Berita Dunia Islam Terdepan

“Banjir Sembako” di Jakarta, Wakil Ketua DPD: Bawaslu harus tegas!

Warga Jakarta mendapatkan sembako dan baju kotak-kotak dari tim pasangan Ahok-Djarot, Ahad (16/4/2017). Foto: Suara Islam
2

JAKARTA (Arrahmah.com) – Satu hari menjelang masa tenang, banyak info beredar Jakarta seolah diserbu dengan banjir sembako paslon pilkada. Temuan atau informasi pembagian sembako itu banyak diunggah di berbagai sosial media. Sejumlah kegiatan bahkan sudah ditindak/dihentikan oleh Bawaslu/Panwaslu setempat.

Wakil Ketua DPD RI 2014 – 2019, Farouk Muhammad, menyesalkan sikap paslon yang melakukan kampanye dengan iming-iming pembagian sembako itu. Farouk menilai hal tersebut bisa mengarah pada pelanggaran pemilu berupa money politics.

Dalam tinjauan dan Informasi yang diperoleh, sepanjang hari terakhir masa kampanye terjadi pembagian paket sembako berupa minyak sayur, tepung terigu dan sejenisnya dengan harga menukarkan kupon Rp 2000 – Rp 15.000 dengan syarat membawa foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK). Kegiatan Ini bisa ditemukan di daerah Setiakawan kelurahan Duri pulo kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Juga di Tanah Abang, Kp Rambutan dan Matraman.

“Kalau kita baca pengertian money politics dalam UU Pilkada saya kira jelas, pemberian sembako dan barang-barang lain dengan maksud mempengaruhi pemilih masuk kategori money politics. Saya menyesalkan jika hal itu dilakukan oleh paslon,” katanya.

Tidak berhenti di situ, Guru Besar PTIK/STIK ini meminta Bawaslu melalui Sentra Gakumdu untuk mengusut dan memproses tuntas temuan-temuan tersebut secara transparan dan akuntabel, baik atas laporan maupun tindakan proaktif mereka.

“Saya kira banyak informasi temuan pembagian sembako yang diunggah melalui sosial media. Saya saja menerima dan membaca viral informasi itu. Bawaslu dan Sentra Gakumdu harus bertindak tegas tanpa pandang bulu,” terang Farouk.

Mantan Kapolda NTB ini mengingatkan penyelenggara pemilu/pilkada dan negara agar merespon setiap temuan atau informasi yang meresahkan dan merusak tatanan demokrasi yang sudah kita bangun dengan susah payah.

“Bahaya kalau penyelenggara dan negara tidak hadir menegakkan aturan atas pelanggaran berdasarkan informasi masyarakat. Karena dalam masyarakat dengan tingkat ketidakpercayaan yang relatif tinggi, jika informasi demikian tidak direspons dengan baik maka dapat mengundang bekerjanya mesin informal yang destruktif,” pungkasnya.

(azm/*/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...