Diskusi JIB: Dakwah tidak boleh jadi subordinasi politik

Diskusi Ngopi (Ngobrol Politik Islam) di Masjid Abubakar Shidiq, Otista, Jakarta Timur, pada Sabtu (12/1/2019). (Foto: Fajar Shadiq/Arrahmah.com)
106

JAKARTA (Arrahmah.com) – Sejarawan Ustadz Tiar Anwar Bachtiar menegaskan bahwa Mohammad Natsir telah mengarahkan nasionalisme kepada kekuatan politik Islam dengan cara mendefinisi ulang makna nasionalisme itu sendiri.

Menurut Natsir, nasionalisme Indonesia itu memiliki ciri khas tersendiri, berbeda dengan nasionalisme di Eropa.

“Pada abad ke-19 di Eropa nasionalismenya sudah terbentuk sangat kuat. Agama sudah tidak lagi dilirik. Natsir menolak gagasan nasionalisme sekuler. Nasionalisme ala natsir ialah nasionalisme berketuhanan,” ungkap Tiar dalam acara diskusi Ngopi (Ngobrol Politik Islam) di Masjid Abubakar Shidiq, Otista, Jakarta Timur, pada Sabtu (12/1/2019) siang ini.

Pembina komunitas pencinta sejarah Islam, Jejak Islam untuk Bangsa (JIB) ini menegaskan bahwa, upaya yang dilakukan Natsir bertolak belakang dengan pemikiran tokoh nasional lainnya seperti Sutan Takdir Alisyahbana. Sutan Takdir kala itu punya pemikiran bahwa orang Indonesia harus ikut budaya Barat.

Tiar menambahkan, bentuk derivasi atau turunan dari pemikiran nasionalisme sekuler adalah demokrasi. Maka, demokrasi dengan ide nation-state tak bisa dipisahkan.

“Natsir berupaya untuk mengislamisasi nasionalisme dan demokrasi. Hal itu terlihat dalam tulisan dan ceramah-ceramahnya. Gagasan Natsir sangat jelas,” tambahnya.

Dilanjutkannya, bahwa Natsir memiliki gagasan kalau Indonesia tidak bisa jadi negara Islam, maka undang-undangnya harus Islam. Natsir menyebutnya dengan istilah teodemokrasi. Atau teistik demokrasi atau demokrasi relijius. Pemikiran ini sama dengan Abul Ala Maududi. Maududi pun berhasil menerapkannya di Pakistan. Sehingga konstitusi resmi Negara Pakistan berdasarkan asas Islam.

Ketua PP Pemuda Persis ini juga menyatakan bahwa nasionalisme Indonesia masih memberikan ruang agar Islam diaktualisasi, sehingga kala itu lahirlah Piagam Jakarta.

“Kendati demikian, apapun keadaan politik kita yang tidak boleh lepas adalah dakwah. Dakwah tidak boleh jadi subordinasi dari politik. Sebab, politik adalah bagian dari dakwah,” pungkasnya. (FajarShadiq/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.