Berita Dunia Islam Terdepan

DPR segera bahas sikap Indonesia atas pembersihan etnis Muslim Rohingya

Wakil Ketua DPR BidangKorpolkam Fadli Zon saat menerima Ketua Parlemen Agama se-dunia Imam Abdul Malik Mujahid di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Rabu (29/10/14) foto:andri/parle/iw
5

JAKARTA (Arrahmah.com) – Sungguh ironi, saat Eropa dan Amerika telah mendorong Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mengeluarkan resolusi yang berisi kecaman terhadap tindakan pembersihan etnis atau genosida kepada muslim Rohingya di Myanmar, justru pemerintah Indonesia malah menolak resolusi itu. Padahal, Indonesia dan Myanmar merupakan negara tetangga di AsiaTenggara.

Hal ini menjadi pembahasan utama dalam diskusi antara Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon saat menerima Ketua Parlemen Agama se-dunia Imam Abdul Malik Mujahid di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Rabu (29/10/14). Abdul Malik didampingi sejumlah intelektual muda Islam, diantaranya Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud.

“Kongres Amerika adalah yang pertama akan membuat resolusi tentang Rohingya, dan meminta dukungan dari Indonesia. Namun kabarnya,Indonesia malah termasuk negarayang tidak mensupport pencegahan genosida di Rohingya. Kami akan membahas inidi Komisi I DPR dan Badan Musyawarah,” jelas Fadli usai pertemuan, seperti diwartakan laman rersmi DPR-RI.

Politisi Gerindra ini memastikan, jika masukan ini sudah dibahas di DPR, bahkan akandibahas di Rapat Paripurna, maka akan menjadi sikap resmi dari Parlemen Indonesia.Sehingga, sikap Indonesia di dunia internasional sejalan dengan konstitusi, dan merupakan murni sikap dari masyarakat Indonesia.

“Kita akan meminta Komisi I DPR untuk memanggil Menteri Luar Negeri, agar sikap kita sejalan dengan konstitusi kita. Kan konstitusi kita banyak membicarakan hal tentangHak Asasi Manusia. Saya rasa masyarakat kita juga concern terhadap kasus Rohingya,supaya tidak terlibat aktif untuk mencegah genosida di Rohingya. Apalagi ini terjadi dinegara kawasan Southeast Asia,” imbuh Fadli.

Fadli menambahkan, soal keselamatan pengungsi itu harus dijamin, sesuai dengan prosedur UNHCR atau lainnya. “Untuk alasan kemanusiaan, pengungsi harus diberikan transit area yang baik, diperlakukan secara manusiawi, karena mereka ini adalah korban hak asasi manusia,” tutup Fadli.

Abdul Malik mengaku heran dengan sikap Indonesia yang menolak resolusi untukmengecam tindakan genosida di Myanmar. Apalagi Indonesia merupakan negaraberpenduduk muslim terbesar di dunia dan anggota ASEAN.

Rencananya, Abdul Malik dan tim intelektual muda Islam akan menemui sejumlah tokoh nasional, seperti Amin Rais, Hasyim Muzadi, dan Ketua MUI, Ketua Dewan Da’wahIslam Indonesia, dan sejumlah tokoh pimpinan Ormas Islam di Indonesia untukmembicarakantentang sikap Indonesia terhadap resolusi PBB. (azm/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...
Comments
Loading...