kuasa Hukum Front Pembela Islam (FPI), Aziz Yanuar SH, membantah hoax yang beredar bahwa Habib Rizieq Shihab (HRS) kabur dari RS Ummi Bogor, Jawa Barat. "Berita dan informasi itu muncul dari pihak-pihak dan…

Militer Turki hujani Raqqa dengan serangan mematikan

RAQQA (Arrahmah.com) - Tentara Turki dan kelompok militan sekutunya meningkatkan serangan mereka di provinsi Al-Raqqa pada Ahad malam (29/11/2020), di tengah laporan bahwa Ankara berusaha meluncurkan operasi baru melawan Pasukan Demokrat…

Kanada kurangi hukuman teroris penyerang Masjid di Quebec

QUEBEC (Arrahmah.com) – Pengadilan banding di provinsi Quebec, Kanada, telah memutuskan bahwa tersangka penyerang sebuah masjid di kota Quebec pada 2017 akan dapat mengajukan pembebasan bersyarat dalam 25 tahun. Pengadilan menyatakan,…

Anies Baswedan Positif Covid-19

JAKARTA (Arrahmah.com) - Pemprov DKI Jakarta mengabarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan positif Covid-19. "Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkonfirmasi bahwa dirinya dinyatakan positif terpapar virus COVID-19," demikian kabar…

Aliyev puji peran Turki dan Rusia dalam mediasi Nagorno-Karabakh

BAKU (Arrahmah.com) - Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengatakan pada Jumat (4/12/2020) menambahkan bahwa Turki dan Rusia memainkan peran penting terkait implementasi kesepakatan gencatan senjata. Berbicara melalui konferensi video pada…

Ganti Reuni 212, Hari Ini PA 212 Gelar Dialog Nasional Virtual Bersama 100 Ulama, Habib Rizieq Hadir

JAKARTA (Arrahmah.com) - Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar dialog nasional secara virtual dengan menghadirkan 100 ulama dan tokoh untuk menggantikan Reuni 212 pada Rabu (2/12/2020). Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin…

Bendera Azerbaijan dikibarkan di kota Lachin yang baru dibebaskan

LACHIN (Arrahmah.com) - Tentara Azerbaijan memasuki wilayah Lachin pada Selasa setelah 28 tahun pendudukan oleh pasukan Armenia dan mengibarkan bendera nasional Azerbaijan di pusat kota. Dalam gambar yang dibagikan oleh Kementerian…

Psikiater dan Penceramah Kondang Dadang Hawari Meninggal Dunia karena Covid-19

JAKARTA (Arrahmah.com) - Psikiater dan Penceramah Kondang  Prof. dr. Dadang Hawari mengembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal karena Covid-19. Kabar duka ini disampaikan oleh dr. Irzan, melalui cuitannya melalui Twitter, Kamis…

Iklan

Banner Donasi Arrahmah