Berita Dunia Islam Terdepan

Kemenag: Fatwa halal tetap di MUI

Sekjen Kemenag Nur Syam. (foto: humas)
2

JAKARTA (Arahmah.com) Ramai beredar bahwa sertifikasi produk halal yang biasa ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini akan diambil alih sepenuhnya oleh Kementerian Agama (Kemenag). Terkait isu ini, Sekjen Kemenag Nur Syam memastikan bahwa Majelis Ulama Indonesia tetap berperan penting dalam sertifikasi halal.

“Peran MUI sangat besar karena fatwa datang dari MUI. Pemerintah hanya memfasilitasi pendaftaran dan fasilitasi mengeluarkan sertifikat. Itu saja,” demikian penegasan Nur Syam dalam kesempatan live dialog interaktif di Radio Elshinta, Ahad (20/11), sebagaimana dilansir kemenag.go.id.

Nur Syam menjelaskan bahwa proses sertifikasi halal akan diawali dengan pemeriksaan data usulan dari industri yang dilakukan oleh BPJPH. Data usulan sertifikasi halal sebuah produk yang tidak lengkap, akan dikembalikan kepada pengusul oleh BPJPH. Jika lengkap, maka usulan tersebut akan diteruskan kapada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

“Hasil pemeriksaan LPH, akan kita serahkan ke MUI. Dari sinilah kemudian fatwa halal didapatkan. Jika produknya dinyatakan halal, MUI akan mengeluarkan fatwa halal,” kata Nur Syam.

“Jadi fatwa halal tetap MUI. MUI yang mengeluarkan secara tertulis suatu produk dinyatakan halal. Dari MUI diserahkan ke BPJPH untuk kemudian dikeluarkan sertifikasi halal-nya,” tambahnya.

Selain fatwa halal, Mantan Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya ini juga menegaskan bahwa MUI juga penilai petugas atau pihak yang bisa menjadi pemeriksa (penyelia) produk halal di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

“MUI punya peran besar. MUI itu kan kumpulan ulama dari berbagai macam organisasi. Jadi pemerintah mempercayakan kewenagan halal pada MUI,” ujarnya.

UU JPH memberi ruang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas), perguruan tinggi keagamaan (PTK) maupun perguruan tinggi umum (PTU) untuk memiliki LPH. Lembaga ini dalam UU JPH memiliki peran penting karena perannya dalam memeriksa atau menganatomi kandungan sebuah produk guna. Namun demikian, mereka harus bekerjasama dengan MUI karena MUI lah yang berperan menentukan siap saja petugas yang berwenang memeriksa halal.

Mantan Dirjen Pendidikan Islam ini menambahkan, di beberapa negara, jaminan produk halal menjadi kewenangan pemerintah. Dengan BPJPH, pemerintah diharapkan hadir dalam memberi perlindungan kepada masyarakatnya terkait makanan, minuman, serta produk guna lainnya.

“Pemerintah harus hadir dalam JPH, karena persoalan halal ini menyangkut juga persoalan G to G (antar pemerintahan). JPH menyangkut persoalan perdagangan yang G to G sehingga pemerintah harus hadir di tengah perdagangan itu,” jelas Nur Syam.

Dia juga menegaskan bahwa BPJPH akan selalu bersinergi dengan MUI dalam menentukan kehalalan sebuah produk.

(ameera/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...