Berita Dunia Islam Terdepan

Ketegangan meningkat saat Bangladesh hukum gantung pemimpin partai Jama’ah el-Islami

Bangladesh mengeksekusi Chowdhury dan sekretaris jenderal partai Islam utama Jamaat e-Islami Ali Ahsan Mohammad Mujahid, dua pemimpin oposisi berpengaruh, atas tuduhan kejahatan perang selama perang kemerdekaan negara itu tahun 1971, meskipun ada kekhawatiran bahwa proses hukum terhadap mereka cacat. (AP Photo).
1

DHAKA (Arrahmah.com) – Bangladesh mengeksekusi dua pemimpin oposisi pada Ahad (22/11/2015) atas tuduhan kejahatan perang yang dilakukan selama perang tahun 1971 untuk melepaskan diri dari Pakistan, dalam sebuah langkah yang memicu reaksi marah dari para pendukungnya, kata seorang pejabat polisi senior.

Sebagaimana dilansir oleh Saudi Gazette, pemimpin oposisi Ali Ahsan Muhammad Mujahid dan Salauddin Quader Chowdhury, mantan legislator dari Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), dihukum gantung tak lama setelah Presiden Abdul Hamid menolak banding mereka untuk mendapatkan grasi, pada Sabtu (21/11).

“Keduanya digantung secara bersamaan pada dua anjungan yang terpisah,” kata pejabat polisi.

Mujahid, (67), dari partai Jamaat e-Islami, dan Chowdhury, (66), dihukum gantung di Penjara Pusat Dhaka. Mahkamah Agung sebelumnya menolak banding mereka atas hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus.

Pasukan paramiliter Penjaga Perbatasan Bangladesh telah dikerahkan di seluruh negeri untuk memperketat keamanan.

Selama beberapa bulan terakhir, Bangladesh dilanda kekerasan yang menewaskan dua orang asing, empat penulis sekuler, dan seorang penerbit.

Mujahid dinyatakan bersalah atas lima tuduhan, termasuk penyiksaan dan pembunuhan kaum intelektual dan minoritas Hindu saat ia memimpin Al Badr, pasukan tambahan dari tentara Pakistan, selama perang untuk melepaskan diri dari Pakistan.

Chowdhury, mantan legislator dari Partai Nasionalis Bangladesh pimpinan mantan perdana menteri Khaleda Zia, dinyatakan bersalah pada Oktober 2013 atas tuduhan genosida, penganiayaan agama, penculikan dan penyiksaan selama perang.

Hukuman gantung itu dilakukan hanya beberapa jam setelah Presiden Bangladesh menolak permohonan pengampunan mereka, sehingga menghilangkan pilihan hukum terakhir untuk mengubah hukuman mati mereka.

Anggota keluarga Mujahid dan Chowdhury bertemu dengan mereka di penjara di Dhaka untuk yang terakhir kali, beberapa jam sebelum pelaksanaan eksekusi, demikian laporan Xinhua.

Menurut beberapa kelompok pemerhati hak asasi manusia, prosedur pengadilan tersebut tak sesuai standar internasional.

Komisi HAM Tom Lantos mengatakan bahwa dewan pembela Mujahid diintimidasi dan ditahan, sementara Hasina mendesak untuk melakukan penyelidikan secepatnya. Hal ini menuai perhatian dari masyarakat luas mengenai proses pengadilan yang dianggap tak adil.

Organisasi nirlaba yang berbasis di Italia, No Peace Without Justice, mengatakan bahwa proses pengadilan tersebut merupakan, “senjata balas dendam politik yang sebenarnya menargetkan oposisi politik.”

“Sementara kami bersedih bahwa kami telah kehilangan ayah kami melalui persidangan yang penuh intrik dan telah ditentukan, dan di mana negara ini membungkam kami untuk berbicara, tapi kami menemukan harapan pada kenyataan bahwa masyarakat internasional mengakui ketidakadilan ini, serta keadilan dan kebenaran harus dipulihkan di Bangladesh,” ungkap Humam Quader Chowdhury, putra Chowdhury.

Perdana Menteri Sheikh Hasina membuka penyelidikan kejahatan yang dilakukan selama perang tahun 2010, membuka jalan bagi pengadilan kejahatan perang untuk melakukan penuntutan hukum, dimana banyak kalangan mengecam bahwa hal ini sebagai bagian dari kampanye bermotif politik yang bertujuan melemahkan kepemimpinan Jamaat eI-slami.

Seorang wartawan televisi menderita luka ringan setelah ditembak di kota Raojan beberapa jam setelah pemakaman Chowdhury di sana, televisi swasta Channel 24 melaporkan.

Seorang kepala polisi setempat mengatakan kepada AFP bahwa para petugas sedang memeriksa apakah insiden itu berkaitan dengan eksekusi tersebut.

Juru bicara BNP Asaduzzaman Ripon mengatakan: “Salauddin telah menjadi korban penganiayaan karena identitas politiknya, dan dia telah ditolak haknya untuk mendapatkan keadilan.”

Osman Farruk, seorang pemimpin senior dari BNP, mengatakan bahwa sampai ada dialog politik, kekerasan akan terus berlanjut.

Badiul Alam Majumder, sekretaris kelompok hak asasi masyarakat untuk Good Governance, setuju dengan pernyataan Farruk.

Maqbul Ahmad, yang bertindak sebagai Amir Jamaat el-Islami, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Mujahid adalah korban dari konspirasi pemerintah. Dia menyerukan untuk melakukan mogok massal pada hari Senin di seluruh negeri.

Pakistan Timur memisahkan diri untuk menjadi Bangladesh yang merdeka setelah perang antara India dan Pakistan. Sekitar tiga juta orang tewas.

(ameera/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...