Teror di Sarinah, pemerintah wajib bertanggung jawab

Pertemuan Jaksa Agung George Brandis dan Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan dengan Menko Polhukam Luhut juga diikuti sejumlah pejabat tinggi RI lainnya seperti Kapolri Badrodin Haiti, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, YM Yasonna H. Laoly (yang tak hadir dalam jumpa pers). Pertemuan membahas pemberantasan terorisme, kedua negara akan fokus pada kerjasama intelijen, tiga pekan sebelum teror Sarinah, Senin (21/12/2015)
37

JAKARTA (Arrahmah.com) – Menurut Jaka Setiawan pengamat intelijen independen, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kapolri, Kepala BIN, dan Menkopolhukam wajib bertanggung jawab atas tragedi teror di area Sarinah, Jakarta Pusat yang menewaskan enam warga masyarakat.

“Yang pasti tiga oknum pejabat negara harus bertanggung jawab. Kapolri, Menkopolhukam dan KaBIN,” tegasnya kepada Arrahmah.com, Kamis petang

“Sekurang-kurangnya mereka harus direshufle,” lanjut Jaka.

Dirinya mengungkapkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Australia mengenai kerjasama bidang terorisme tiga pekan sebelum teror Sarinah ini meledak, tepatnya Senin (21/12/2016).

“Kedatangan Jaksa Agung Australia George Brandis ke Kantor Menkopolhukam dan pernyataannya di Media The Australia bahwa akan terjadi serangan teror di Jakarta, Jawa Tengah cuma direspon dengan siaga satu,” katanya mencurigai.

“Entah Brandis dapat info dari mana? bisa dari intelijen Indonesia atau dari Kepolisian Federal Australia? dan sepertinya ini sudah “direncanakan”. Tengok ke Polri, BNPT, BIN, Densus 88 dan Menkopolhukam,” sambung Jaka mempertanyakan.

Dikatakannya, Brandis datang ke Kantor Menkopolhukam beberapa waktu sebelum persidangan PK Ustaz Abu Bakar Baasyir dan sebelum divestasi Freeport. Saat itu hadir Kepala BIN dan Kapolri.

Luhut bertemu Brandis

Mengutip Antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung Australia George Brandis membahas masalah keamanan jelang akhir tahun.

“Tadi kami membahas masalah kontra terorisme, keamanan siber, dan kerja sama intelijen,” kata Luhut dalam konferensi pers setelah pertemuan tersebut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (21/12).

Dalam pertemuan itu, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saud Usman Nasution, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf, dan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Mayjen TNI M Erwin Syafitri.

“Ini pertemuan pertama kali dan baru selengkap ini. Ini juga akan menjadi reguler, rencananya tahun depan gantian kami yang akan diundang ke Australia,” ujar Luhut.

Sementara itu, menurut Jaksa Agung Australia George Brandis pertemuan ini untuk membahas isu kerja sama keamanan antara Indonesia dan Australia.

“Kami memperkuat hubungan antarkedua negara untuk sama-sama menanggulangi masalah terorisme, misalnya, serangan dari ISIS. Kami juga membahas kerja sama intelijen,” ujar Brandis dalam konferensi pers tersebut.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Badrodi Haiti menyatakan kepolisian telah menangkap sembilan orang terduga teroris di lima tempat berbeda yaitu di Cilacap, Tasikmalaya, Sukoharjo, Mojokerto, dan Gresik. Mereka antara lain R, YS, AR, ZA, MKH, TP, IM, JA, dan AK.

“Mereka ini ada yang eks Jamaah Islamiyah (JI) dan ada juga korelasinya dengan ISIS,” kata Kapolri. (azmuttaqin/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.