Berita Dunia Islam Terdepan

Rapat Akbar Aktualisasi Resolusi Jihad hasilkan piagam Tebuireng

Rapat Akbar Aktualisasi Resolusi Jihad
5

JOMBANG (Arrahmah.com) – Sejumlah ulama, kyai, habaib dan akademisi serta unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (5/11/2016). Dari pertemuan tersebut tercetus piagam yang ditandatangani bersama yang diberi nama Piagam Tebuireng.

Dalam rapat akbar tersebut hadir Tuan Guru Turmudzi, Habib Sholeh Al-Jufri, KH Anwar Manshur, Tuan Syech Akbar Marbun, KH. Ahmad bin Zain al-Kaff, KH. Mahfudz Syaubari, Habib Nabil al-Musawwa, KH. Imam Suprayogo, KH. Hanif Muslih, serta tuan rumah KH. Salahuddin Wahid. Masing-masing membubuhkan tanda tangan pada Piagam Tebuireng Aktualisasi Resolusi Jihad yang juga dikuatkan oleh kehadiran Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI, Mayjend TNI Wiyarto, lansir Nu Online.

Inti dari Piagam Tebuireng yang dibacakan oleh Dr. Miftahurrohim sebagai berikut:

1. Menyerukan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam Jihad mewujudkan kemandirian, sehingga bermartabat dan berdaulat.
2. Menggugah para cendekiawan, profesional dan ulama untuk berperan lebih aktif dan tepat sasaran dalam jihad mencerdaskan kehidupan bangsa, agar mampu menghadapi segala tantangan di masa mendatang.
3. Mengajak segenap unsur bangsa untuk berjihad mewujudkan keadilan, mempertahankan kedaulatan dan menjaga persatuan bangsa menuju baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur.

Rapat akbar ini dilaksanakan untuk membahas kedaulatan bangsa secara utuh. Terutama dari sektor ketahanan, pendidikan, ekonomi, dan digital. Sehingga dirasa perlu mencari formula untuk mengaktualisasikan resolusi jihad yang dikeluarkan KH Hasyim Asy’ari pada tanggal 22 Oktober 1945 silam

“Mengapa diaktualisasikan, karena kita dalam beberapa hal belum berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat,” kata KH. Solahudin Wahid (Gus Solah), Pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang saat konferensi pers usai Rapat Akbar Aktualisasi Resolusi Jihad.

Menurut Gus Solah, seharusnya sistem pendidikan pesantren yang merupakan produk Indonesia, diambil sebagai khasanah kedaulatan bangsa.

“Jadi, kita tidak berdaulat di negara kita sendiri. Makanya bagaimana caranya, menurut kami paling awal melalui pendidikan. Meliputi banyak aspek, tidak hanya ilmu tapi juga pembentukan akhlak, karakter bangsa. Dan ini sebenarnya menjadi tanggungjawab pemerintah sesuai amanah UUD,” jelas adik kandung Presiden keempat RI KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut. (haninmazaya/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...