Berita Dunia Islam Terdepan

UNHCR skeptis pada “zona aman” di wilayah Myanmar yang diusulkan Bangladesh

Kepala UNHCR, Filippo Grandi, tengah, mengunjungi pengungsi Rohingya Muslim yang baru tiba di kamp pengungsi Kutupalong, Bangladesh, 23 September 2017. Foto VOA
325

DHAKA (Arrahmah.com) – UNHCR mengatakan setuju dengan proposal Bangladesh untuk menyelesaikan krisis Rohingya, namun skeptis terhadap “zona aman” di dalam wilayah Myanmar bagi orang-orang Rohingya.

Kepala badan pengungsi PBB Filippo Grandi mengatakan pada Senin (25/9/2017) bahwa kebijakan tersebut harus diputuskan oleh pemerintah Myanmar sendiri. Jika tidak, intervensi Dewan Keamanan akan diperlukan.

“Kami menginginkan keamanan secara umum di Negara Bagian Rakhine. Tanpa hal tersebut, orang-orang tidak akan bisa kembali. Mereka telah kehilangan segalanya. Jika tidak ada jaminan keamanan semacam itu, mereka tidak akan kembali,” katanya kepada media di Dhaka.

Grandi mengucapkan terima kasih kepada Bangladesh karena membiarkan perbatasannya terbuka selama krisis dan meminta masyarakat internasional untuk meningkatkan dukungan bagi para pengungsi Rohingya.

Kunjungannya mengikuti arus besar Rohingya ke Bangladesh setelah kekerasan 25 Agustus di Negara Bagian Rakhine. Badan-badan PBB mengatakan 436.000 pengungsi Rohingya telah memasuki Bangladesh dan trennya telah melambat akhir-akhir ini.

Menurutnya, “zona aman” perlu didefinisikan dengan jelas, dan bagaimana hal itu dapat dipastikan.

“Ini bukan sesuatu yang bisa ditentukan UNHCR. Ini harus didiskusikan oleh masyarakat internasional,” katanya, namun menambahkan bahwa ada dua pilihan untuk menciptakan zona aman tersebut.

“Entah pemerintah negara tersebut memutuskan zona aman dan menjamin keselamatan atau campur tangan masyarakat internasional,” tambahnya.

“Untuk campur tangan di negara lain dan menciptakan zona aman, jika negara tersebut tidak setuju, anda harus melakukannya dengan paksa dan hal itu memerlukan proses yang jauh melampaui apa yang bisa saya katakan. Dewan Keamanan diperlukan dalam hal ini untuk menciptakan sebuah resolusi.”

Dia mengatakan kepastian keamanan ini adalah tanggung jawab politik dan militer dan pemerintah Myanmar.

“Kami menginginkan keamanan secara umum di Negara Bagian Rakhine dan memastikan bahwa keselamatan dapat dicapai seperti di tempat lain [di dunia] dengan begitu banyak cara.” (althaf/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...