Berita Dunia Islam Terdepan

LPOM MUI Ungkap Viostin DS dan Enzyplex Ternyata Belum bersertifikat Halal

Viostin DS dan Enzyplex Tablet positif mengandung DNA babi.
256

JAKARTA (Arrahmah.com) – Dua produk obat Viostin DS dan Enzyplex terpaksa ditarik dari pasaran pkarena BPOM menemukan dugaan kandungan DNA babi di dalamnya.

Terkait hal tersebut Ketua Lembaga Pengawas Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPOM MUI) Lukmanul Hakim mengungkapkan fakta bahwa kedua produk tersebut tidak bersertifikat halal atau belum mengajukan sertifikat halal. 

Kedua produk tersebut hanya memiliki Nomor Izin Edar (NIE) yang dicantumkan dalam kemasannya. Nomor Izin Edar (NIE) ini didapatkan dari pendataan awal (pre-market) BPOM dan LPOM. 

Data awal inilah yang digunakan untuk mendapat Nomor Izin Edar (NIE). Setelah mendapatkan NIE, produsen bisa memasarkan produk tersebut. Kemudian, LPOM MUI akan melakukan audit atau pengecekan di lapangan. 

Khusus produk yang menggunakan bahan baku hewan dan turunannya, hasil pengecekan akan menghasilkan kesimpulan mengandung atau tidak mengandung babi. 

“Jadi produk hasilnya bisa halal atau non halal,” jelas Lukmanul Hakim saat konferensi pers di gedung BPOM, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2018), lansir CNN. 

“Pada saat post-market (setelah penjualan), (baru) teridentifikasi positif (mengandung DNA babi),” imbuhnya. 

Kedua produk tersebut, ungkapnya, juga tidak mencantumkan kandungan produk pada label kemasan, 

Terkait sertifikasi halal, Lukmanul menjelaskan, hingga kini sertifikasi masih bersifat sukarela. Sukarela artinya perusahaan yang harus bergerak aktif untuk mendaftarkan dengan melampirkan semua dokumen terkait produk. 

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM, Penny K. Lukito mengatakan pihaknya sudah mencabut izin edar Viostin DS dan Enzyplex.

Langkah ini diambil sebagai sanksi terhadap produsen yakni PT Pharos Indonesia sebagai produsen Viostin DS dan PT Medifarma Laboratory sebagai produsen Enzyplex. 

Penny juga mengatakan bahwa BPOM memiliki proses dalam pemberian sanksi. 

Pada kasus ini, BPOM meminta produsen menarik produk kemudian memberikan kesempatan pada produsen untuk memperbaiki produk. Namun, saat produk beredar kembali, masih ditemukan pelanggaran sehingga izin edar produk ditarik. 

“Kami juga bisa memberikan sanksi berupa produsen tidak bisa meregister produk lain selama tiga tahun,” tegasnya. 

(ameera/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...
Comments
Loading...