Berita Dunia Islam Terdepan

Mesir menolak mediasi Arab Saudi untuk memulihkan hubungan dengan Hamas

Presiden Mesir, Abdul Fattah Al-Sisi
6

KAIRO (Arrahmah.com) – Pemerintah Mesir telah memberitahukan Arab Saudi bahwa Kairo tidak ingin memulihkan hubungan dengan Hamas, QudsNet melaporkan, sebagaimana dilansir oleh MEMO, Selasa (21/7/2015).

Menurut QudsNet, surat kabar pro-rezim Mesir AlBawaba mengatakan bahwa: “Mesir mengatakan kepada Arab Saudi bahwa ia tidak memikirkan untuk membahas proyek yang ada keterlibatan dengan Ikhwanul Muslimin, dan tidak akan menerima segala usulan terkait masalah tersebut.”

Surat kabar itu mengatakan bahwa selama kunjungannya ke Kairo, Menteri Luar Negeri Saudi Adil Al-Jubair telah mengajukan proposal kepada Presiden Mesir Abdul Fattah-Al-Sisi untuk mengajak para pejabat Mesir bertemu dengan pejabat Hamas di Riyadh, tapi Mesir menolak.

Al-Sisi, menurut surat kabar itu, memperingatkan Arab Saudi bahwa “Ikhwanul Muslimin adalah bahaya bagi keamanan nasional Arab pada umumnya dan secara khusus bagi Mesir.”

AlBawaba melaporkan bahwa ada banyak perbedaan antara Arab Saudi dan Mesir, termasuk perbedaan pendapat mengenai revolusi Suriah dan isu Yaman.

Di Suriah, Mesir percaya bahwa Assad harus tetap menjabat sebagai Presiden karena pemecatan Assad itu akan membawa ‘kelompok Islamis’ menuju tampuk kekuasaan, yang menurut Mesir hal itu akan menimbulkan bahaya bagi keamanan.

Sementara itu, Mesir sangat marah tentang desakan Saudi untuk menyertakan Ikhwanul Muslimin Yaman dalam koalisi pemerintahan potensial yang mungkin terbentuk setelah berakhirnya operasi militer yang dipimpin Saudi melawan syiah Houthi.

Masalah tersebut juga menyebabkan krisis antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang merupakan sekutu kuat Mesir.

Diskusi Mesir dengan orang orang Yaman yang setia terhadap presiden Yaman yang dilengserkan juga telah memicu ketegangan antara Kairo dan Riyadh.

Surat kabar Mesir mengatakan bahwa Mesir dan UEA bersikeras tidak mengizinkan Ikhwanul Muslimin untuk ambil bagian dalam pemerintahan negara-negara Arab dan menjatuhkan sanksi berat dan pengawasan terhadap gerakan itu.

(ameera/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...