Berita Dunia Islam Terdepan

Protes anti-pemerintah meletus di Yordania

592

Support Us

AMMAN (Arrahmah.com) – Ribuan warga Yordania turun ke jalan di ibu kota Amman pada Ahad (3/6/2018) di hari keempat protes malam hari menentang kenaikan harga dan pajak yang didukung IMF yang telah mengguncang kerajaan.

Demonstran yang berkumpul di dekat kantor kabinet meneriakkan slogan-slogan yang menyerukan pemecatan Perdana Menteri Hani Mulki, bersumpah mereka hanya akan bubar jika pemerintah membatalkan RUU pajak yang dikirim ke parlemen bulan lalu, yang menurut para kritikus memperburuk standar hidup.

“Kami di sini sampai kami menggagalkan RUU itu. Pemerintah ini memalukan,” ujar demonstran ketika polisi mencegah mereka mendekati kantor-kantor pemerintah yang dijaga ketat, lansir Al Jazeera.

“Tuntutan kami sah. Tidak, tidak terhadap korupsi,” teriak mereka, mendesak Raja Abdullah II, yang dilihat sebagai kekuatan pemersatu, untuk campur tangan dan menindak korupsi pejabat.

Sekitar 3.000 orang berkumpul di dekat kantor perdana menteri di Amman pada Ahad (3/6) dini hari, mengibarkan bendera dan spanduk bertuliskan “kami tidak akan berlutut”.

Protes telah mencengkeram negara sejak Rabu pekan lalu, ketika ratusan orang merespon seruan oleh serikat pekerja, membanjiri jalan-jalan Amman dan kota-kota lain untuk menuntut jatuhnya pemerintah.

“Perempuan mulai mengorek-ngorek tempat sampah untuk mencari makanan bagi anak-anak mereka, dan setiap hari kami dilanda kenaikan harga dan pajak baru,” ujar salah seorang demonstran.

Karyawan bank, Muhammad Shalabiya (28), mengatakan para demonstran ingin memberi tahu pemerintah bahwa pendapatan mereka tidak cocok untuk hukum semacam itu dan rakyat memiliki hak untuk berdemonstrasi.

Reformasi ekonomi

Senat berkumpul beberapa jam setelah protes berakhir pada Ahad (3/6) untuk membahas cara menangani rancangan undang-undang demi kepentingan semua pihak, ujar kantor berita negara Petra.

Pembicara Senat, Faisal Al-Fayez mengatakan, ada kebutuhan untuk dialog nasional yang komprehensif tentang hukum tersebut.

Fayez menambahkan pemerintah harus “menyeimbangkan tantangan dan tekanan ekonomi dengan kepentingan berbagai sektor sosial”, namun memperingatkan terhadap kekerasan dan meminta pihak berwenang membawa “pembuat onar” ke pengadilan.

Bulan lalu, pemerintah mengusulkan rancangan undang-undang pajak penghasilan, belum disetujui oleh parlemen, yang bertujuan untuk menaikkan pajak bagi karyawan setidaknya lima persen dan pada perusahaan antara 20 dan 40 persen.

Langkah ini adalah yang terbaru dalam serangkaian reformasi ekonomi sejak Amman mendapatkan 732 juta USD pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada 2016.

Sejak Januari, Yordania yang menderita angka pengangguran tinggi dan memiliki sedikit sumber daya alam, telah mengalami kenaikan harga berulang, termasuk pada makanan pokok seperti roti, serta pajak tambahan untuk barang-barang pokok.

Harga bahan bakar telah meningkat lima kali sejak awal tahun, sementara tagihan listrik melonjak 55 persen sejak Februari.

Langkah-langkah yang didukung IMF telah memicu beberapa protes ekonomi terbesar dalam lima tahun.

Semalam, pengunjuk rasa yang berkumpul di luar kantor Mulki meneriakkan slogan termasuk “Orang-orang yang menaikkan harga ingin membakar negara” dan “Yordania ini adalah Yordania kami, Mulki harus pergi”.  (haninmazaya/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Banner Donasi Arrahmah