Berita Dunia Islam Terdepan

Proyek lokal strategi global ala Al-Qaeda: Pandangan tentang pembentukan dan pengendalian pemerintah sementara

219

Support Us

(Arrahmah.com) – Sebelum membahas rincian masalah yang berkaitan dengan masalah ini, kami akan mengajukan sebuah pertanyaan penting: Bagaimana gambaran terbaik mengenai pembentukan pemerintahan yang akan memberikan jaminan kepada kita untuk menjadi Daulah Islam, dari satu sisi, terus dari sisi kedua kenapa Daulah tersebut tidak ditunjukkan sebagai Imaroh Islam Al-Qaeda atau pemerintahan Mujahidin?

Untuk mengurai dua pertimbangan yang sulit ini hendaknya kita membangun cara berfikir kita yang benar terhadap pemerintahan. Yakni bahwa interfensi luar itu akan semakin kuat kemungkinan terjadinya dan akan semakin dipercepat pelaksanaannya ketika semakin kuat monopoli kita terhadap pemerintahan dan semakin mencolok dominasi kita terhadap pemerintahan tersebut.

Dan sebaliknya, kemungkinan interfensi luar itu akan melemah dan musuh juga akan kesulitan untuk melakukannya ketika terbukti bahwa pemerintahan tersebut mewakili mayoritas rakyat Azawad dengan seluruh unsur, gerakan dan sukunya, dan bukan pemerintahan Al-Qaeda saja atau pemerintahan yang beraliran salafi jihadi saja. Dan ketika mereka mengetahui bahwa pemerintahan tersebut mewakili seluruh unsur dan kelompok masyarakat maka mereka akan menyadari bahwa mereka akan berbenturan dengan seluruh masyarakat dengan seluruh unsurnya yang mana hal itu akan menjadikan misi mereka akan lebih sulit.

Selain itu, kita juga harus benar-benar bedakan antara mengendalikan satu pasukan mujahidin dengan mengendalikan pemerintahan dan rakyat atau Negara. Karena mengendalikan Negara itu jauh di luar kemampuan kita dan menuntut kita untuk memfungsikan semua potensi rakyat dan suku, serta mengefektifkan semua tenaga ahli dengan baik.

Atas dasar itu kami berpendapat bahwa pandangan yang benar mengenai permasalahan ini adalah hendaknya kita jangan terlalu antusias untuk menguasai dan mendominasi pemerintahan, namun justru sebaliknya, pihak kita harus memiliki keinginan kuat untuk mengikut sertakan MNLA (Gerakan Nasional Untuk Kemerdekaan Azawad) dan semua kelompok penting lainnya dalam pemerintahan ini, sehingga pemerintahan ini memiliki perwakilan dari semua kelompok yang sangat luas dan sangat mencakup unsur masyarakat.

Akan tetapi di sini kita menghadapi banyak persoalan yang bermacam-macam, di antaranya yang paling penting adalah:

  1. Apa tugas pemerintahan atau dewan sementara ini?
  2. Siapa yang menjadi pemimpin pemerintahan atau dewan sementara ini dan bagaimana pemilihannya?
  3. Bagaimana gambaran terbaik untuk menjamin berjalannya poin kedua dalam kesepakatan tersebut yang merupakan jaminan atas keislaman Daulah Azawad?
  4. Bagaimana bentuk kejasama kita dengan MNLA dalam dewan sementara ini? Apakah tolak ukur yang akan kita jadikan pusat perhatian kita dalam dewan tersebut? Dan berapakah persentase masing-masing kelompok?
  5. Departemen apa saja yang paling penting yang harus menjadi pusat perhatian kita? Dan departemen apa saja yang selayaknya ada atau yang tidak ada masalah jika tidak ada karena mengalah untuk kepentingan MNLA?
  6. Atas standar apa para menteri dan pejabat itu dipilih?
  7. Apakah masing-masing departemen itu memiliki program sendiri-sendiri atau harus terikat dengan program dewan sementara yang berkaitan dengannya?

Di sini, di sela-sela menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami akan berusaha memaparkan pandangan kami yang kami sertakan dengan beberapa usulan, saran dan ide mengenai masalah ini, semoga ke depan dapat membantu para ikhwah dalam melakukan perundingan. Dan kami akan menyampaikannya secara global dalam beberapa poin berikut:

  1. Mungkin di antara tugas pemerintahan tersebut adalah mengendalikan periode sementara, menyusun undang-undang Daulah Islam Azawad, dan membentuk dewan syura yang mencakup seluruh pemikir dan tokoh di dalam negeri Azawad.
  2. Alangkah baiknya jika yang memimpin dewan sementara tersebut adalah Syaikh Abul Fadl, beliau adalah tokoh figur dan pemimpin, akan tetapi hendaknya tidak melakukan monopoli dalam mengambil keputusan. Dan untuk menghindari hal itu hendaknya kita mengambil para pembantu dari kelompok-kelompok lain.
  3. Pemerintah sementara tersebut hendaknya mencakup semua unsur sampai suku Al-Barobisy Arab dan para pemimpin Garda Arab, Songhai, Fulani dan juga para pemuka suku-suku penting. Hendaknya kita berusaha untuk meyakinkan siapa saja di antara mereka yang belum mau menandatangani kesepakatan tersebut, dan menarik hati mereka dengan cara melibatkan mereka dalam kabinet.
  4. Untuk menjamin berjalannya poin kedua dari kesepakatan tersebut yang terwujud dalam program islamisasi Daulah Azawad, haruslah dibentuk dewan Islam tertinggi independen yang bertugas melindungi dan menjamin tidak adanya penyimpangan syariat di semua sisi Daulah tersebut.
  5. Mengenai tolak ukur yang sebaiknya dijadikan patokan oleh pihak kita dalam memilih para pejabat pemerintahan dan kementrian, kami berpendapat hendaknya kita mengkombinasikan antara keahlian, representasi kesukuan, serta loyalitas terhadap Islam dan syariat Islam. Keahlian adalah faktor penting, akan tetapi perwakilan suku juga faktor penting yang harus kita perhatikan. Maka hendaknya semaksimal mungkin kita berusaha mengikutsertakan para pemuka dan para ahli dari semua suku besar jika ada. Adapun loyalitas kepada Islam dan penerimaan terhadap syariat Islam, ini merupakan syarat mendasar bagi pejabat kementrian dan pemerintahan yang dibebankan pada pundak Ansharuddin.
  6. Adapun departemen paling penting yang harus kita perhatikan betul-betul adalah ketentaraan, media, pengadilan, dakwah dan urusan agama Islam, serta pendidikan. Sedangkan departemen yang bisa kita serahkan kepada MNLA adalah kementrian luar negeri, keuangan, pekerjaan umum dan lain-lain yang semacamnya.
  7. Mengenai departemen pertahanan, kami usulkan agar dibentuk dewan pimpinan gabungan yang terdiri dari semua gerakan yang menandatangi kesepakatan dan kemudian dilakukan pembagian tugas keamanan dan pertahanan kepada seluruh kelompok.
  8. Semua departemen berkewajiban untuk mengajukan programnya masing-masing lalu didiskusikan oleh dewan pemerintahan dan dewan syura, kemudian komisi yang berkaitan dengan departemennya masing-masing, lalu masing-masing departemen berkomitmen dengan program tersebut.

Arahan-arahan penting berkaitan dengan kemungkinan terjadinya interfensi militer asing

Oleh karena kemungkinan terjadinya interfensi militer asing sangat kuat, maka kami memandang pada waktu yang akan datang perlu untuk memberikan masukan kepada kalian dengan tulisan yang berisikan arahan-arahan mendasar dan cara-cara efektif untuk menghadang ancaman ini, dan tulisan tersebut akan sampai kepada kalian dalam waktu dekat insyaaAllah.

Sebagai penutup kami katakan, sesungguhnya arahan-arahan dan gambaran umum ini adalah cara yang menurut kami paling baik untuk menghindari kesalahan-kesalahan di masa lalu yang telah kita rasakan pahitnya, dan kami berharap untuk tidak diulang lagi. Kami memohon kepada Allah SWT bimbingan, ketepatan dan petunjuk untuk kami dan kalian semua.

 

Dan sebagai akhir do’a kami, segala puji bagi Allah Rabb Semesta Alam.

 

Sabtu, 2 Ramadhan 1433 H

Bertepatan 20 Juli 2012 M

 

333
.

 

Sumber: Proyek Lokal Strategi Global Al Qaeda – Arahan Umum Proyek Islam dan Jihad di Azawad

Oleh: Yayasan Media Jihad An-Nukhbah

 

(banan/arrahmah.com)

Iklan

Iklan