Berita Dunia Islam Terdepan

Tetapkan Idul Fitri 17 Juli, PP Muhammadiyah minta pemerintah menghormati perbedaan

Prof. Yunahar Ilyas,Ketua PP Muhammadiyah
5

JAKARTA (Arrahmah.com) – PP Muhammadiyah memutuskan 1 Syawal 1436 H akan jatuh pada hari Jumat 17 Juli 2015. Ijtimak jelang Syawal 1436 H terjadi pada Kamis Legi 16 Juli 2015 pada pukul 08:26:29 WIB, tinggi bulan pada saat terbenam di Yogyakarta +03 derajad 03′ 22″, hilal sudah wujud. Di seluruh Indonesia pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk.

“Menggunakan perhitungan hisab hakiki wujudul hilal yang selama ini menjadi pedoman Majelis Trajih dan Tajjid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi menetapkan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri pada hari Jum’at, 17 Juli 2015,” kata Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Syamsul Anwar, Selasa (7/7/2015), dikutip dari laman Viva.co.id

Masih berdasar perhitungan hisab hakiki wujudul hilal, Zulhijah (Besar) akan jatuh pada 14 September 2015 nanti. Hari Arafah atau 9 Zulhijah jatuh pada hari Selasa, 22 September 2015. Hari Raya Idul Adha (10 Zulhijah), jatuh pada hari Rabu, 23 September 2015.

“Sampai lima tahun ke depan kemungkinan tidak ada perbedaan penentuan 1 Syawal. Untuk 1 Ramadan juga bersamaan dengan pemerintah pada 17 Juni 2015 lalu. Namun ini untuk umat muslim mainstream dan mungkin akan ada perbedaan dengan mereka yang memiliki pedoman sendiri seperti Naqsabandiyah,” kata Syamsul.

Sementara itu Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengatakan Muhammadiyah juga akan hadir dalam sidang Isbat yang digelar pemerintah untuk penentuan 1 Syawal. Namun Muhammadiyah akan hadir dengan dua syarat yaitu sidang dilakukan tertutup dan kedua pemerintah menghormati perbedaan.

“Sidang terbuka, disiarkan semua stasiun televisi membuat orang terpancing eksis dan ngomong tidak perlu. Ada siaran langsung juga membuat kekuatan menyerang perbedaan semakin besar dan ini tidak baik untuk kedamaian umat muslim di bawah,” kata Yunahar Ilyas.

Pemerintah juga hanya berkewajiban melakukan pengumuman resmi melalui Menteri Agama dan tidak berhak mengekang kelompok atau pihak-pihak yang berbeda.

“Kita hormati perbedaan. Kalau dulu usai sidang menteri agama mengumumkan kelompok yang berbeda jangan mengumumkan mendahului pemerintah,” katanya.(azm/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...