Berita Dunia Islam Terdepan

ANNAS minta pemerintah tidak mempertunjukkan arogansi kekuasaan

Presiden Jokowi. Foto Pikiran Rakyat
8

JAKARTA (Arrahmah.com) – Mencermati fakta bahwa begitu banyak penolakan atas terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017 dengan berbagai alasan dan argumentasinya di satu sisi, dan di lain sisi pemerintah bertahan dengan pendapatnya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kegaduhan sosial, maka Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS); Pertama, mendesak pemerintah untuk bertindak lebih arif dan bijaksana dan tidak mempertunjukkan arogansi kekuasaan. Demikian rilis ANNAS yang diterima redaksi Rabu (19/7/2017).

Selanjutnya pernyataan sikap ANNAS terhadap Perppu No. 2 tahun 2017 mengenai perubahan UU No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang diteken Ketua Umum, K.H. Athian Ali M. Da’i, Lc., M.A. dan Sekretaris Umum, Tardjono Abu Muas itu menyebutkan:

Kedua, ANNAS menolak dengan tegas terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk diberlakukan;

Ketiga, mendesak kepada Pemerintah untuk mencabut Perppu No. 2 tahun 2017 Tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2013 tetang Organisasi Kemasyarakatan, dan memberlakukan serta menjalankan kembali UU No. 17 tahun 2013 untuk mengatur kehidupan organisasi kemasyarakatan secara konsisten dan konsekuen;

Keempat, mendukung sepenuhnya adanya upaya dari pihak yang mengajukan Uji Materil dan Uji Formil (Judicial Review) kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Perppu No. 2 tahun 2017;

Kelima, mendesak kepada DPR RI untuk menolak Perppu ini apabila nanti diajukan oleh Presiden untuk mendapatkan persetujuan;

Keenam, memohon dengan sangat agar Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara lainnya untuk sungguh-sungguh menjunjung, menghormati, dan menjalankan dengan konsisten prinsip Negara Hukum yang berkeadilan dan Negara Demokrasi yang

berkeadaban, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi warga Negara Indonesia dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;

Ketujuh, tidak mudah menuduh dan memberikan stigma bahwa umat Islam dan organisasi masyarakat yang berbasis Islam itu anti Pancasila, anti NKRI dan anti Kebhinekaan.

Kedelapan, ANNAS mendesak untuk segera membubarkan organisasi Syiah yang ajarannya sangat membahayakan bagi akidah umat islam dan keutuhan NKRI sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan lainya.

(azmuttaqin/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...