JAKARTA (Arrahmah.com) – Kordinator Aliansi Ormas dan Umat Islam Jabodetabek Habib Kholilulloh Al-Habsyi membacakan pernyataan sikap Aliansi Ormas dan Umat Islam Jabodetabek Menyikapi terbitnya Perppu No 2 tahun 2017 di hadapan puluhan ribu peserta aksi tolak Perppu dan juga puluhan wartawan, Selasa (18/7/2017)

Berikut selengkapnya pernyataan Sikap Aliansi Ormas dan Umat Islam Jabodetabek mengenai terbitnya Perppu No 2 tahun 2017 tentang Ormas,

Kami Aliansi Ormas dan Umat Islam Jabodetabek menyatakan:

  1. Dari berbagai kajian para ahli hukum antara lain Bapak Menejer Nasution (Komnas HAM) menyimpulkan bahwa Perppu Ormas cacat lahir,substansi,metodologi,pikir dan faham sehingga sangat tidak layak untuk diberlakukan dalam situasi saat ini.
  2. Perppu Ormas memiliki latar belakang di mana pada bulan April lalu Menkopolhukam menyatakan akan membubarkan salah satu ormas islam yaitu HTI, sedangkan OPM yang makar, PT. Freeport, Asing dan Aseng yg menjarah 86% SDA dibiarkan. Hal ini menjadi bukti pemerintah Jokowi adalah rezim diktator, represif dan otoriter anti islam.
  3. Dengan meneliti pasal demi pasal yang terdapat dalam Perppu Ormas dapat disimpulkan bahwa Perppu Ormas adalah jalan pintas bagi pemerintahan Jokowi menuju rezim diktator, karena Perppu Ormas telah menutup jalan diskusi dan pembelaan bagi pihak yang dituduh oleh pemerintah secara subjektif tanpa proses pengadilan.
  4. Perppu Ormas menimbulkan tindakan diktator (kesewenang-wenangan) yang jauh lebih kejam dari penjajahan Belanda, orde lama dan orde baru, karena pemerintah akan mudah menangkap lawan politik atau pihak yg kritis dg pemerintah dengan hukuman seumur hidup, atau paling ringan 5 tahun dan paling lama 20 tahun. 5. Nampak jelas latar belakang munculnya Perppu Ormas adalah politik balas dendam atas kekalahan Ahok dalam Pilgub DKI dan kekhawatiran kekalahan partai pendukung Rezim Jokowi dalam Pilkada serentak dan Pilpres yang akan datang, dapat disimpulkan Perppu Ormas adalah bentuk politik balas dendam yang sangat kotor, bertentangan dengan UUD 45 dan tindakan anti Pancasila dari dari Rezim Jokowi dan partai pendukungnya.
  5. Mempertimbangkan seluruh hal di atas, kami aliansi ormas dan umat islam jabodetabek bersama para Ulama, Habaib, Tokoh, aktivis, ormas Islam dan seluruh kaum muslimin di seluruh Indonesia bersatu meminta agar Presiden membatalkan Perppu Ormas, kalau tuntutan kami tidak di penuhi, maka kami bersama para Ulama, Habaib, Tokoh, aktivis bersatu menyeru kaum muslimin di seluruh tanah agar tidak memilih partai, bupati, gubernur dan presiden yg menerbitkan dan mendukung Perpu ormas yang isinya sangat represif, otoriter dan anti islam.
  6. Hanya kepada Allah kami berserah diri dan mohon pertolongan.

(azmuttaqin/arrahmah.com)

Topik: