Berita Dunia Islam Terdepan

Ratusan Ketua RT/RW pastikan tolak Ahok jadi Gubernur DKI

Ribuan warga memenuhi tempat parkir Masjid Keramat Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (20/4). Mereka menghadiri Rapat Akbar Masyarakat Jakarta tmenolak kezaliman Ahok
8

JAKARTA (Arrahmah.com) – Ratusan ketua RT dan RW se-Kecamatan Koja, Jakarta Utara menolak Basuki alias Ahok untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Penolakan terhadap Ahok itu disampaikan saat para pengurus RT/RW menggelar silahturahmi RT/RW se-Jakarta Utara, di Aula Kantor PMI Jakarta Utara, Ahad (17/7/2016).

Adapun alasan penolakan lantaran mereka menganggap Ahok sebagai gubernur arogan dan perkataannya kepada RT/RW sangat menyakitkan. Apalagi dibuat aturan lurah bisa langsung memecat RT/RW jika tidak disukai.

Mengutip Harianterbit, Ketua Forum RT/RW Se-Koja Enjo Rusdianto, mengakui pihaknya melakukan penolakan terhadap Ahok lantaran dianggap gubernur arogan dan kerap mengeluarkan perkataan sangat menyakitkan kepada RT/RW. Apalagi dibuat aturan lurah bisa langsung memecat RT/RW jika tidak disukai.

“Kami kan ujung tombak, dari mulai urusan orang lahir sampai kematian, bahkan soal tindak kriminalitas di lingkungan juga kami yang menanganinya. Pemimpin itu harusnya mendegar suara dari bawah,” kata Enjo Rusdianto yang juga Ketua RW 7 Lagoa.

Pernyataan yang sama juga disampaikan M Irsad, Ketua RW 5 Kelurahan Rawabadak Selatan (RBS) dan Warsito Ketua RW 4 Kelurahan Tugu Utara yang menilai jika selama ini, kinerja Ketua RT dan RW dinilai tak pernah baik, bahkan kerap kali melontarkan tudingan kalau RT/RW bekingin PKL, pungli dan lainnya.

Ironisnya lagi, kata dia, operasional RT/RW harus dibayar melalui kinerja lewat Qlue.

“Seperti contoh untuk mendapatkan uang OP kita diwajibkan untuk laporan 3 kali sehari lewat qlue. Satu laporan dibayar Rp 10 ribu,” kata M Irsad, sambil menambahkan pada kegiatan ini diikuti sebanyak 230 pengurus.

Para pengurus RT/RW itu mengatakan, aplikasi Qlue untuk menilai kinerja RT dan RW bukan sebagai tolak ukur, apalagi sebagai bukti untuk pembayaran operasional. “Kebijakan ini untuk mengekploitasi RT dan RW,” kata Lukman Nul Hakim, Sekjen Forum RT/RW DKI Jakarta.

Dia mengemukakan, Qlue tidak ada terdaftar di Kominfo, ia dikelola swasta yang berlindung di Jakarta Smart City, dan pada saat ketuk palu anggaran operasional RT/RW tahun 2015-2016 oleh DPRD tidak ada nomentlaturnya syarat Qlue.

Lukman meminta kepada seluruh ketua RT dan RW di DKI Jakarta untuk bersama-sama menolak kebijakan itu dan tidak akan lagi mendukungnya Ahok pada 2017 nanti.

(azm/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...