Berita Dunia Islam Terdepan

Hamas: Negara-negara Muslim harus berpihak kepada Al-Aqsha

Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Hamas. (Foto: Istimewa)
6

GAZA (Arrahmah.com) – Kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Hamas, Ismail Haniyeh, mengirimkan sebuah surat kepada Raja Maroko Mohammed VI mengenai serangan “Israel” ke Masjid Al-Aqsha.

Dalam suratnya, Haniyeh menyatakan bahwa masjid tersebut tidak pernah mendapatkan serangan sebelumnya sejak diduduki 50 tahun yang lalu, dan bahwa pendudukan “Israel” lebih menguasai dari pada sebelumnya dalam melaksanakan rencananya dalam mengambil alih penuh Masjid Al-Aqsha. “Israel” juga berusaha menetapkan pemerintah “Israel” sebagai rujukan utama pengelolaan Masjid sehingga dapat membatasi peran Historis Departemen Wakaf Islam di Yerusalem yang diduduki, satu-satunya otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaan masjid tersebut.

Haniyeh menambahkan bahwa otoritas pendudukan menutup Masjid Al-Aqsha pada Jumat (14/7). Masjid tersebut juga ditutup, diperketat penjagaannya, dan dipasang detektor logam di pintu masuk ke kompleks Al-Aqsha. Hal tersebut merupakan serangan terang-terangan terhadap kesucian tempat yang dikunjungi Nabi Muhammad SAW dan merupakan tempat suci ketiga setelah dua Masjid suci, yaitu Mekkah dan Madinah.

Haniyeh mengatakan bahwa bangsa Arab dan negara Muslim telah menunjukkan bahwa cinta terhadap Masjid Al-Aqsha masih mengalir melalui pembuluh darah mereka. Oleh karena itu, demonstrasi dan kampanye diluncurkan di lebih dari satu negara. Ia menambahkan bahwa pemerintah negara Arab dan Muslim harus menggunakan simpati rakyat mereka kepada Al-Aqsha untuk menetapkan posisi yang sesuai dengan tuntutan rakyat Palestina dan masyarakat Arab dan Islam, yang akan memaksa pendudukan “Israel” untuk secara permanen menghentikan kontrolnya atas Masjid Al-Aqsha.

“Hari ini kita memiliki kesempatan bersejarah untuk memaksa pendudukan mengakhiri serangannya di Masjid Al-Aqsha, dan untuk menghentikan interfensinya dalam masalah-masalah tersebut, melalui koordinasi upaya resmi dan publik yang memberi tekanan pada pendudukan ‘Israel’,” katanya sebagaimana dilansir MEMO (27/7/2017) (fath/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...