Berita Dunia Islam Terdepan

ISIS bukan ancaman Nasional sesungguhnya

Logo BNPT
2

Oleh : Abu Nisa (Pemerhati Kontra Intelijen)

(Arrahmah.com) – Hingga kini, pemberitaan tentang ISIS di berbagai media terutama media online begitu meluas. Berebut dengan pemberitaan tentang sidang MK atas gugatan hasil pilpres. Termasuk berita tentang invasi Israel ke Gaza. Setelah statement dari berbagai kalangan yang menyorot tentang dukungan atas ISIS. Nampaknya beberapa statement agak mulai obyektif menggambarkan kondisi riil peta dukungan atas ISIS. Setelah sebelumnya statement dari berbagai pejabat pemerintah pusat mulai dirjen, calon presiden hingga presiden. Tidak ketinggalan beberapa kepala daerahpun juga mengeluarkan statement diantaranya Gubernur Jatim Soekarwo, Gubernur Bengkulu Junaedi Hamsyah, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Lampung Moh Ridho Ficardo, Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak, Gubernar Sumbar Irwan Prayitno, dan Gubernur DKI Jakarta Ahok. Semua gubernur itu sepakat untuk menolak sekaligus menghadang kemungkinan masuknya dukungan atas ISIS di daerahnya. Bahkan ada diantaranya kemudian menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan Kapolda, Pangdam serta para ulama di daerahnya masing-masing. Dengan agenda khusus upaya untuk antisipasi dukungan atas ISIS di daerah. Yang menarik dikaji berkaitan dengan isu ISIS adalah perubahan sikap over akting BNPT. Dimana pada awalnya BNPT menyebut sendiri bahwa dukungan atas ISIS hanyalah wacana saja. Hingga isu ISIS dianggap sebagai ancaman yang luar biasa.

BNPT dibawah pimpinan Ansyaad Mbai nampaknya di ujung pemerintahan dan transisi, mampu mendorong kabinet SBY melahirkan keputusan politik membubarkan jaringan ISIS beserta para pendukungnya. Sebuah keputusan politik yang didukung oleh seluruh organ negara dan organ pemerintah. Tidak saja di level pusat melainkan juga di level daerah. Namun BNPT masih belum melihat dasar hukum yang kuat untuk membubarkan atau mencegah dukungan atas ISIS. Melalui Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Arief Dharmawan pada Beritasatu.com, Kamis (7/8) menyatakan : “Harusnya berbentuk putusan pengadilan sebagaimana keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 2008 lalu yang menyatakan Jamaah Islamiah (JI) sebagai organisasi terlarang dan bisa dibubarkan. Jadi BNPT perlu hitam di atas putih bukan hanya statement.”

Nampaknya ada kegamangan bagi BNPT untuk menyikapi sendirian isu ISIS ini. Di tengah beberapa rencana jerat perangkat hukum yang sudah disampaikan di antaranya UU Kewarganegaraan, revisi UU Terorisme termasuk juga kemungkinan implementasi UU Intelijen dan UU Darurat dalam konteks keamanan negara. Dan melihat perkembangan peta opini media hingga saat ini, BNPT cukup berhasil mewujudkan kebersamaan semua elemen masyarakat dan pemerintah menyikapi isu ISIS ke dalam kerangka proyek “war on terrorism”. Dimana bisa saja isu ini dimainkan untuk kepentingan politik oportunis. Karena muncul juga opini tentang dugaan masuknya beberapa pendukung ISIS ke dalam kubu salah satu capres saat sengketa hasil pilpres ini berlangsung. Padahal kondisi riilnya dukungan atas ISIS tidak dilakukan oleh satupun ormas Islam. Hanya dilakukan oleh beberapa oknum aktivis islam saja.

Faktanya, tidak semua penentu kebijakan ikut larut dalam gelombang opini media yang dibangun BNPT. Di antaranya ditunjukkan oleh statement dari Kapolda Sulselbar, “Wartawan harus obyektif dalam memberitakan isu organisasi ISIS yang saat ini menjadi topik hangat pemberitaan melalui media massa. Bahkan, isu ini telah menjadi perhatian pemerintah pusat karena ikut mengganggu ketertiban dan kenyamanan hidup bermasyarakat,” kata Kapolda Sulselbar, Burhanuddin Andi saat berada di Mamuju. Menurut dia, pemberitaan organisasi ISIS untuk tidak didramatisir karena hal ini justeru mengganggu ketertiban di masyarakat. (Antara Sulbar, 5 Agustus 2014). Statement Burhanudin Andi diperkuat oleh gubernur Sulbar yang menyatakan: “Saya yakin di Sulbar bahkan Pulau Sulawesi bebas dari pengaruh ISIS. Karena memang yang saya baca di media, target ISIS itu adalah Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang akan merekrut sebanyak dua juta orang,” sebutnya seusai menggelar pertemuan dengan jajaran Polda Sulselbar di Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (5/8/2014). Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, saat ditemui usai silaturahmi, mengatakan, isu ISIS di Sulsel tidak perlu didramatisasi. Pasalnya, pihaknya masih bisa mengendalikan situasinya bersama Kapolda Sulsel. “Jadi, masyarakat tidak perlu risau akan kabar itu. Saya harap, Sulsel aman-aman saja,” kata Syahrul, Selasa (5/8).

Sikap Obyektif atas isu ISIS

Tentang penyikapan terhadap isu ISIS ini yang menarik adalah disampaikan oleh PBNU “Kalau sudah merasa lebih nyaman dengan ISIS, ya sudah tidak usah dihalangilah,” tegas Khatib Syuriah Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU), Masdar F. Masudi. Bahkan Masdar menyampaikan bahwa pendekatan lawan dan kawan dalam konteks menyikapi ISIS hanya akan berpotensi menciptakan perpecahan bangsa. Dan jika perlu negara memfasilitasi mereka-mereka yang mau berangkat jihad mendukung ISIS. Toh fenomena ISIS di Indonesia sebatas dukungan saja. Tidak logis juga disikapi berlebihan sebagai sebuah ancaman negara. Karena pendekatan dukungan atas ISIS selama ini adalah pendekatan sukarela tidak dengan cara paksaan. Tergantung mau atau tidak yang diajak untuk mendukung dengan segala konsekuensinya termasuk dicabut status kewarganegaraannya. Masdar melihat pendekatan dialogis edukatif lebih efektif membangun sekaligus menangkal kemungkinan ISIS sebagai ancaman nasional ketimbang pendekatan represif. Selain PBNU, hal senada juga disampaikan oleh ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah melihat pentingnya pendekatan sosialisasi dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Dan pendekatan itu harus jauh dari kesan menakuti masyarakat. “Langkah-langkah tersebut, tentu saja jangan sampai menimbulkan suasana yang mencekam dan justru menjadi alat untuk menakuti-nakuti masyarakat,” ujarnya.

ISIS bukan ancaman Nasional sesungguhnya

Jika kita cermati secara obyektif maka ada penyikapan kebijakan berbeda antara isu yang terkait dengan Islam dan Non Islam. Terlepas dari benar tidaknya atau setuju tidaknya keberadaan ISIS. Secara faktual perlakuan terhadap mereka yang terkait dengan ISIS sebagai representasi entitas islam sangat berlebihan. Apalagi hal ini dikaitkan dengan bagian dari strategi war on terrorism yang memiliki basis filosofis yang sama dengan negara pencipta sekaligus pengusungnya AS. Di antara ragam berbagai kemungkinan skenario munculnya ISIS sebagai headline opini internasional. Apakah sebagai sebuah gerakan islam mewujud menjadi Islamic State murni yang lepas dari skenario barat. Atau bentukan/rekayasa barat. Jika melihat pro kontra keberadaan perjuangannya secara internal umat islam sendiri. Yang jelas barat AS mengambil keuntungan di tengah situasi ini. Baik untuk kepentingan adu domba maupun black campaign. Apalagi kemudian ditarik untuk kepentingan desain opini nasional dengan momentum puluhan orang yang berangkat ke Suriah bergabung dengan ISIS. Dimana sejak awal nampaknya ada sekitar 30 orang yang sudah dikantongi BNPT disinyalir berangkat jihad ke Suriah. Sebelumnya sekitar 56 orang versi Polri Jendral Sutarman. Sementara klaim data 2 juta yang dinyatakan sudah berbaiat sebagaimana diekspose oleh media tidak jelas infonya.

Treatment pada fenomena gerakan islam ini sangat berbeda jika kita melihat pada gerakan non islam semisal gerakan kapitalisme sekulerisme dan gerakan sosialisme komunisme di negeri ini. Seolah gerakan dengan basis kapitalisme sekulerisme dan sosialisme komunisme sudah inheren dengan pilar-pilar negara. Tidak masalah bagi NKRI jika mau dijadikan Negara Kapitalis atau Komunis Republik Indonesia. Asal bukan Negara Khilafah Rasyidah Islamiyah. Indikator itu ditunjukkan oleh berapa banyak tokoh komunis di belakang Jokowi dan berapa banyak pula tokoh sekuler liberalis yang memegang kunci kebijakan bernaung di bawah bendera demokrasi. Sementara sejarah dan fakta kekinian mencatat dan menunjukkan bukti kesewenang-wenangan AS-Israel higga kini bersama sekutu-sekutu menciptakan berbagai persoalan di berbagai negara terutama negeri-negeri muslim. Dengan cara intervensi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan juga invasi militer atas nama mewujudkan stabilitas perdamaian dunia melalui PBB. Dunia seolah menutup mata atas berbagai standart ganda oleh AS bersama sekutu-sekutunya. Yang paling nyata adalah pada kasus invasi militer Israel ke Gaza. Di balik Israel ada AS yang memback up secara langsung maupun tidak langsung genocida atas masyarakat Gaza Palestina. Tetapi gambaran kebengisan dan kekejaman AS dan Israel itu tidak lebih berbahaya dibanding dengan gambaran kebengisan dan kekejaman ISIS yang seolah digambarkan sebagai representasi dari semua entitas gerakan islam. Berbeda dengan gerakan kapitalis liberalis maka catatan sejarah tentang negara sosialis komunis juga sudah kita pahami bersama. Dan ancaman nyata intervensi asing dibawah komando AS di negeri ini di setiap moment kebijakan nasional terutama melalui pintu legislasi termasuk dugaan intervensi pada pilpres dianggap sepi saja dibanding ancaman dukungan ISIS yang terlalu dibesar-besarkan oleh media. Ibarat seperti “pepesan kosong dukungan atas ISIS itu sejatinya “ibarat suara harimau dari suara kucing yang dimicrophone. Jika mau affair kompetisi antar gerakan dengan latar belakang basis ideologi yang berbeda mestinya tidak usah menggunakan cara-cara yang “tidak gentle. Tidak usah sembunyi-sembunyi di balik klaim pilar-pilar negara. Beradu konsep secara obyektif. Tidak usah menggunakan cara-cara operasi intelijen yang sarat dengan adu domba dan intimidasi. Gerakan sosialis komunis muncul dan akui saja agenda untuk mendirikan negara sosialis komunis. Gerakan kapitalis liberalis akui saja agenda untuk mendirikan negara seperti Amerika dan Eropa. Gerakan islam sebagian sudah muncul keinginan untuk mendirikan negara islam. Dan semuanya sah-sah saja dalam konteks demokrasi. Tinggal bagaimana semuanya bisa didialogkan dan diuji mana yang lebih representatif. Dan sejalan dengan pilar-pilar negara. Adapun pengambil kebijakan negara harus open mind dan obyektif terhadap berbagai kemungkinan mana diantaranya yang terbaik. Karena semuanya ditujukan untuk menemukan dan merumuskan bagaimana formulasi memecahkan problem sistemik bangsa. Janganlah beban berat masyarakat diperparah dengan banyaknya intrik, rekayasa, teror, monsterisasi, kriminalisasi politik terhadap entitas islam yang hanya akan berujung pada menambah keresahan dan tekanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang mayoritas muslim. Problem sengketa pilpres, berbagai produk kebijakan berpihak asing, biaya politik pesta pemilu (pileg dan pilpres) yang membumbung tinggi berpotensi melahirkan pejabat dan anggota dewan korup, pengangguran dan kemiskinan menggurita dan lain-lain adalah ancaman nasional sesungguhnya. Bukan euforia dukungan atas ISIS yang terlalu dibesar-besarkan. Wallahu a’lam bis shawab.

(arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...