Berita Dunia Islam Terdepan

Korban deportasi, pengamat: polisi diminta proporsional dan adil

Supporter ISIS saat beraksi di Bundaran HI Jakarta, 2014
3

JAKARTA (Arrahmah.com) – Terkait korban deportasi 12 orang warga Jawa Timur yang begitu tiba di Bandara Soetta langsung digiring ke Mako Brimob Harits Abu Ulya,Pemerhati Kontra Terorisme meminta polisi bersikap proporsional dan adil.

Hal ini karena pertama, 12 WNI yang berasal dari Lamongan adalah warga baik-baik yang tidak melakukan tindak pidana teroris begitu juga bukan terduga atau tersangka teroris.

“Bahkan mereka tidak punya catatan kriminal atau melakukan tindakan pidana di Indonesia,” terang Harits Jumat (27/3/2015).

Kedua, mereka pergi ke Turki dengan niat menyusul keluarganya di Suriah melalui jalur legal dan pintu imigrasi. Mereka, imbuh Harits, pergi keluar negeri dan tidak masuk daftar cekal karena sebuah tindakan pidana di dalam negeri maupun luar negeri.

“Mereka pergi dengan uang yang halal dari sumber yang halal,” kata dia

Ketiga, menutut Harits, oleh karena itu jika mereka diperlakukan sebagaimana tahanan terorisme ini adalah tindakan kesewenang-wenangan. Dan jika dikaitan dengan ISIS, maka tidak ada UU juga yang bisa dipakai untuk pidanakan mereka.

“Maka, pihak Polisi harus proporsional dan adil,” tegas dia.

Keempat, hak-hak dasar mereka 12 WNI harus dihormati dan tidak boleh dilanggar dengan alasan-alasan yang cenderung politis.

Kelima, dengan di kandangkannya 12 WNI di Mako Brimob yang notabene mereka sebagian besar adalah anak-anak, ini adalah tindakan yang sangat berbahaya.

Kata Harits sebuah potret kekerasan psikis terhadap anak-anak, dan ini sama artinya telah menanam persepsi ketidak adilan dan kesewenang-wenangan dari pemerintah.

“Ini adalah radikalisasi anak sejak dini, sebuah kebijakan yang melahirkan blunder masalah lebih serius kedepan.Maka tidak sepatutnya anak-anak ditahan di Mako Brimob, ini wajib dihindari,” tukas Direktur CIIA.

Keenam, langkah pemerintah memulangkan ke Jakarta dengan selamat perlu di apresiasi.Tapi bukan berarti kasus ini bisa dipolitisir untuk kepentingan yang tidak proporsional.

“Warga negara bukan obyek yang dicari-cari kesalahannya, justru harusnya mengentaskan mereka dari kubangan masalah,” tutup Harits. (azmuttaqin/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...