Berita Dunia Islam Terdepan

Muslimah Majalengka tolak Perppu Ormas dan rezim represif

Forum Tokoh Muslimah Majalengka (FTMM) menolak adanya Perppu Ormas No.2 Tahun 2017 yang telah disahkan oleh pemerintah dan menolak Pembubaran HTI, Rabu (19/7/2017)
10

MAJALENGKA (Arrahmah.com) – Sejumlah tokoh Muslimah dari berbagai ormas, lembaga dan komunitas yang tergabung dalam Forum Tokoh Muslimah Majalengka (FTMM) menolak adanya Perppu Ormas No.2 Tahun 2017 yang telah disahkan oleh pemerintah dan menolak Pembubaran HTI, Rabu (19/7/2017).

Para tokoh sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan Perppu ini merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar yang kuat dan justru akan memberikan peluang bagi pemerintah untuk bertindak represif dan otoriter. Maka menjadi hal yang urgen bagi seluruh kalangan untuk menolak Perppu tersebut.

Sementara itu Ustadzah Ir. Nurlaila Yunus, tokoh dan penggerak majelis taklim di Majalengka menegaskan bahwa landasan Perppu ini lemah dan mengada-ngada. PERPPU no. 2/2017 mengubah secara drastis isi UU no. 17/2013. PERPPU itu mengubah prosedur sanksi pada Pasal 60, 61 dan 62 serta menghilangkan ketentuan prosedur sanksi pada pasal 63 sampai 80 dan Pasal 81 yang mengharuskan adanya proses pengadilan.

“Hingga wewenang untuk menuduh, ‘mengadili’ dan memvonis Ormas sepenuhnya secara absolut di tangan Pemerintah yang akhirnya negara ini bergeser dari negara hukum (rechtstaat) menjadi negara kekuasaan (machstaat).” tegasnya.

Sementara itu Ustadzah Hj. Iik Hikmah, Ketua Forum Tokoh Muslimah Majalengka menegaskan bahwa tidak ada kegentingan yang menuntut lahirnya Perppu Ormas. “Karena justru yang genting di negeri ini adalah masalah kemiskinan, kesehatan dan lainnya,” ujarnya. Saat mengadakan Silah Ukhuwah di Ponpes Mansyaul Huda, Kadipaten, Majalengka.

Terkait pencabutan badan hukum Ormas HTI, disebut Hj. Iik, itu merupakan tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.

“Pencabutan status badan hukum HTI sebagai salah satu ormas yang ada di Indonesia merupakan tindakan kesewenang-wenangan terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang telah dijamin oleh UUD 1945 terlebih tiga alasan yang tuduhkan pemerintah kepada HTI pada realitasnya tidak terbukti sama sekali.

“Karena itu FTMM beserta seluruh kaum muslimin di Indonesia meminta kepada Presiden untuk membatalkan Perppu Ormas dan membatalkan pencabutan status badan hukum HTI,” tegasnya saat membacakab petisi yang ditandatangani para tokoh Muslimah Majalengka.

FTMM juga, lanjut Hj Iik. menyeru kepada seluruh umat Islam untuk tetap menjaga persatuan dan menghindari upaya adu domba serta tidak terpancing melakukan tindakan kekerasan.

(azmuttaqin/*/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...