SNH: Perda Tolikara yang memuat pelarangan pendirian rumah ibadah selain GIDI harus dibatalkan

96

Support Us

JAKARTA (Arrahmah.com) – Tragedi yang terjadi di Tolikara-Papua sepekan lalu nampaknya hingga hari ini masih menyisakan persoalan hukum yang belum terselesaikan. Bukan hanya terkait persoalan proses peradilan terhadap para pelaku penyerangan warga yang melaksanakan Sholat Idul Fitri, pembakaran masjid dan kios-kios milik warga, dan pemasangan bendera serta lambang negara “Israel” di rumah-rumah warga di Tolikara. Namun juga persoalan eksistensi Peraturan Daerah (Perda) Tolikara yang diduga memuat pelarangan pendirian rumah ibadah selain Gereja Injili Di Indonesia (GIDI).

Perda Tolikara ini menjadi polemik di masyarakat sejak diakui kehadirannya oleh Bupati Tolikara, Usman G Wanimbo. Kehadiran Perda yang melarang pendirian rumah ibadah ini dinilai sebagai akar permasalahan yang terjadi di Tolikara. Bahkan kehadiran Perda tersebut telah menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan, tidak terkecuali DPR, Majelis Ulama Indonesia, dan Pegiat Hukum. Reaksi yang sebenarnya beralasan, karena secara hukum, Indonesia memang tidak mengizinkan Perda maupun Perkada (“Peraturan Kepala Daerah”) yang pembentukannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pasal 250 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah tegas menyebutkan bahwa Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan”, ungkap Harry Kurniawan, Pegiat Hukum yang saat ini menjabat sebagai Sekjen SNH Advocacy Center.

Menurut ketentuan Pasal 250 tersebut, Perda atau Perkada yang terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dapat dibatalkan. Pembatalan Perda dan Perkada Provinsi dilakukan oleh Mendagri, sedangkan Perda dan Perkada Kota/Kabupaten dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Apabila Gubernur tidak mau membatalkan, maka Mendagri yang akan mengambil alih kewenangan untuk membatalkan Perda dan Perkada Kota/Kabupaten tersebut, terangnya.

Harry menambahkan, bicara mengenai hukum adalah bicara tentang bukti. Untuk itu ia menyarankan agar Perda Tolikara tersebut dihadirkan wujud fisiknya terlebih dahulu dan kemudian dianalisis secara hukum baik dari aspek formil maupun materiilnya. Apabila benar terbukti apa yang disampaikan oleh Bupati Tolikara terkait keberlakuan Perda Pelarangan Rumah Ibadah, maka Perda tersebut tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun juga bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 250 UU Pemerintahan Daerah telah melarang Perda dan Perkada yang bertentangan dengan kepentingan umum, yaitu menyebabkan terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau menyebabkan diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender. Untuk itu menurut Harry, Mendagri dengan kewenangan executive review yang dimilikinya dapat segera mengkaji Perda Tolikara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Apabila terbukti, Perda tersebut harus dibatalkan. Sedangkan pemerintah daerahnya, baik Bupati maupun DPRD Tolikara yang memberlakukan Perda tersebut, diberikan sanksi administratif.

Ia sangat mendukung upaya Mendagri yang akan mengkaji dan menemukan Perda Tolikara yang ramai diperbincangkan di masyarakat tersebut.

Berita Terkait

“Kami dukung upaya Pak Tjahjo Kumolo, kami pun akan melakukan upaya hukum judicial review ke Mahkamah Agung apabila benar ditemukan Perda pelarangan pendirian rumah rumah ibadah tersebut”, pungkas Harry.

Terkait, Bupati Tolikara Usman Wanimbo menegaskan kepastian pendirian masjid di Tolikara yang terbakar pasca kerusuhan berada di tangan gereja. Musibah, Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un.

Hal itu ditegaskan Usman usai prosesi peletakan batu pertama rumah dan kios di bekas kantor Sekretariat Partai Golkar di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara pada Kamis, (23/7/2015).

Mengutip Kiblat.net, “Soal (pendirian masjid) itu urusan dengan gereja. saya tidak bisa bicara,” ujar Usman kepada awak media.

Usman menambahkan, kepastian pendirian Masjid Baitul Muttaqin harus dibicarakan juga dengan pihak yang memegang tanah adat yang punya hak ulayat di Tolikara.

“Soal komentar itu saya tidak bisa tanggapi. Karena itu selalu ada urusan dengan gereja. Jadi yang ada saja saya bicara,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi gereja apa yang dimaksud, Usman menandaskan, “GIDI, dengan GIDI maksudnya,” tandasnya. (azmuttaqin/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.

Berita Arrahmah Lainnya

Mabes TNI Tak Pernah Perintahkan Copot Baliho Habib Rizieq

JAKARTA (Arrahmah.com) - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad menegaskan petinggi di jajaran Markas Besar (Mabes) TNI tidak ada yang pernah memberikan perintah untuk menurunkan baliho Imam Besar Front Pembela Islam…

ISIS lancarkan serangan besar di Hama

HAMA (Arrahmah.com) - ISIS telah melanjutkan kampanye mereka di pedesaan timur Hama, ketika pejuang mereka menargetkan posisi pasukan rezim Asad di dekat perempatan Ithriya. Menurut laporan, ISIS menyerang unit Angkatan Darat rezim…

Putin: Nagorno-Karabakh tak terpisahkan dari Azerbaijan

MOSKOW (Arrahmah.com) - Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengakui bahwa wilayah Nagorno-Karabakh secara internasional diakui sebagai milik Azerbaijan, dua pekan setelah Armenia menyerahkan wilayah tersebut setelah kekalahannya dari…

Aramco pastikan pelanggannya tak terpengaruh oleh serangan Houtsi

RIYADH (Arrahmah.com) - Raksasa minyak Saudi Aramco mengatakan pelanggan tidak terpengaruh oleh serangan Houtsi Yaman di pabrik distribusi produk minyak bumi di kota Jeddah, Laut Merah, Arab Saudi. Salah satu tank fasilitas dihantam…

Pasukan Azerbaijan Dituduh Memenggal Kepala Tentara Armenia

KARABAKH (Arrahmah.com) – Tentara Azerbaijan dituduh memenggal kepala seorang tentara Armenia dan mengejek keluarga korban dengan memposting foto kepalanya yang dipenggal di media sosial, kata pembela hak asasi manusia, Selasa (24/11/2020).…

HNW Sesalkan Sikap Presiden Jokowi Aktifkan Calling Visa Untuk Israel

JAKARTA (Arrahmah.com) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membiarkan pengaktifan calling visa untuk Israel. HNW menilai ini sebagai…

Susul Arab Saudi, UEA Labeli IM Sebagai Teroris

DUBAI (Arrahmah.com) – Dewan Fatwa Uni Emirat Arab (UEA) melabeli Ikhwanul Muslimin (IM) sebagai teroris. Hal ini disampaikan selama pertemuan virtual pada Senin (23/11/2020), yang dipimpin oleh Ketua Dewan, Sheikh Abdullah bin Bayyah.…

Warga: Baliho Habib Rizieq Dipasang di Titik yang Tak Ganggu Ketertiban Umum

JAKARTA (Arrahmah.com) - Spanduk dan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Jalan KS Tubun dekat markas FPI, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah diturunkan. Warga Petamburan menganggap pencopotan…

Saudi akan investasikan lebih dari $ 5 miliar untuk AI

RIYADH (Arrahmah.com) - Arab Saudi berencana untuk menginvestasikan lebih dari 20 miliar riyal ($ 5,3 miliar) untuk kecerdasan buatan (AI) pada tahun 2030, Ketua Otoritas Data dan Kecerdasan Buatan (SDAIA) Saudi Abdullah Bin Sharaf…

MBS diduga perintahkan Dewan Cendekiawan Senior Arab Saudi untuk memasukkan Ikhwanul Muslimin ke…

RIYADH (Arrahmah.com) - Pernyataan salah satu badan agama terkemuka Arab Saudi baru-baru ini yang memasukkan Ikhwanul Muslimin ke dalam daftar teroris, disinyalir merupakan keputusan politik yang dibuat berdasarkan perintah dari Putra…

Turki jatuhi hukuman penjara seumur hidup terhadap pelaku kudeta 2016

ANKARA (Arrahmah.com) - Pengadilan Turki telah menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap 337 mantan pilot dan tersangka lainnya atas rencana untuk menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam upaya kudeta yang gagal empat tahun lalu,…

Rezim Asad bunuh 98 orang di Daraa

DARAA (Arrahmah.com) - Rezim Suriah telah menyiksa 98 orang dalam dua tahun terakhir yang melanggar perjanjian Daraa 2018, menurut sumber lokal. Rezim menyiksa banyak orang yang tinggal di Daraa dan mengajukan amnesti berdasarkan…

Iklan