Menlu Arab Saudi: Asad harus mundur, secara sukarela atau terpaksa

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al-Jubeir, berbicara saat konferensi pers di Riyadh, Kamis.(10/12/2015). (Foto: AFP).
43

RIYADH (Arrahmah.com) – Presiden Suriah Bashar Asad memiliki dua pilihan: “Apakah mundur melalui negosiasi atau dipaksa mundur dari kekuasaan,” kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al-Jubeir, di Riyadh, pada Kamis (10/12/2015), sebagaimana dilansir oleh Saudi Gazette.

Jubeir berbicara kepada wartawan saat pertemuan dua hari kelompok oposisi Suriah di mana para penentang Assad itu menyerukan kepada PBB untuk menekan rezim Asad agar mengambil langkah-langkah menjelang pembicaraan damai yang diusulkan, Saudi Press Agency melaporkan.

“Seperti yang saya katakan sebelumnya, Bashar Asad memiliki dua solusi: Mundur melalui negosiasi, yang merupakan pilihan yang mudah dan lebih baik bagi semuanya. Atau ia akan harus mundur melalui pertempuran karena orang-orang Suriah menolak rezim Asad tetap berkuasa,” katanya.

Berbicara tentang Iran, Al-Jubeir mengatakan bahwa Iran memainkan “peran negatif” di wilayah tersebut.

Iran memiliki pengaruh negatif pada “sebagian besar isu-isu regional,” katanya.

Dia juga menambahkan bahwa ia telah bertemu dengan menlu Iran hanya “beberapa menit” di sela-sela pertemuan Wina bulan lalu untuk membahas cara-cara untuk mengakhiri perang di Suriah.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada akhir pertemuan kelompok oposisi dan faksi revolusioner, kelompok oposisi politik dan bersenjata Suriah sepakat bahwa Asad dan para pejabatnya harus mundur dengan dimulainya masa transisi yang ditetapkan bulan lalu oleh para diplomat tinggi.

Para delegasi juga menyatakan kesediaan mereka untuk melakukan gencatan senjata atas dasar kondisi yang disepakati, dan hal itu akan berada di bawah pengawasan PBB. Pertemuan itu juga telah menyepakati pembentukan Komisi Tinggi untuk Negosiasi, yang berbasis di Riyadh.

Para delegasi Suriah menekankan pentingnya menjaga integritas wilayah negara mereka dan menegaskan keyakinan mereka bahwa Suriah harus tetap menjadi negara inklusif, sipil, dan berdaulat berdasarkan struktur federal.

Menolak kehadiran pejuang asing di negara itu, kelompok-kelompok itu menyerukan untuk menyelesaikan krisis Suriah melalui cara-cara politik.

Mereka menyepakati kerangka kerja untuk melakukan negosiasi dengan para pejabat yang mewakili rezim Asad atas dasar kesepakatan Jenewa Juni 2012 dan resolusi internasional tentang dimulainya kembali perundingan.

Mereka juga menyepakati untuk membentuk tim negosiator untuk mengadakan pembicaraan dengan rezim Asad.

(ameera/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.